Hayono Isman: Permintaan Kapolri Sudah Cukup Kok

RMOL. Atasi Demo, Perlukah TNI Diterjunkan?

Menghadapi aksi demo anti-kenaikan harga BBM di Jakarta, sedikitnya 30 ribu apa­rat gabungan TNI/Polri disiaga­kan. Meski Mabes Polri me­masti­kan, pelibatan TNI hanya untuk mem-back up dan men­jaga objek-objek vital seperti Istana Negara, Gedung DPR dan Pertamina, tetap saja ada ke­khawatiran TNI kembali re­fresif menghadapi demonstran.

“Semua kendali ada di bawah kepolisian,” kata Kepala Bi­dang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto, kemarin.

Sebelumnya, Menko Polhu­kam Djoko Suyanto menegas­kan, keterlibatan TNI dalam pengamanan demo BBM sifat­nya hanya untuk membantu Polri. TNI akan bergerak jika memang dibutuhkan. “TNI di­gunakan atas permintaan Polri, in time of crisis and in time of needed,” ujar Djoko.

Kendati demikian, pengera­han personel TNI tersebut me­nuai pro-kontra. Mulai dari siapa yang layak memberi izin TNI keluar barak, sampai mun­culnya kekhawatiran tragedi Semanggi I dan II kembali te­rulang jika TNI dihadap-hadap­kan dengan rakyat yang ber­juang melawan kebijakan pe­me­rintah. Wakil Ketua Komisi I DPR dari Demokrat, Hayono Isman dan Wakil Ketua Komisi I DPR dari PDIP, Tubagus Ha­sanuddin, memberi penjelasan berbeda terkait persoalan ini. Berikut kutipannya:

Pengerahan TNI atasai demo memang sepenuhnya perintah Presiden?

Yang betul adalah apabila itu permintaan dari polri secara resmi maka itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tentunya polri punya pertim­bangan mengapa meminta TNI untuk stand by. Karena ada dugaan atau perkiraan bahwa demo ini berpotensi meningkat menjadi suatu kerusuhan yang bersifat massif, oleh karena itu harus dilakukan langkah-lang­kah pengamanan yang diperlu­kan. Salah satunya, sesuai undang-undang apabila diminta oleh polri maka TNI menyiapkan diri untuk membantu. Tetapi tetap lead-nya adalah polri.

Kapan Polri perlu meminta bantuan TNI mengatasi demo?

Kita lihat pengalaman negara kita sendiri, kemudian pengala­man negara-negara lain. Seperti kerusuhan rasial di California, dimana negara akhirnya menu­runkan TNI-nya yang disebut garda nasional untuk meredam kerusuhan rasial yang berkakhir dengan penjarahan massal. Jadi saya pikir tidak salah kalau polisi mengantisipasi.

Artinya, kalau demonya aman-aman saja nggak perlu terjunkan TNI?

Kalau demonya damai aman tertib, ya tentara tidak harus tu­run, tapi kalau demonya sudah mulai mengarah pada penjara­han, kerusakan massif ya tentu­nya polisi harus dibantu TNI. Kalau demonya damai jangan dong TNI turun, buat apa. Tapi kalau dia bersiap-siap di batas-batas yang tidak kelihatan di publik, untuk mengantisipasi itu diperbolehkan. Karena kita men­coba mencegah tindakan penja­rahan dan pembakaran yang belum tentu dapat dihadapi oleh kekuatan polisi. Tapi saya pikir tetap polisi yang di depan.

Sebagian anggota DPR meng­­ganggap pengerahan TNI hadapi demo anti-kenaikan harga BBM menyalahi undang-undang?

Saya sebagai anggota DPR, wakil ketua komisi I, tidak mem­permasalahkan hal itu, selama itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Dimana undang-undang menga­ta­kan, selama itu diminta Polri, maka TNI diperbolehkan mem­bantu dalam sistuasi kritis.

Jadi, tidak perlu izin DPR?

Menurut undang-undang, se­lama itu permintaan Kapolri, nggak apa-apa. Saya berani ber­hadapan dengan siapa saja yang mengatakan itu melanggar undang-undang. Saya memang mem­baca komentar Pak Tuba­gus, mudah-mudahan pak Tuba­gus keliru ya. Menurut saya, sih itu tidak dilarang, selama ini per­mintaan Polri undang-undang­nya mengatakan seperti itu.

Wamehan sempat bilang, pe­ngerahan TNI atas permintaan Presiden...

