Pemerintah Telat Basmi Penyelundupan Bensin

RMOL.Pemerintah dikritik terkait masih banyaknya penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Action pemerintah yang kini ribut memberantas penyelundupan bensin dinilai telat.

Anggota Komisi VII DPR Achmad Rilyadi mengatakan, pemerintah sebenarnya tidak perlu menaikkan harga BBM subsidi jika berhasil menekan penyelundupan.

“Tingkat penyelundupan BBM kita sangat tinggi. Jika itu bisa di­kurangi, APBN kita akan aman dari lonjakan harga mi­nyak dunia dan tidak perlu me­naikkan harga BBM. Pemerintah telat nih basmi penyelundupan BBM subsidi,” katanya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wa­cik membantah kegiatan penye­lundupan dan penimbunan BBM menjelang kenaikan harga malah bertambah banyak. Me­nurut Wacik, yang terjadi adalah makin banyaknya penye­lundup dan penimbun BBM yang di­tang­kap pihak berwajib.

“Bu­kan melonjak tapi ditang­kapi, ka­rena menjelang kenaikan ba­nyak orang yang berpikir pen­dek untuk mencari untung de­ngan me­nyelundupan BBM,” kata Wacik ke­pada Rakyat Mer­deka, kemarin.

Namun, saat ditanya kenapa baru sekarang dilakukan penang­ka­­pan, Wacik mengaku, pihaknya ber­­sama BPH Migas terus me­laku­kan pengawasan agar penya­luran BBM tepat sasaran.

Ketua Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Mi­gas) Eri Purnomohadi meng­a­ta­kan, pihaknya sudah mela­kukan pe­ngawasan ketat agar penya­lur­an BBM subsidi tidak disa­lah­gunakan.

“Kami sekarang sudah mem­ba­tasi pembelian yang berlebih. Mi­salnya biasa yang bisanya beli 10 liter, namun tiba-tiba beli 20 liter kita akan tanyakan. Kami juga pu­nya ukuran tangki mobil se­hingga tahu kapasitas masing-masing,” katanya.

Eri mengakui, para penyelun­dup ini akalnya panjang. Karena itu, pihaknya meminta bantuan kepolisian untuk men­jaga SPBU.

PT Pertamina (Persero) selaku pe­nyalur BBM subsidi me­laku­kan kerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk menangani penyalahgunaan BBM subsidi di Jakarta, kemarin.

Vice President Corporate Com­munication Pertamina M Harun mengatakan, pengaduan paling ba­nyak adalah terkait pembelian BBM yang menggunakan jerigen.

“Mengatasi penimbunan, Per­tamina dan Satgas bergerak dan bekerja sama dengan polisi. Ka­mi menerima 113 pengaduan da­ri masyarakat, 60 terkait pembe­lian dengan jerigen,” ujarnya.

Padahal, pembelian menggu­nakan jiregen tidak boleh dila­ku­kan kecuali di daerah terpencil se­panjang ada rekomendasi. “Nah rekomendasi ini disa­lah­gunakan, makanya perlu penga­wasan,” cetusnya.

Dia juga meminta masya­ra­kat tidak boleh panik terkait ren­cana kenaikan harga BBM subsidi ka­rena stok yang ada cukup. Na­mun, stok cukup tidak berarti akan dikeluarkan seperti per­min­taan masyarakat karena kita ada kuota 40 juta kiloliter di 2012.

Sebelumnya, bekas Kepala Ba­dan Pengatur Kegiatan Hilir Mi­gas (BPH Migas) Tubagus Har­yono menyatakan banyak ma­ling dalam pendistribusian BBM sub­sidi. Bayangkan, dari kuota BBM bersubsidi yang disediakan pe­me­rintah, hanya 14,47 persen yang sampai ke sasaran atau masya­rakat. Artinya, sekitar 85,53 per­sen BBM subsidi itu tidak tepat sasaran dan dise­lundupkan.

Tubagus juga mengkritik lang­kah pemerintah yang baru me­lakukan razia dan penangkapan ter­hadap pihak-pihak yang me­lakukan penyelundupan BBM menjelang kenaikan harga. “Ha­rusnya pengawasan dan penang­ka­pan dilakukan setiap saat. Ja­ngan hanya jadi pemadam keba­ka­­­r­an saja sehingga penye­lundu­p­an bisa dikurangi,” ujarnya. [Harian Rakyat Merdeka]