SBY Diminta Responsif Tanggapi Tuduhan Mindo Rosalina Manullang

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus serius menggarap hasil analisis transaksi PPATK. Ini karena, banyak ditemukan transaksi mencurigakan, termasuk yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR,  M. Nasir Djamil kepada wartawan, Jum'at (24/2).

"KPK harus menindaklanjuti temuan itu secara serius," kata politisi PKS ini.

Selain itu, Nasir Djamil juga meminta KPK untuk menindaklanjuti aduan Rosa soal adanya menteri Kabinet Indonesia Jilid II yang minta jatah delapan persen kepada Permai Grup. Permintaan ini dilakukan terkait tembusnya proyek-proyek APBN ke perusahaan yang dimiliki Nazaruddin itu.

"Saya juga berharap Presiden segera bertindak tegas terhadap menterinya yang disebut-sebut terlibat. Sangat berbahaya kalau presiden diam saja. Ini karena mencederai presiden dimata masyarakat, karena menyangkut reputasi presiden," sambungnya.

Kalau SBY masih diam, maka akan menambah ketidak percayaan rakyat kepada Presiden. Sangat bertolak belakang dengan komitmen SBY yang jauh-jauh hari menyatakan perang terhadap korupsi. [arp]