Kalau Polisi Takut Preman, Biarkan Rakyat Pegang Senjata

RMOL. Tidak sepenuhnya benar jika persoalan akut premanisme di Indonesia berhubungan langsung dengan "urusan perut" atau kebutuhan ekonomi.

"Beberapa kali Kadiv Humas Polri selalu bilang ini persoalan ekonomi. Saya bantah, dari sekian banyak pengangguran di negara ini, preman-preman itu cuma sekian persennya. Dan dibutuhkan nyali sangat besar untuk seperti mereka, selain itu mereka selalu bergerombol dan faktanya, maaf ya, selalu berasal dari suku tertentu," kata Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF) Mustofa B. Nahrawardaya kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu (25/2).

Dia meminta, sebaiknya Polri berhenti mencari segala pembenaran atas banyaknya gangguan keamanan dan meningkatnya keresahan masyarakat akibat aksi premanisme. Kalaupun benar Polri sudah melakukan pemetaan dan analisis, tapi tidak ada peningkatan kinerja karena ada kesalahan fatal di dunia kepolisian yang cuma mengukur pretasi dalam membongkar kasus tapi bukan mematikan kasus.

"Penyerangan di RSPAD itu karena mereka tidak takut lagi pada polisi. Selama ini terjadi pembiaran dan pemanfaatan premanisme. Masa intelijen polisi tidak tahu ada pergerakan sekian puluh orang dengan mobil bawa senjata tajam menyerang rumah sakit?" katanya.

Akibat kesan pembiaran itu, muncullah banyak spekulasi. Salah satunya analisa bahwa kepolisian kini dimanfaatkan kekuasaan agar rakyat melupakan kasus-kasus penting yang membuat citra pemerintah terpuruk. Isu premanisme sengaja diletupkan karena punya efek langsung pada kegelisahan publik dan mumpuni jadi magnet atensi warga yang terancam.
 
"Kalau sama preman saja takut apalagi sama politisi besar yang bisa menggusur jabatan. Sekarang kan faktanya kasus wisma atlet dan korupsi besar lain perlahan dilupakan masyarakat," lontarnya.

Lebih jauh, Mustofa menyarankan, kalau pemerintah atau negara gagal menjamin keamanan rakyat dari kelompok preman saja, maka rakyat berhak melindungi dirinya dengan caranya sendiri.

"Misalnya dari kasus toko emas yang dirampok. Mestinya pemilik toko emas berhak punya senjata api dengan syarat karena polisi tidak bisa jamin keamanan. Penjahat-penjahat itu saja bisa merampok dimana-mana pakai senjata api dan rakyat tidak dilindungi maksimal," tandasnya.[ald]