Antisipasi Kenaikan Harga BBM Menteri Nuh Siapkan Rp 11,2T

RMOL.Untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM pada awal April, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh telah menyiapkan dana tambahan pendidikan dalam APBNP senilai Rp 11,2 triliun.

Dana tambahan pendidikan di Kemendikbud dimaksudkan un­tuk menambah biaya beasiswa siswa miskin dari Rp 6 juta men­jadi Rp 14 juta tiap siswa, tambahan biaya opera­sional sekolah dan tambahan bi­aya beasiswa Pergu­ruan Tinggi (PT) lewat program Bidik Misi.

“Kemendikbud juga me­nam­bah 10 ribu beasiswa Bidik Misi untuk PTN dan mulai tahun ini, ada 2.000 beasiswa ‘Bidik Misi’ untuk PTS,” kata Nuh di Jakarta, Jumat (16/3).

Kebijakan ini, menurutnya, di­tempuh agar tidak ada lagi siswa dari keluarga miskin yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat faktor ekono­mi. Tambahan dana pendidikan khusus digu­nakan untuk penam­ba­han subsidi siswa miskin dan daerah ter­pencil, terluar dan ter­tinggal. Kuota untuk program Bidik Misi bagi mahasiswa mis­kin yang kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) tahun ini men­capai 40 ribu mahasiswa atau bertambah 10 ribu dari tahun lalu.

Terkait dana tambahan pen­didikan, Rektor Institut Tek­no­logi Bandung (ITB) Akh­ma­loka menambahkan, mahasiswa ITB bisa memahami kebijakan pe­me­rintah soal rencana ke­nai­kan har­ga BBM.

“Saya yakin pemerintah sudah memikirkan dampaknya. Mudah-mudahan, semua mengerti baik. Keputusan ini sesuatu yang sulit dijalani, tapi ya kita harus mele­watinya,” kata Akhmaloka kepa­da Rakyat Mer­deka, kemarin.

Ang­gota Komisi X DPR Ahmad Zainuddin mengusulkan agar ban­tuan subsidi siswa miskin ke de­pan lebih ditu­jukan ke­­pada pening­katan mutu pendidikan.

Dia mengkhawatirkan, bantu­an kepa­da siswa miskin dari Ke­men­dik­bud bisa tumpang tindih de­ngan program kementerian lain­nya. Misalnya, bantuan di bidang ke­sehatan dan sosial yang dibe­rikan kepada masya­rakat miskin seba­gai kompensasi ke­naikan harga BBM.

“Peningkatan program tersebut tidak selalu membutuhkan ang­garan yang besar. Pemerintah perlu melakukan penghematan anggaran,” ujar kepada Rak­yat Merdeka.

Ia mencontohkan, program subsidi pemerintah seharusnya ditujukan langsung. Misalnya, penghapusan biaya tes masuk pendidikan tinggi atau pe­me­rintah benar-benar serius mener­tibkan atau menghapus segala jenis pungutan di sekolah.

Kememdikbud diharapkan tidak perlu menambah ang­ga­ran.Untuk itu, ia mendesak Ko­misi X DPR dan Kemendikbud benar-benar mengkaji setiap prog­ram yang diajukan dalam Ang­garan Pendapatan Belanja Ne­gara Perubahan (APBNP) sebelum di­se­pakati sebagai suatu kebijakan.

“Kita menginginkan ada kebi­jakan yang disusun baik dan juga terintegrasi antar kementerian agar program-program yang di­gulirkan  pemerintah tepat guna, tepat sasaran dan ada kordinasi antar kementerian,” tegasnya.

Wakil Rektor Bidang Aka­de­mik dan Kemahasiswaan Ins­titut Teknologi Sepuluh No­vem­ber (ITS) Herman Sasongko berpen­dapat, subsidi BBM yang diha­pus seha­rusnya berdampak lang­sung bagi kebutuhan masyara­kat, ter­utama di sektor pendidikan.

“Subsidi BBM yang dihi­lang­kan seharusnya mampu ditun­juk­kan pemerintah lewat prog­ram riil. Anggarannya jangan sampai bocor lagi. Misalnya, un­tuk bea­sis­wa agar orang bisa sekolah sampai tuntas, berobat gratis dan ada standar upah mini­mum regional,” saran Herman.

Selama ini, menurutnya,  jum­lah siswa miskin yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke pergu­ruan tinggi tetap tinggi, sehingga kebijakan riil untuk mengatasi masalah pendidikan masih se­tengah hati. [Harian Rakyat Merdeka]