Pengusaha Tekstil Minta Barikade Ekspor Dihapus

RMOL.Kalangan pengusaha tekstil tidak sabar dengan kelambanan pemerintah menghapus berbagai hambatan ekspor. Salah satunya soal kemelut insentif pajak di Kawasan Berikat.

Ketua Umum Asosiasi Per­teks­tilan Indonesia (API) Ade Sudra­jat mengatakan, industri padat karya seperti tekstil mam­pu mendo­rong natio­nal interest (kepenti­ngan na­sional) melalui penyera­pan tenaga kerja. Indus­tri tekstil juga mampu me­num­buhkan industri turunan se­perti industri mesin yang juga mem­buka lapa­ngan pekerjaan baru.

“Industri tekstil atau pa­kaian jadi akan difokuskan di Jawa Te­ngah. Tahun ini akan di­bu­tuhkan 40-50 ribu tenaga kerja,” jelas Ade, kemarin.

Dikatakan, pihaknya sedang fokus pada industri garmen di Jawa Barat. Adapun lokasinya ter­bagi pada tiga titik, yaitu Suka­bumi, Subang dan Majalengka. Untuk Sukabumi dan Subang, diperkirakan mampu menyerap masing-masing 400 ribu tenaga kerja. Sementara di Majalengka masih berupa pengembangan.

Tahun depan, terdapat pe­nye­ra­pan tenaga kerja sebesar 60 ribu untuk high end market (pa­sar kelas menengah ke atas).

“China masih menjuarai gar­men. Masih banyak daya saing kita yang ka­lah dengan China. Karena itu, pe­merintah harus men­ghapuskan barikade yang menghalangi in­vestor,” ujarnya.

Barikade penghalang tersebut adalah Peraturan Menteri Ke­ua­ngan (PMK) 253, 254 dan 255. Da­lam PMK 255 diatur keten­tuan kawasan berikat dimana harus dilakukan ekspor sebesar 75 per­sen. Hal ini tidak bisa di­imple­mentasikan untuk semua produk dan dianggap terlalu memberat­kan. Sebab, produk seperti be­nang dan serat tidak bisa mela­kukan ekspor seba­nyak itu.

“Orang yang buat peraturan tidak pernah kerja di industri. Harus dicuci national interest-nya agar dalam membuat per­aturan bisa selaras demi job oppor­tunity,” cetus Ade.

Kemelut pengelolaan kawasan berikat mulai mencuat setelah Ke­menterian Keuangan mener­bit­kan atur­an fiskal sebagai pe­nyelamat penyimpangan perila­ku para pe­laku usaha yang ber­ada di kawa­san berikat. Spontan kete­tapan Menkeu yang sejati­nya un­tuk meng­genjot pendapat­an ne­gara tersebut ditentang  pengu­saha dan DPR.

Dengan aturan PMK itu, se­luruh industri di kawasan berikat wajib pindah ke kawasan indus­tri. Hal itu pun mendapat tenta­ngan karena me­mindahkan pab­rik tidak mudah, salah-salah bisa berhenti bero­perasi. Saat ini ada 1.557 kawa­san berikat dan 473 gedung berikat yang menikmati fasilitas bebas bea.

Menanggapi hal itu, Wa­kil Men­­teri Keuangan Mahen­dra Si­regar mengatakan, implemen­tasi dari kawasan berikat memi­liki tenggat waktu lima tahun un­tuk penertiban aturan relokasi dari pabrik maupun gudangnya.

Pihak Kemenkeu paham proses transisi dari kawasan berikat mem­butuhkan waktu yang cukup panjang sehingga pemerintah memberikan waktu lima tahun ke depan. Namun, jika yang dimak­sudkan pengusaha adalah kemu­dahan dari sisi tujuan ekspor, tambah dia, pengusaha tidak per­lu menggunakan kawasan beri­kat, tetapi bisa menggunakan Fa­silitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Ekspor Anjlok

Lebih lanjut, Ade mempre­diksi adanya penurunan permin­taan tekstil di dunia selama masa re­sesi Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Permintaan dunia dira­mal­kan turun hingga 12 persen menjadi 530 miliar dolar AS dari angka 600 miliar dolar AS atau turun 70 miliar dolar AS atau se­kitar Rp 630 triliun. Pe­nurunan permintaan terbesar akan diala­mi oleh China. Bahkan, penu­ru­n­an­nya sudah terjadi sejak tahun lalu sebesar 1,8 persen.

“China merupakan pemasok terbesar produk TPT (tekstil dan produk tekstil) dunia. Dari 600 miliar dolar AS, kontribusi Chi­na mencapai 42 persen. Jadi dam­pak terbesar akan dialami China,” tandasnya. [Harian Rakyat Merdeka]