Berita

ilustrasi, migas

Bisnis

BP Migas & Wacik Mesti Lebih Cerdas Genjot Produksi

Proses Eksekusi Tender KKKS Perlu Diganti
SENIN, 26 MARET 2012 | 08:07 WIB

RMOL.Badan Pengelola Kegiatan Hu­lu Minyak dan Gas (BP Mi­gas) dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di­minta lebih kreatif mencari cara meng­genjot produksi minyak nasional.

Anggota Komisi VII DPR De­wi Aryani mengatakan, untuk menggenjot produksi mi­nyak dalm negeri, BP Migas dan Ke­men­terian ESDM harus me­ngubah dulu sistem dan meka­nisme pe­ngam­bilan keputusan proses ten­der kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Selama ini, hanya Kementerian ESDM saja yang terlibat dan BP Migas hanya di libatkan sebelum tanda tangan kontrak. Padahal, BP Migas seharusnya menjadi ba­gian dari verifikasi calon-calon operator minyak di indonesia.

“Jika KKKS adalah perusa­ha­an yang bonafid dan komit, ma­ka target akan dilaksanakan de­ngan maksimal. Reward dan pu­nish­ment harus clean dan clear se­hing­ga setiap komitmen yang tertera dalam perjanjian dilaksa­nakan termasuk salah satunya pencapaian target produksi,” ujar­nya kepada Rakyat Merdeka  di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Dewi, BP Migas ha­rus mengeluarkan peraturan eva­luasi setiap bulan. Utama­kan ke­pada KKKS untuk mem­beri­kan monthly report sehingga di­bahas segala masalahnya dan bisa di­tangani cepat. “Perlu juga mekanisme sidak. Sebagai kon­trol dan checking procedure un­tuk mendapat fakta-fakta lapa­ngan yang aktual,” jelas Dewi.

Untuk mengoptimalkan blok minyak yang telah ada misalnya Cepu, lanjutnya, pemerintah per­lu lebih tegas. Harusnya jika ada pelanggaran ketentuan batas wak­tu produksi, maka pemerintah bisa mengambil alih. Bisa di­be­rikan kepada BUMN atau kon­sorsium yang disepakati.

“Setiap sumur di Cepu harus dicek ulang potensinya berapa ba­rel per hari dan dilakukan ka­jian mendalam menggunakan tek­no­logi terkini untuk mende­teksi ke­akuratan potensi minyak,” katanya.

Menanggapi desakan ini, Ke­pala Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas BP Migas Gde Prad­nyana mengatakan, kondisi pro­duksi minyak saat ini memang menurun. Cadangan minyak se­dang menurun, sementara pene­muan-penemuan saat ini lebih banyak gas dibanding minyak.

“Kita tidak bisa memaksa alam memproduksi minyak. Kalau me­mang yang ada gas ya kita pro­duk­si gas,” ujar Gde kepada Rakyat Merdeka, Jumat (16/3).

Karena itu, pihaknya kini se­dang melakukan langkah-lang­kah untuk mencegah penurunan tersebut. “Kalau kita tidak mela­kukan apa-apa penurunannya bi­sa mencapai 12-15 persen per ta­hun. Sementara ini kita belum bisa menaikkan jumlah produksi, yang kita lakukan pa­ling tidak mengurangi laju pe­nurunan pro­duksi,” ungkapnya.

Gde mengungkapkan, tahun lalu tingkat penurunan produksi bisa dikurangi hingga hanya 3 persen. Ia berharap, pihaknya pa­ling tidak bisa mempertahankan laju penurunan itu untuk  tahun-tahun berikutnya. Menurutnya, sudah berbagai upaya dilakukan untuk mencapai target itu.

“Di antaranya kita melakukan banyak sekali infil drilling di ta­hun ini karena sumur-sumur yang ada berasal dari lapangan tua, se­hingga harus sering-sering dibor. Dengan harapan su­mur-sumur itu masih dapat ber­produksi,” je­las Gde. [Harian Rakyat Merdeka]



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya