Ada ‘Siluman’ Dalam Angka Kebocoran BBM

RMOL.Wakil Presiden (Wapres) Boe­diono mengaku angka kebocoran ba­han bakar minyak (BBM) ber­subsidi merupakan angka silu­man. Sebab, berapapun jumlah BBM bersubsidi ditetapkan di­pastikan akan bocor dan mem­bengkak jumlahnya.

“Itu angka siluman,” kata Boediono di Jakarta, kemarin.

Menurut Wapres, hal itu juga dikarenakan tingginya selisih harga BBM bersubsidi dengan pasar di luar negeri. Harga pre­mium di negara-negara tetangga se­perti Thailand, Filipina, Viet­nam dan Malaysia sudah men­ca­pai Rp 12 ribu per liter, atau ham­pir tiga kali dari Indonesia yang hanya Rp 4.500 per liter.

Kondisi ini sangat menarik bagi pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk membeli BBM ber­subsidi dalam skala besar dan men­jualnya kembali ke luar negeri.

“Karena sangat menguntung­kan, siapa yang tidak tergiur. Ham­pir pasti, hakul yakin pasti lewati (kuota),” jelas Boediono.

Namun demikian, sampai saat ini dia tidak bisa memas­tikan jumlah kebocoran yang terjadi sebab sulit untuk dihitung se­cara tepat mengingat kegiatan ini ber­sifat ilegal. ”Sayang, ki­ta tidak punya angka yang te­pat,” aku Wapres.

Boediono menambahkan, kon­disi ini juga akan terus menyan­dera Ang­garan Pendapatan dan Belanja Ne­gara (APBN) karena harus mengikuti harga minyak dunia yang terus meningkat un­tuk melakukan subsidi.

Untuk itu, menurut Boediono, satu-satunya cara yang efektif mengurangi kebocoran adalah menghilangkan selisih harga BBM tersebut dan menja­dikan­nya sesuai dengan harga keeko­nomian­nya dengan menghi­lang­­kan subsidi.

“Daripada BBM menghilang, lebih baik subsidinya dipakai un­tuk program-program tepat sa­sa­ran, untuk infrastruktur,” ujarnya.

Wapres menilai, Indonesia ti­dak mungkin langsung menghi­langkan subsidi. Perlu beberapa tahun menuju ke arah tersebut. Namun demikian, usaha untuk mengurangi selisih harga tersebut harus dimulai.

Staf Khusus Wapres M Ikhsan mengatakan, dalam temuan BPK, untuk minyak tanah dan gas elpiji kebocoran terjadi 20-25 persen.

“Untuk premium kita belum ta­hu, tapi besar, karena kuota kita tidak pernah mencukupi dan data-data yang ada juga tidak men­cukupi,” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]