Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjend Pemasyarakatan harus segera membenahi gedung dan manajemen lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia, khususnya Lapas Kerobokan, Bali, dimana narapidana yang mendekam di dalamnya kerap terlibat bentrokan dan kerusuhan.
(Kemenkum HAM) harus lebih mengoptimalkan penyegaran LP-LP yang ada di Indonesia," ungkap praktisi hukum Effendy Syahputra kepada Rakyat Merdeka Online petang ini (Kamis, 23/2).
"Karena LP-LP yang ada sekarang sudah sangat tidak sesuai dan sangat jauh tertinggal bila dibanding dengan LP-LP di negara tetangga," sambung pengacara muda ini.
Dalam amatannya, ada beberapa faktor kenapa bentrokan dan kerusuhan kerap terjadi di lingkungan lapas. Pertama, sistem pengawasan yang lemah. Kedua, adanya praktik diskriminasi dari petugas lapas kepada para napi.
"Hal ini membuat emosi napi gampang tersulut karena perbedaan perlakuan tersebut. Masih banyak oknum Di LP yang berkolusi terkait hak-hak yang didapat oleh napi," imbuh Ketua Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem ini.
Faktor lainnya adalah terkait ketidaklayakan fasilitas lapas. Dia menyebutkan, kapasitas lapas di Indonesia sudah tidak bisa mengcover para narapidana yang ada.
"Jumlah ideal sebuah LP sudah sangat jauh dari komposisi ideal sebuah LP atau Rutan. (Karena itu) mesti dibangun rumah-rumah tahanan dan LP-LP lebih moderen terutama untuk wilayah khusus seperti Bali, Medan, Makasar, Surabaya," tandasnya. [zul]
