Berita

Bank Indonesia (BI)

Bisnis

BI Janjikan Insentif Buat Perbankan Syariah

Perkuat Peningkatan Produk & Layanan di Masyarakat
KAMIS, 22 MARET 2012 | 08:20 WIB

RMOL.Bank Indonesia (BI) menjanjikan akan memberikan insentif kepada perbankan syariah mulai dari perpajakan maupun aturan penetrasi pasar.

Dengan insentif tersebut, pasar syariah diyakini akan lebih tum­buh dibandingkan bank kon­vesional.

Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah mengatakan, pem­berian insentif  akan segera di­lakukan untuk mendorong pasar syariah menjadi lebih besar. Se­bab, industri perbankan syariah masih terbilang baru.

“Saya kira pemberian insentif akan menjadi motifasi bank sya­riah untuk terus maju dan ber­saing di pasar bersama bank kon­vesional lain,’ kata Halim saat membuka Munas Ke-V dan Se­minar Nasional Asbisindo ber­tajuk ‘Pengembangan Produk Perbankan Syariah Sesuai ke­butuhan Masyarakat Indonesia’ di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan catatan BI, se­lama lima tahun terakhir total aset perbankan syariah diklaim men­capai 40,5 persen atau se­be­sar Rp 177 triliun.

“Pertumbuhan itu mencakup bank syariah, Unit Usaha Syariah (UUS), maupun BPR syariah. Angka tersebut dua kali lebih ce­pat daripada pertumbuhan bank konvensional,” ungkap Halim.

Untuk itu, ia mengaku optimis dalam waktu 10-15 tahun ke de­pan, industri perbankan akan tum­buh hingga 20 persen dan perbankan syariah baru 4 persen dari pangsa pasar saat ini.

“Kalau percepatan ekonomi bisa kita pertahankan untuk tum­buh seperti sekarang ini, tentu saja waktu yang dibutuhkan akan lebih cepat lagi,” ujarnya.

Halim mengatakan, industri syariah Indonesia saat ini masuk di posisi empat dunia atau di ba­wah Iran, Malaysia dan Arab Saudi. Posisi Indonesia jauh le­bih baik dibanding Bahrain dan Uni Emirat Arab.

Namun, ia menyadari bahwa tantangan industri syariah ke de­pan sangat berat. Yaitu pertama, bagaimana memenuhi kebutu­han kuantitas maupun mening­katkan kualitas sumber daya manusia yang islami.

Kedua, perlunya meningkat­kan inovasi produk dan layanan yang kompetitif yang memang ber­ba­sis pada kebutuhan mas­ya­rakat. Ketiga, keber­lang­su­ngan prog­ram sosialisasi dan edukasi ke­pada masyarakat.

“Apalagi siklus kebutuhan pro­duk yang ditawarkan kadang terlalu pendek. Kalau tidak ada inovasi dari pihak perbankan, mi­nat masyarakat terhadap sek­tor perbankan syariah akan se­makin minim,” ungkap Halim.

Halim berharap, industri per­bankan syariah mampu me­ngem­­bangkan dan mening­kat­kan pro­duk serta layanannya di masya­rakat dengan selalu ber­inovasi sesuai aturan yang ada.

Ketua umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) A Riawan Amin menyambut baik dorong Bank Sentral ter­hadap per­tum­buhan bank sya­riah ke depan.

“Tanpa ada dukungan dan kerja sama, industri syariah sulit untuk tumbuh,” kata Riawan.

Riawan juga berharap, kebe­radaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa menjadi satu bagian dalam menjaga stabilitas per­tumbuhan syariah Indonesia dari dampak krisis global.

“Kami berharap OJK bisa men­jadi ba­gian dari industri syariah ke de­pan,” tandasnya. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya