Berita

ilustrasi

Martin Hutabarat: KPK Harus Punya Penyidik Independen Minimal S2

SENIN, 27 FEBRUARI 2012 | 16:11 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah lama mengeluh kekurangan tenaga penyidik, sementara kasus-kasus pencurian uang negara semakin bertumpuk.

"Berulangkali KPK meminta tambahan tenaga penyidiknya ke Polri, namun tidak bisa terpenuhi karena Polri pun memerlukan tenaga penyidik handal untuk menangani kasus-kasus korupsi yang diusut kepolisian," kata anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat, kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (27/2).

Ketua Fraksi Gerindra di MPR itu juga mengungkapkan bahwa KPK sering merasakan adanya loyalitas ganda dari penyidik-penyidik KPK sekarang. Mereka lebih terikat dan patuh pada korps asalnya  daripada terhadap KPK. Dalam uji kelayakan November 2011, terungkap keinginan KPK untuk memiliki tenaga penyidik yang direkrut KPK sendiri demi mengisi kekurangan yang ada. Namun, pemikiran agar KPK memiliki tenaga penyidik independen selalu ditabukan karena KPK tidak direncanakan berdiri untuk jangka waktu lama.


"Saya melihat kondisi sekarang dimana korupsi makin meluas dan merajalela yang membuat orang makin gemas, akhirnya pikiran merekrut tenaga penyidik independen ini sudah tak terelakkan lagi," ujarnya.

Martin berharap, impian KPK itu tidak setengah-setengah bila terealisasi. Tenaga-tenaga penyidik independen sebaiknya sudah berpendidikan S2 (strata dua) dari berbagai profesi dan dilatih paling sedikit satu tahun untuk menjamin kualitasnya tidak jauh berbeda dengan penyidik Polri.

Dia berjanji, bila dalam rapat dengar pendapat dengan KPK yang hingga sekarang masih berjalan, niat KPK memiliki penyidik independen akan dipertanyakannya.

"Apabila KPK konsisten dengan usulan ini, Komisi III DPR pasti akan mendukungnya. lebih-lebih lagi karena Komisi III sudah mulai menggarap perubahan UU KPK yang baru, yang direncanakan selesai dibahas dan diundangkan sebelum akhir tahun," tandasnya.[ald]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Denny Indrayana Optimistis MK Diskualifikasi Gibran

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:05

Harga Minyak Dunia Membara, Rupiah Kembali Dekati Rp18.000 per Dolar AS

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:03

Prabowo Pimpin Upacara HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:55

Nonton Film ‘Istimewa’ Bareng Penyandang Disabilitas, Legislator PKS Dorong Kesetaraan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:49

Masuknya RG Jadi Wantimpres Pelajaran untuk Tak Terlalu Anti Kekuasaan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:43

Ribuan Prajurit Dikerahkan Dalam HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:34

SBY dan Jokowi Kompak Hadir di Upacara HUT Ke-81 TNI

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:33

IHSG Positif di Awal Perdagangan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:32

Profil Komandan Upacara HUT Ke-81 TNI Letjen TNI Lucky Avianto

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:18

KPK Telusuri Dugaan Setoran dari Wajib Pajak Sektor Pertambangan di Banjarmasin

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:17

Selengkapnya