TDL Naik Atau Nggak Inflasi Tetap Melonjak

RMOL.Ditundanya rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) diyakini tetap tidak berpengaruh terhadap kenaikan inflasi.

Menteri Perencanaan Pem­ba­ngunan Nasional/ Kepala Badan Pe­rencanaan Pembangunan Na­sional (PPN/Bappenas) Armida Alisjahbana mengaku, belum bi­sa mengatakan target inflasi ta­hun ini apakah masih di angka 7 persen atau di bawahnya setelah rencana kenaikan TDL dibatalkan.

“Ini inflasi masih di Panja (Pa­nitia Kerja DPR) saya tidak ingin mendahului,” kata Armida di Jakarta, kemarin.

Namun, diakuinya, penun­da­an kenaikan TDL tidak akan ber­pe­ngaruh banyak kepada pe­nu­runan inflasi. Sebab, sedari awal ke­naik­an TDL di-setting berta­hap 3 persen selama tiga kali.

Menteri Koperasi dan Usaha Ke­cil Menengah (UKM) Sya­rief Ha­san mendukung pe­nun­daan ke­naikan TDL secara ber­samaan dengan BBM tahun ini.

“Kami minta kenaikan harga BBM tidak seka­ligus dengan ke­­naikan TDL ka­rena akan memberatkan UKM,” ujarnya.

Menurutnya, kenaikan harga BBM tidak akan mem­berikan dam­pak besar bagi UKM. Dia me­ngaku sudah mela­kukan kaji­an terhadap kenaikan itu. Untuk me­ngantisipasinya, pi­haknya akan meningkatkan pe­latihan dan pem­berdayaan UKM agar bisa me­ning­katkan daya saing.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wa­cik mengatakan, penundaan ke­naikan TDL disebabkan peme­rintah tidak ingin membebani rak­­yat kecil. Apalagi pemerintah ju­ga akan menaikkan harga BBM.

Namun, Kementerian Ke­ua­ngan (Kemenkeu) berang­ga­pan, ditundanya kenaikan TDL dan tidak disetujuinya penambahan sub­sidi sebesar Rp 43 triliun akan mengancam operasi pembangkit tenaga listrik milik PLN.  

Untuk diketahui, DPR hanya me­nyetujui penambahan subsidi lis­trik Rp 24,52 triliun dari usua­lan Rp 43 triliun dalam Ang­gar­an Pen­dapatan dan Belanja Ne­gara Peru­­bahan (APBNP). Ini berarti sub­­sidi listrik naik dari Rp 40,45 triliun pada APBN 2012 menjadi Rp 64,97 triliun dalam APBN-P 2012.

Menkeu Agus Martowardojo me­ngatakan, dengan subsidi yang hanya Rp 64,97 triliun, di­kha­wa­tir­kan pembangkit lis­trik PLN yang menggunakan BBM teran­cam tidak beroperasi mengingat harga minyak dunia terus melonjak.

Sebenarnya, kata Agus, ke­naik­an harga minyak dunia bisa di­tekan PLN jika anggaran pem­belian gas Rp 8,28 triliun untuk me­nyikapi penurunan pasokan gas yang semula 372,5 Triliun Bri­tish Thermal Units (TBTU) menjadi 351,5 TBTU disetujui DPR.

“Tapi dari hasil Komisi VII DPR tambahan tersebut tidak di­se­tujui. Padahal dengan meng­gunakan gas, biaya operasi PLN bisa ditekan,” ujar bekas Dirut Bank Mandiri itu, kemarin.

Dia juga berharap, beberapa proyek pembangkit listrik PLN dapat segera terselesaikan mulai dari pembangkit listrik di Jakarta dan Sumatera serta penyelesaian proyek 10.000 Mega Watt.(MW).  

Dirut PLN Nur Pa­mudji me­nga­­takan, ditundanya ke­naikan TDL akan membuat PLN menge­tatkan ang­­garannya. Itu juga akan ber­dam­pak pada berkurangnya investasi.

“Secara jangka panjang begitu (akan menganggu investa­si). Pa­da 2000, PLN tidak ada mar­jin. Saat itu kita tidak bisa inves­ta­si, dua sampai tiga tahun kemu­dian ada pemadaman listrik,” ujarnya

Nur menjelaskan, memang  pe­madaman tidak akan sering ter­jadi tahun ini, namun dalam jang­ka mendatang.

Terkait molornya proyek 10 ribu megawatt yang berdampak pada membekaknya anggaran subsidi yang diajukan ke DPR, Pamudji mengatakan, itu dise­babkan kontraktornya ber­asal da­ri China. “Memang itu perbedaan antara kontraktor China dengan Jepang. Kalau Jepang on time,” akunya. [Harian Rakyat Merdeka]