Tjahjo Kumolo: Menangkapi Kelompok Kritis Sangat Tidak Bijaksana...

RMOL. Pemerintah diharapkan bertindak bijaksana atas demo-demo bila harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan awal April mendatang.

“Menangkapi kelompok yang kritis, tentunya tidak bijak­sana. Mendiamkan juga tidak bijaksana,’’ kata Sekjen PDI Per­juangan Tjahjo Kumolo kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Seperti diketahui, Menko Pol­hukam Djoko Suyanto  mengata­kan, ada gerakan-gerakan yang memanfaatkan keputusan peme­rintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada April mendatang untuk menggulingkan Presiden. “Sudah mencium,” kata Djoko beberapa waktu lalu.

Tjahjo Kumolo selanjutnya mengatakan, Djoko Suyanto pasti mempunyai jaringan intelijen dari berbagai lembaga. Tapi  ber­bagai gerakan masyarakat tidak akan mengarah untuk menurun­kan kekuasaan saat ini.

Berikut kutipan selengkapnya:

Siapa kira-kira yang meng­ge­rakkan demo bila BBM naik?

Bila BBM naik tentu ada ge­rakan-gerakan. Saya rasa terus bergerak dan berkembang seba­gai bentuk kekuatan rakyat yang protes.

Kita harus melihat dengan cermat strategi-strateginya dan elemen strategis mana yang ber­main dan bermanuver.

    

Sejauhmana bisa mengan­tisi­pasi itu?

Dalam perkembangannya, kita harus bisa melihat sejauhmana antisipasi pemerintah dalam mengatasi berbagai himpitan problematika yang terjadi.

Unjuk rasa yang akan dila­ku­kan masyarakat itu murni karena harga BBM naik atau ada tujuan politis?

Berbagai elemen masyarakat yang ada, lingkungan strategis akan sangat mempengaruhi ge­rakan-gerakan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

   

Bukankah unjuk rasa itu ma­sih wajar, kenapa dinilai ada upaya menjatuhkan pemerin­tah?

Ya wajar dong masyarakat demo kalau tidak puas dengan kebijakan pemerintah. Gelagat tersebut wajar dan sudah seha­rusnya Menko Polhukam men­cium adanya gerakan tersebut dari berbagai data informasi intelijen di bawah koordinasinya.

Apa yang seha­rus­nya dilaku­kan peme­rin­tah, setelah menge­tahui ada­nya gelagat itu?

Dengan adanya dinamika ter­sebut, tidak cukup pemerintah hanya mengatakan su­dah men­cium gela­gat tersebut. Ac­tion-nya apa. Me­nangkapi kelompok yang kritis, tentunya tidak bi­jak­sana. Mendiamkan juga tidak bi­jaksana.

Bagaimana solusinya?

Harusnya ada langkah kebija­kan pemerintah yang cepat tanggap dalam menyelesaikan persoalan ini. Saya yakin Djoko Suyanto sebagai Menko Polhu­kam sudah melaporkan hal-hal dinamika gelagat di masyarakat kepada Presiden.

Sebagai masyarakat Indonesia wajar kita menunggu apa langkah pemerintah selanjutnya. Men­cer­mati gelagat dan dinamika yang berkembang akhir-akhir ini di beberapa wilayah Indonesia, me­nurut saya banyak penyebabnya.

   

Apa saja penyebabnya?

Pertama, semakin menurunnya tingkat kepuasan dan keperca­yaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak cepat meng­ambil keputusan terhadap perma­salahan yang menyangkut hajat hidup masyarakat.

Apa pemerintah lamban da­lam mengambil keputusan?

Ya, adanya jenjang birokrasi yang panjang, sehingga pemerin­tah lamban mengambil keputu­san. Bisa juga lambannya kepu­tusan ini karena menunggu perintah atasan.

Mempercepat reformasi biro­krasi menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Kalau tidak bisa, akan terjadi revolusi sosial karena ke­tidakberpihakan birokrasi kepada masyarakat.

   

Penyebab lainnya?

Tentunya keputusan politik pem­bangunan yang akan dilaku­kan pemerintah, seperti rencana kenaikan harga BBM bersubsidi sangat tidak realistis jika melihat kemampuan masyarakat pada umumnya yang serba keku­rangan.

Pengambilan keputusan dari sebuah kebijakan politik pem­bangunan pemerintah dirasakan kurang berpihak kepada kepen­tingan atau kebutuhan masya­rakat.

   

Apa kebijakan yang kurang berpihak pada rakyat ini terjadi di semua bidang?

Tentunya di berbagai bidang dan cenderung membangun biro­krasi baru. Tidak ada fokus dan arah pembangunan di berbagai daerah saat ini. Banyak tantangan ke depan yang harus dicermati pemerintah.

   

Misalnya apa?

Masalah lapangan kerja dan tingkat pengangguran serta ke­miskinan yang semakin tinggi. Ancaman terhadap kebhinekaan dan integrasi bangsa.

Kemudian, merebaknya pema­hamam liberalisme atau neo prag­matisme. Proses penegakan hu­kum yang masih belum berkea­dilan. Masalah kelembagaan dan pranata reformasi birokrasi yang masih tanggung atau belum cepat dituntaskan.

Selain itu, telaahan strategis nasional-regional dan interna­sional dari intelijen harusnya di­ambil sebagai salah satu pertim­bangan utama birokrasi dalam pengambilan keputusan dengan cepat. Kuncinya pada kepekaan dan kepedulian serta antisipasi dini. [Harian Rakyat Merdeka]

Apa pemerintah lamban da­lam mengambil keputusan?

Ya, adanya jenjang birokrasi yang panjang, sehingga pemerin­tah lamban mengambil keputu­san. Bisa juga lambannya kepu­tusan ini karena menunggu perintah atasan.

Mempercepat reformasi biro­krasi menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Kalau tidak bisa, akan terjadi revolusi sosial karena ke­tidakberpihakan birokrasi kepada masyarakat.

   

Penyebab lainnya?

Tentunya keputusan politik pem­bangunan yang akan dilaku­kan pemerintah, seperti rencana kenaikan harga BBM bersubsidi sangat tidak realistis jika melihat kemampuan masyarakat pada umumnya yang serba keku­rangan.

Pengambilan keputusan dari sebuah kebijakan politik pem­bangunan pemerintah dirasakan kurang berpihak kepada kepen­tingan atau kebutuhan masya­rakat.

   

Apa kebijakan yang kurang berpihak pada rakyat ini terjadi di semua bidang?

Tentunya di berbagai bidang dan cenderung membangun biro­krasi baru. Tidak ada fokus dan arah pembangunan di berbagai daerah saat ini. Banyak tantangan ke depan yang harus dicermati pemerintah.

   

Misalnya apa?

Masalah lapangan kerja dan tingkat pengangguran serta ke­miskinan yang semakin tinggi. Ancaman terhadap kebhinekaan dan integrasi bangsa.

Kemudian, merebaknya pema­hamam liberalisme atau neo prag­matisme. Proses penegakan hu­kum yang masih belum berkea­dilan. Masalah kelembagaan dan pranata reformasi birokrasi yang masih tanggung atau belum cepat dituntaskan.

Selain itu, telaahan strategis nasional-regional dan interna­sional dari intelijen harusnya di­ambil sebagai salah satu pertim­bangan utama birokrasi dalam pengambilan keputusan dengan cepat. Kuncinya pada kepekaan dan kepedulian serta antisipasi dini. [Harian Rakyat Merdeka]