Kemendag Tidak Peka Lihat Gejolak Harga Bahan Pokok

RMOL.Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) mau tidak mau akan menimbulkan efek domino yang berimbas pada masyarakat.

Bagi masyarakat terutama ka­langan menengah ke bawah,  ke­naikan harga-harga tersebut sa­ngat memukul kehidupan me­reka. Bahkan, diperkirakan akan terjadi penurunan daya beli ma­s­ya­rakat, karena kemampuan fi­nansialnya semakin terbatas.

Di Pasar Rawa Badak, Jakarta Utara, misalnya, harga beras dan cabai mulai merangkak. Beras Rojo Lele, misalnya, kini per kilo di­jual seharga Rp 10 ribu. Sejak se­bulan lalu, harganya terus me­rang­kak dari Rp 7.500. Begitu pu­la beras jenis lain, rata-rata ju­ga mengalami kenaikan antara 20 hingga 30 persen. “Kalau beras naiknya pelan-pelan, sudah agak lama, naik terus,” kata Adi (28) tahun, pedagang bahan pokok.

Harga telur juga naik tipis dari Rp 13 ribu menjadi Rp 15 ribu per kilogram. Sementara harga gula bertahan di level Rp 12 ribu per kilogram. Harga cabai rawit mengalami kenaikan cukup ting­gi dari Rp 20 ribu menjadi Rp 35 ribu per kilogram. Begitu juga cabai merah keriting naik dari Rp 18 ribu ke Rp 30 ribu per kilo­gram. Yusuf mengaku tak tahu mengapa harga berbagai komo­ditas itu naik. “Dari agennya sudah begitu,” ujarnya.

Di pasar yang sama, beberapa jenis sayur juga naik harga. Ka­cang panjang yang per kilogram biasa dijual seharga Rp 5 ribu naik menjadi Rp 8 ribu. Begitu juga kangkung yang biasanya dijual Rp 350 per ikat naik men­jadi Rp 400.

Imah, 30 tahun, sang pedagang sayur, mengaku mendapat pa­sokan barang dari Pasar Induk Kramat Jati. Kenaikan yang ter­jadi, menurut dia, terjadi karena biaya angkutan mulai naik juga. “Padahal bensin belum naik ya, bagaimana kalau nanti benar-benar naik,” ujarnya.

Sementara pedagang sembako di pasar Magelang juga mulai menaikkan harga jual karena harga kulakan sudah naik akibat rencana kenaikan harga BBM. Dayat (40), pedagang sembako di Pasar Gotong Royong mengata­kan, sudah sepekan ini harga se­jumlah bahan pokok merangkak naik. Terutama komoditas mi­nyak goreng, gula, tepung, dan bumbu masakan. Hanya beras dan telur yang justru harganya turun.

“Naiknya harga BBM me­mang menjadi penyebab utama kenaik­an harga sembako. Melon­jaknya harga sembako sejak awal bulan dengan rata-rata Rp 500-Rp 1.000 per kilogram,” ujarnya di kios­nya, Senin (19/3).

Menanggapi gejolak harga ini, ekonom UGM Revrisond Bas­wir menilai, kenaikan harga BBM di­pastikan memicu ke­nai­k­an harga bahan kebutuhan pokok sekitar 23,2 persen. Hal itu bisa dipasti­kan dengan asum­si ke­naikan harga BBM sebesar Rp 1.500 per liter.

Menurut dia, kenaikan harga kebutuhan pokok sekaligus me­nu­runkan daya beli rakyat. Dam­paknya, meningkatkan jumlah orang miskin 4,5 juta jiwa. “Be­lum termasuk kelompok rentan miskin, yang dipastikan akan masuk menjadi orang miskin,” tandasnya.

Sayangnya, pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag) tetap yakin dampak BBM tersebut sangat minim. Untuk harga, di­prediksi memang akan ada ke­naikan untuk beberapa komodi­tas, namun tidak signifikan.

“Dampak kenaikan harga BBM sebesar 33,3 persen sudah di­perhitungkan oleh kami dan para pelaku usaha. Kenaikan harga komoditas disebabkan oleh biaya distribusi yang meningkat dari sentra produksi ke daerah-daerah penjualan. Kenaikan harga juga berbeda antar ko­mo­ditas,” ujar Dirjen Perdagangan Da­lam Ne­geri Kemendag Gu­naryo kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, Kamis (22/3).

Ia mengatakan, telah mengum­pumpulkan laporan dari para pe­laku pengusaha terkait bahan-bahan kebutuhan pokok. Dari la­poran mereka rata-rata tidak ada masalah dengan pasokan ba­rang.

”Makanan dan minuman olah­an maupun bahan-bahan kebu­tuhan pokok lainnya masih cu­kup. Bahkan untuk beras dengan kondisi panen sekarang ini harga relatif turun,” kata Gunaryo.

Mengenai kemungkinan ada­nya praktik penimbunan bahan-bahan kebutuhan pokok menje­lang kenaikan harga BBM, Gu­naryo mengatakan, pihaknya akan berusaha meminimalisir hal itu. Menurutnya, Kemendag su­dah menginstruksikan kepada ins­tansi-instansi terkait di daerah untuk mewaspadai sentra-sentra distribusi.

“Perangkat di daerah kota mau­pun provinsi  harus me­waspadai kemungkinan ada­nya praktik pe­nimbunan. Kalau ada aktivitas yang aneh dalam dis­tribusi bisa ditindak,” tegas­nya. [Harian Rakyat Merdeka]