Hadar Nafis Gumay: Masyarakat Tak Percaya KPU, Tentu Kami Akan Kerepotan­

RMOL.Tujuh anggota Komisi Pemiluhan Umum (KPU) periode 2012-2017 sudah dipilih DPR melalui voting Kamis (22/3) di Gedung DPR. Mereka yang terpilih adalah Sigit Pamungkas (45 suara), Ida Budiati (45 suara), Arif Budiman (43 suara), Husni K Manik (39 suara), Ferry Kurnia Rizkiyansyah (35 suara), Hadar nafis Gumay (35 suara), dan Juri Ardiantoro (34 suara).

Mengingat makin mepetnya Pemilu 2014, mereka dituntut be­kerja ekstra. Lalu apa saja priori­tas kerja anggota KPU terpilih ini. Hadar Nafis Gumay misal­nya, berjanji akan menekankan kinerja KPU kedepan dengan ter­buka dan partisipatif.

“Ke depan mudah-mudahan sistem kerja terbuka ini akan disepakati teman-teman anggota KPU lain,” kata Hadar kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Secara tegas dia mengatakan, jika tidak bekerja secara terbuka akan menimbulkan berbagai masalah. Baginya, kerja terbuka dan partisipatif di lembaga yang satu ini sangat urgen.

Nafis Gumay selanjutnya me­nga­takan, dengan bekerja ter­buka, maka semua stakeholder peserta pemilu, pilkada dan ma­syarakat umum akan mengetahui kinerja KPU.

Berikut wawancara selengkap­nya dengan pria yang sebelum­nya aktif di Centre for Electoral Reform (Cetro) ini:

Anda yakin semua anggota KPU terpilih mau kerja secara ter­buka?

Kami ini kan baru terpilih dan belum secara resmi atau belum dilantik. Makanya saya berharap, ide saya ini bisa diterima. Karena, jika kita bekerja secara terbuka, masyarakat akan mudah mengo­reksi KPU dan mengetahui ada permainan atau tidak.

Bagaimana jika anggota KPU lain tidak menerima ide Anda?

Kerja terbuka itu untuk ke­bai­kan. Kalau bekerja secara ter­tutup, minimal akan menimbul­kan ke­curigaan. Pada­hal se­sungguh­nya tidak ter­jadi kecu­ra­ngan. Dengan terbuka, fitnah-fitnah itu bisa di­hin­dari.

Selama ini kerja KPU tidak ter­buka ya?

Bukan ti­dak ter­bu­ka, tetapi kurang terbuka. Karena itulah, di dalam visi dan misi saya sa­lah satu poin­nya ingin kerja secara ter­buka. Saya ingin sekali lem­baga ini bekerja terbuka, karena banyak hal yang bisa kami dapat­kan. Masyarakat pun bisa lebih percaya lagi terhadap KPU.

Anda menilai tingkat keper­ca­­yaan masyarakat terhadap KPU selama ini menurun?

Intervensi politik bisa dihindari jika bekerja secara terbuka. Kalau kerjanya secara tertutup, bisa terjadi adanya intervensi atau ada pihak yang bermain dengan ke­kuatan politik tertentu. Sekarang ini kepercayaan rakyat terhadap KPU belum optimal.

Sepertinya, Anda yakin se­kali dengan sistem kerja ter­buka?

Sistem ini penting diterapkan karena akan meningkatkan keper­cayaan masyarakat terhadap KPU. Saya berharap, kepenguru­san KPU ke depan bisa semakin dipercaya sejak awal. Jika ma­sya­rakat tidak percaya, tentunya kami akan kerepotan.

Bagaimana dengan Pilkada yang dinilai banyak masalah?

Saya rasa, ini harus dilihat da­hulu persoalan-persoalannya dan penyebab sesungguhnya. Kita tidak bisa mengatakan ba­nyak masalah atau mangana­li­sisnya tanpa kita sendiri mengetahui pesoalan sesungguhnya.

Persoalan pilkada ini memang cukup banyak, karena itulah kita harus mengetahui persoalan se­sungguhnya dan segera meres­pons persoalan itu. Sehingga kita punya jalan keluar yang betul-betul pas.

Apa saja pesoalannya?

Itu beragam sekali. Mulai ada­nya dana yang tidak cukup, in­cumbent yang mempersulit ka­rena dia ikut di dalam pemilihan demi kepentingannya. Ada juga persoalan penegakan hukum yang tidak beres.

Bukan karena penyelenggara Pilkada yang tidak bisa bekerja maksimal?

Ya, ada juga persoalan penye­lenggaranya yang tidak bisa be­kerja atau kerjanya kurang baik dan tidak netral. Karena itu harus segera dibenahi secara serius dengan menganlisis persoalan sesungguhnya.

Sebagai penyelenggara, saya kira harus menyiapkan penye­lenggara-penyelenggara yang bisa bekerja dengan baik, netral, tidak manipulatif, dan punya kapasitas cukup. [Harian Rakyat Merdeka]