Bukan, itu salah, kalau me­mang pak Wamenhan menga­takan seperti itu, maka itu saya koreksi, itu keliru. Yang benar, itu (pengerahan TNI) permin­taan­nya kapolri. Tapi, kapolri-kan juga bawahannya presiden, jadi sebetulnya juga tidak salah. Tetapi, kalau langsung mengata­kan itu permintaanya SBY, itu tidak benar. Cukup dengan Ka­polri itu sudah bisa dipenuhi.

Bukan, itu salah, kalau me­mang pak Wamenhan menga­takan seperti itu, maka itu saya koreksi, itu keliru. Yang benar, itu (pengerahan TNI) permin­taan­nya kapolri. Tapi, kapolri-kan juga bawahannya presiden, jadi sebetulnya juga tidak salah. Tetapi, kalau langsung mengata­kan itu permintaanya SBY, itu tidak benar. Cukup dengan Ka­polri itu sudah bisa dipenuhi.

Ada trauma, ketika TNI ber­hadapan dengan demo akan ter­jadi kasus Semanggi I dan II seperti di era Orde Baru. Ba­gai­mana komentar Anda?

Saya pikir tidak, karena situa­sinya berbeda dengan Orde Baru. Sekarang ini, kita di era demo­krasi, karena itu TNI di zaman Orba berbeda dengan TNI di zaman reformasi. Apa lagi SBY kan sampai 2014, kalau yang lalu kan Pak Soeharto ingin memper­tahankan kekuasaanya, kalau saat ini mau mempertahankan ke­kuasaan siapa? SBY juga tu­run di 2014. Dari situ saja sudah ada perbedaan prinsip.  

Ini semata-mata untuk men­cegah jangan sampai terjadi ke­rusuhan yang menjarah dan me­ru­sak yang berawal dari demo.

Selama ini kan TNI tidak di­latih menghadapi demo, bagai­mana jika mereka terpancing emosi saat menghadapi de­mons­tran?

Saya percaya ini sudah disiap­kan dengan baik oleh polisi dan TNI. Jadi, di awal TNI tidak akan turun. Tetapi jika sudah terjadi penjarahan, pembakaran, tentu­nya itu sudah pada tindakan kri­minal dan pidana berat, maka TNI diturunkan. Tetapi kita ha­rapkan itu tidak terjadi.

Apakah kekuatan Polri tidak cukup untuk menghadapi demo?

Bisa saja polisi tidak cukup, sehingga TNI diperlukan. Ka­rena bisa saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab masuk ke dalam demo yang bersifat damai, agar demo ini menjadi demo yang sifatnya menimbul­kan kekerasan yang berakhir dengan menjarah dan seba­gainya.

Apakah keputusan menu­run­kan TNI ini tidak takut akan membuat SBY di cap me­niru gaya orba?

Jauh lah, SBY kan tidak akan maju lagi jadi capres 2014. Ini kan terkait masalah global yang perlu diantisipasi, yaitu kenaikan minyak yang demikian dahsyat. Yang kalau tidak diantisipasi kita akan keliru.

Kita lihat negara-negara te­tangga, harga bensin sudah di atas kita, mereka sudah sampai Rp 10 ribu rupiah, kita baru akan naik Rp 6 ribu sudah menjadi soal. Boleh beda pendapat, tapi jangan menjadi kerusuhan dan rakyat mesti cerdas melihat situasi di negara sekitar. Rakyat negara tetangga tidak mengeluh, karena mereka sadar, ini masalah global yang tidak bisa dihindari. Diturunkannya TNI semata-mata untuk urusan keamanan negara, bukan keamanan para elite, ter­masuk Presiden SBY, jadi tidak ada kepentingannya. Kecuali kalau SBY mau maju 2014, baru itu akan saya lawan. Jadi boleh kritis, tetapi jangan ditumpangi kepentingan-kepentingan yang tidak demokratis.

Maksud Anda?

Di dalam unsur-unsur demo ada orang-orang yang tidak de­mokratis, karena ingin menjatuh­kan seseorang tanpa melalui pemilu. Isu BBM dimanfaatkan untuk menjatuhkan pemerinta­han di tengah jalan, apa jaminan­nya nanti? Nanti pengganti SBY di tengah jalan bisa dijatuhkan juga di tengah jalan, kalau terus begitu kapan berakhirnya? Su­dah cukuplah kita menghadapi masa kegelapan saat lengsernya pak Soeharto, kondisi bangsa hampir terpecah belah, ekonomi ambruk. Apa kita ingin nanti ekonomi ambruk lagi?. [Harian Rakyat Merdeka]