Postur Anggaran 2012 Rawan Tertekan Harga Minyak Dunia

RMOL.Kalangan DPR dan peme­rintah diminta mewaspadai teka­nan anggaran bila harga minyak dunia makin melambung. Eko­nom Indef Ikhsan Modjo menga­takan, postur APBN 2012 akan makin tertekan akibat beban sub­sidi BBM yang makin melonjak menyusul kenaikan harga minyak dunia. “Hitungan kami, dengan harga minyak 126 dolar AS per ba­rel sekarang ini, subsidi BBM akan melesat ke angka Rp 238 tri­liun,” katanya di Jakarta, kemarin.

Ia berharap, Badan Anggaran DPR yang kini membahas kebi­ja­kan BBM bersama pemerintah mencari jalan terbaik mengatasi pembengkakan subsidi tersebut. “DPR mesti tanggung renteng kenaikan harga BBM,” ujarnya.

Dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR dua hari terakhir, Menteri Keuangan Agus Marto­wardoyo mengajukan alokasi subsidi BBM Rp 138 triliun de­ngan skenario kenaikan harga BBM bersubsidi Rp 1.500 per li­ter mulai 1 April 2012.

Sebagian Anggota Banggar DPR sudah setuju, namun seba­gian lainnya belum setuju atas usu­lan pemerintah tersebut. Ra­pat pembahasan subsidi akan ber­lanjut pada Minggu sore ini. Kalau tidak tercapai kesepakatan di Banggar DPR, opsi kenaikan harga BBM, maka akan diputus­kan dalam rapat paripurna DPR yang dijadwalkan Kamis (29/3).

Ikhsan mengatakan, dengan asumsi harga minyak 126 dolar AS per barel, maka subsidi BBM bakal melonjak hingga Rp 100 tri­liun dari asumsi pemerintah dengan skenario kenaikan yakni Rp 138 triliun. Menurut dia, kini, harga keekonomian BBM sudah menembus Rp 9.000 per liter atau beban subsidi BBM sudah men­capai Rp 4.500 per liter. “Semen­tara, ke depan harga minyak di­prediksikan akan terus bergerak naik dan bahkan diperkirakan men­capai 160 dolar AS per ba­rel,” ujarnya.

Menurut dia, kenaikan subsidi BBM akan menyebabkan pening­ka­tan defisit dan utang luar ne­geri. “Subsidi sudah mengge­ro­goti APBN dan tidak lagi tepat sasa­ran,” timpal dia. Ia memper­ki­ra­kan, dengan subsidi BBM Rp 238 tril­iun, maka defisit akan men­ca­pai 4,6 persen. “Angka defi­sit ini me­langgar UU yang mengama­nat­kan maksimal tiga persen,” ujarnya.

Pengamat energi, Pri Agung Rakhmanto mengingatkan, pe­me­­rin­tah mesti meminimalkan dampak negatif kenaikan harga BBM baik secara sosial, eko­no­mi, maupun politik. “Pemerintah juga perlu mengalokasikan dana penghematan dari kenaikan harga BBM untuk rakyat,” ujarnya.

Ia mengatakan, pemerintah mau tidak mau harus menaikkan harga BBM dengan sejumlah ala­san. Pertama, dana subsidi dialo­kasikan untuk program lebih ber­manfaat seperti pembangunan infrastruktur termasuk gas, trans­portasi publik, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu. “Artinya, kenaikan har­ga BBM tidak semata mengura­ngi beban APBN, tetapi juga le­bih berfungsi sebagai stimulus perekonomian nasional dan ins­tru­men penyejahteraan,” ujarnya.

Argumen kedua perlunya ke­naikan harga BBM, lanjutnya, adalah harga BBM belum men­capai keekonomiannya. Menurut dia, subsidi yang tepat bukanlah subsidi harga, tapi langsung ke­pada masyarakat berhak. Ketiga, memperkecil  disparitas harga dengan BBM nonsubsidi, se­hingga menekan penyalahgunaan dan pasar gelap BBM. Keempat, men­dorong pengembangan ba­han bakar gas (BBG) dan bahan bakar nabati (BBN). [Harian Rakyat Merdeka]