Pemuda Muhammadiyah: DPR Jangan Cuci Tangan!

RMOL. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mendesak DPR untuk ikut bertanggung jawab terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebagai wakil rakyat, sudah semestinya DPR berdiri di barisan terdepan membela kepentingan rakyat, yang bakal merasakan dampak langsung dari kenaikan harga BBM itu.

Menurut Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh P. Daulay, dalam konteks kenaikan harga BBM, setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan DPR. Pertama, DPR berusaha semaksimal mungkin menghindari kemungkinan kenaikan BBM. Dengan fungsi budgeting-nya, DPR adalah lembaga yang semestinya mengetahui perlu tidaknya kenaikan harga BBM. DPR pula yang paling tahu kemana saja dana APBN dialokasikan.

Hal itu disampaikan Saleh kepada Rakyat Merdeka Online siang ini (Minggu, 18/3). "Kedua, DPR diminta ikut membantu pemerintah mencari solusi alternatif agar kenaikan BBM dapat dihindarkan. Sebagai mitra pemerintah dalam melayani rakyat, DPR dinilai sebagai lembaga yang paling mengetahui  bagaimana cara agar biaya subsidi BBM tidak membebani APBN," terang Saleh.

Bila poin pertama dan kedua tidak bisa dilakukan DPR, Saleh menekankan, tugas ketiga yang harus dikerjakan DPR adalah membantu pemerintah menjelaskan kepada masyarakat mengapa harga BBM harus dinaikkan. Meski pilihan ketiga ini tidak menyelesaikan masalah, namun setidaknya DPR telah melakukan sesuatu untuk masyarakat.

"Saya melihat bahwa sebagian anggota DPR berusaha cuci tangan dari polemik kenaikan BBM. Yang lebih parah, sebagian di antaranya ada pula yang menolak kenaikan BBM namun tidak mampu memberikan solusi alternatif agar kebijakan itu tidak dilaksanakan pemerintah. Malah, polemik ini seakan-akan dijadikan komoditas politik untuk mencari popularitas dengan mengabaikan kepentingan rakyat," demikian Saleh. [zul]