Berita

Bahan Bakar Gas (BBG)

Bisnis

Waduh, Harga BBG Juga Mau Dinaikkan

SELASA, 27 MARET 2012 | 08:39 WIB

RMOL. Pemerintah berencana mengerek harga Bahan Bakar Gas (BBG) setelah harga ba­han bakar minyak (BBM) sub­sidi dinaikkan.

Wakil Menteri Energi Sum­ber Daya Mineral (ESDM) Wi­djajono Partowidagdo me­ngatakan, pihaknya dan DPR sudah sepakat untuk me­naik­kan harga BBG setelah ke­naikan harga BBM.

“Kalau dinaikkan sekarang (BBG), tidak ada yang beli ka­rena kemahalan, BBM-nya ma­­sih murah,” kata Widjajono di kantornya, kemarin.

Menurut dia, kenaikan har­ga ini justru akan mening­kat­kan penggunaanya dan dengan harga Rp 4.100 per liter setara pre­mium (LSP) akan mem­buat swasta tertarik mengem­bangkan infrastruktur gas. Na­mun, dengan harga BBG Rp 3.100 seperti harga saat ini ter­lampau murah sehingga swas­ta tidak berminat.

“Kalau Rp 4.100 LSP swas­ta bakal mau kembangin, se­mentara jika BBM Rp 6.000 per liter, disparitas harga an­tara BBM dan BBG membuat masyarakat mau beralih ke gas,” tandasnya.

Di tempat lain, PT Perta­mina (Persero) meminta pe­me­rintah memberikan kepas­tian soal kebijakan konversi BBM ke BBG di sektor transportasi.

Vice President Corporate Communication Pertamina M Harun mengatakan, perse­roan menuntut kepastian soal har­ga jual eceran BBG dan soal pen­danaan. Kalau pen­danaan di­bebankan ke kor­porasi, Per­tamina minta ada kesepakatan harga.

“Karena di situ kuncinya. Kalau Rp 4.100 per liter setara premium kita jalan. Ini sudah siap jalan kalau memang har­ga­nya digeser ke Rp 4.100 se­perti kesepakatan awal,” ujar Harun.

Harun menambahkan, ter­kait kenaikan harga BBG jenis Compressed Natural Gas (CNG) dari Rp 3.100 per liter setara premium menjadi Rp 4.100 per liter ini, Pertamina su­dah secara resmi menga­jukan kepada Kementerian ESDM.

Pertamina sudah menyiap­kan dana dari perseroan untuk pembangunan sejumlah sta­siun pengisian bahan bakar gas. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya