Berita

ilustrasi

Martin Hutabarat: KPK Harus Punya Penyidik Independen Minimal S2

SENIN, 27 FEBRUARI 2012 | 16:11 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah lama mengeluh kekurangan tenaga penyidik, sementara kasus-kasus pencurian uang negara semakin bertumpuk.

"Berulangkali KPK meminta tambahan tenaga penyidiknya ke Polri, namun tidak bisa terpenuhi karena Polri pun memerlukan tenaga penyidik handal untuk menangani kasus-kasus korupsi yang diusut kepolisian," kata anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat, kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (27/2).

Ketua Fraksi Gerindra di MPR itu juga mengungkapkan bahwa KPK sering merasakan adanya loyalitas ganda dari penyidik-penyidik KPK sekarang. Mereka lebih terikat dan patuh pada korps asalnya  daripada terhadap KPK. Dalam uji kelayakan November 2011, terungkap keinginan KPK untuk memiliki tenaga penyidik yang direkrut KPK sendiri demi mengisi kekurangan yang ada. Namun, pemikiran agar KPK memiliki tenaga penyidik independen selalu ditabukan karena KPK tidak direncanakan berdiri untuk jangka waktu lama.


"Saya melihat kondisi sekarang dimana korupsi makin meluas dan merajalela yang membuat orang makin gemas, akhirnya pikiran merekrut tenaga penyidik independen ini sudah tak terelakkan lagi," ujarnya.

Martin berharap, impian KPK itu tidak setengah-setengah bila terealisasi. Tenaga-tenaga penyidik independen sebaiknya sudah berpendidikan S2 (strata dua) dari berbagai profesi dan dilatih paling sedikit satu tahun untuk menjamin kualitasnya tidak jauh berbeda dengan penyidik Polri.

Dia berjanji, bila dalam rapat dengar pendapat dengan KPK yang hingga sekarang masih berjalan, niat KPK memiliki penyidik independen akan dipertanyakannya.

"Apabila KPK konsisten dengan usulan ini, Komisi III DPR pasti akan mendukungnya. lebih-lebih lagi karena Komisi III sudah mulai menggarap perubahan UU KPK yang baru, yang direncanakan selesai dibahas dan diundangkan sebelum akhir tahun," tandasnya.[ald]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Tiga Jaksa di Banten Diberhentikan Usai jadi Tersangka Dugaan Pemerasan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:59

Bakamla Kukuhkan Pengawak HSC 32-05 Tingkatkan Keamanan Maritim

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:45

Ketum HAPPI: Tata Kelola Sempadan Harus Pantai Kuat dan Berkeadilan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:05

11 Pejabat Baru Pemprov DKI Dituntut Bekerja Cepat

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:51

Koperasi dan Sistem Ekonomi Alternatif

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:24

KN Pulau Dana-323 Bawa 92,2 Ton Bantuan ke Sumatera

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:50

Mutu Pangan SPPG Wongkaditi Barat Jawab Keraguan Publik

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:25

Korban Bencana yang Ogah Tinggal di Huntara Bakal Dikasih Duit Segini

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:59

Relawan Pertamina Jemput Bola

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:42

Pramono dan Bang Doel Doakan Persija Kembali Juara

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:25

Selengkapnya