Daniel Sparingga: Walau Foto SBY Diinjak Polisi Ta­k Perlu Galak­

RMOL. Presiden SBY meminta polisi tidak perlu berlebihan menangani kasus sejumlah mahasiswa yang menginjak fotonya di DPR terkait rencana kenaikan harga BBM.

“Hukum tidak boleh menjadi keras dan galak hanya karena foto Presiden SBY diinjak. Tidak perlu berlebihan. Proporsional saja,’’ kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga, kepada Rakyat Mer­deka, Jumat (16/3).

“Ada banyak hal penting lain yang harus dikerjakan polisi. Mahasiswa juga semestinya belajar menyelesaikan studinya,’’ tambah Daniel.

Seperti diketahui, Rabu (14/3), sejumlah mahasiswa yang tidak puas audiensi dengan pimpinan DPR terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM melaku­kan aksi penurunan foto SBY dan membantingnya, sehingga bing­kai foto SBY pecah. Enam ma­hasiswa ditahan.

Daniel Sparingga selanjutnya mengatakan, Presiden  percaya, hukum memiliki logika dan ke­bijaksanaannya sendiri yang ti­dak dapat dikurangkan wibawa­nya oleh kekuasaan.

“Hukum membuat ketertiban agar kehidupan bersama dapat dijalankan.  Semua orang, tanpa terkecuali, memiliki kewajiban yang sama di depan hukum,’’ paparnya.

Berikut kutipan seleng­kapnya:   

Bukannya SBY marah?

Kejadian itu bukan hal be­sar. Serangan dalam bentuk aksi semacam itu juga bukan yang pertama. Dalam beberapa aksi pro­tes, biasa­nya di­lakukan anar­­kis, se­ring po­tret diri Presiden SBY di­robek, diinjak, dan dibakar.

Beberapa kelompok pengunjuk rasa kadang juga membuat aksi teatrikal yang bisa sa­ngat negatif, pe­nuh hinaan, bahkan horror, dan brutal.

Mereka tidak se­tuju dengan ren­ca­na kenaikan har­­ga BBM, bu­kan­kah itu aspi­rasi masya­rakat?

Saya pikir, tidak ada yang mudah bagi siapa saja yang diperlakukan se­perti itu. Presi­den SBY tidak sen­diri­an di negeri ini. Banyak pe­jabat publik di republik ini juga mem­peroleh perlakuan semacam itu.

Maksud Anda, aksi seperti itu ada kepentingan kelompok tertentu?

Ada banyak hal yang terli­bat. Mulai dari soal etika, nilai-nilai hingga soal yang sangat instrumental. Misalnya, apakah aksi itu memiliki pesan publik atau sekadar pesanan kelompok kepentingan tertentu. Kadang pertanyaannya bisa sesepele ini, apakah ini soal pendapat atau pendapatan.

Bagaimana sikap Presiden?

Sangat penting untuk menge­tahui perasaan banyak orang ten­tang aksi-aksi anarkis dan brutal dalam setiap unjuk rasa. Nurani saya mengatakan, pastilah kita punya ukuran yang hampir serupa tentang apa yang pantas, apa yang patut, dan apa yang tidak senonoh.

Kita juga punya rasa yang sama ten­tang apa yang adil dan tidak adil bagi diri sendiri dan orang lain. Presiden SBY pasti punya si­kap dan pandangan tentang hal-hal se­ma­cam itu.

Mengambil hik­mah dari setiap ke­jadian adalah hal bi­jak yang sering di­­katakan pada kami, para pem­ban­tu ter­dekatnya. Presiden juga percaya, dalam setiap keja­dian selalu ada cerita lain yang tidak terceritakan.

Maksudnya?

Presiden tidak membuat pe­nilaian atas sebuah kejadian spe­sifik berdasarkan perasaan pri­badinya. Presiden juga me­nyim­pan perasaannya sendiri dan tidak menjadikannya sebagai konsumsi publik.

Presiden percaya, semua orang mempunyai hak untuk menilai setiap kejadian berdasarkan dunia yang dialami sendiri. Penilaian orang juga berkembang.

Dalam hal itu, barangkali SBY adalah seorang demokrat tulen yang mendahului zamannya, men­dahului kebanyakan dari kita. Itu pula yang kadang me­nim­bulkan penilaian yang me­rugikan dirinya, seperti tidak tegas atau lamban. Yang saya lihat, SBY tidak mengangkangi pandangan orang lain.

Apa Anda setuju dengan pe­nilaian itu?

Itu penilaian orang. Presiden selalu memberi ruang bagi orang lain dan pandangannya untuk berproses bersama dalam dialog yang memperluas perspektif baru. 

Cepat atau lambat, orang akan lebih mengerti tentang dirinya, tentang pendiriannya, tentang pandangan dan posisinya. [Harian Rakyat Merdeka]