Berita

ilustrasi

KASUS PENCURIAN PULSA

Apnatel: Copot Dirut Telkomsel

MINGGU, 19 FEBRUARI 2012 | 13:45 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Asosiasi Pengusaha Nasional Telekomunikasi (Apnatel) mendukung langkah Panitia Kerja DPR Pencurian Pulsa yang mendorong kelanjutan kasus itu ke ranah hukum. Tak sampai disitu, Apnatel bahkan mengusulkan agar Direktur Telkomsel Sarwoto dicopot dan dihadapkan ke meja hijau.

"Dirut Telkomsel Sarwoto harus dicopot dan dihadapkan ke meja hijau, jangan untuk menutup kasus pencurian pulsa ini mengorbankan bawahan yang tidak berdosa," ujar  Ketua Umum Apnatel, Riad Oscha Chalik, siang ini (Minggu, 19/2).

Hingga saat ini, Riat melihat penanganan kasus pencurian pulsa masih jalan di tempat. Untuk itu harus diwaspadai karena ada aroma tidak sedap sudah terjadi ‘kong kalingkong’ sehingga kasusnya menjadi tidak jelas.

"Rakyat butuh keadilan dalam proses hukum terhadap para pelaku tindak pencurian pulsa. Untuk itu, aparat penegak hukum diminta serius mendalami dan bertindak secara tuntas agar tidak terjadi kompromi sehingga kasus ini menjadi kabur," papar dia.

Menurut Riad, selama ini modus pencurian pulsa tidak berdiri sendiri melainkan melibatkan pihak terkait yang salah satunya Dirut Telkomsel sehingga pemufakatan jahat dan rakyat yang jadi korban.

"Saya kira Telkomsel dengan jumlah pengguna 110 juta nomor. Dan jika 10 persennya terjadi tindak pidana pencurian pulsa, sudah dipastikan bernilai triliunan rupiah bisa diraup, ” terang dia.

Hal senada diutarakan anggota DPR Panja Pencurian Pulsa, Effendi Choirie.
Kata dia Direktur Tekomsel Sarwoto harus bertanggung jawab terhadap kasus pencurian pulsa yang terjadi selama ini dengan nilai triliunan rupiah. Aparat penegak hukum diminta segera bertindak sebab cukup alat bukti.

"Kasus pencurian pulsa adalah masalah serius dan menyangkut hak masyarakat yang semestinya dilindungi, bukannya  dijadikan  alat mengeruk keuntungan bagi segelintir orang, ” ujar Anggota Panja Pencurian Pulsa DPR Effendi Choeri.

Menurut Gus Choi, pihak yang harus bertanggungjawab dalam kasus pencurian pulsa itu di antaranya Dirut Telkomsel, content provider, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

"Dirut Telkomsel sudah semestinya bertanggungjawab dalam kasus pencurian pulsa, sebab telkomsel sebagai oprator terbesar di Indonesia dengan jumlah jutaan pengguna, ” tandas Politisi Senior PKB itu.

Tidak mungkin lanjut dia, operator sebesar Telkomsel tidak tahu dengan kasus pencurian tersebut. Dan tidak mungkin pula tidak tahu sekelas Dirut Telkomsel dengan praktik yang dilakukan perusahaan di bawah pimpinannya itu.

"Wajar saja ada desakan dari masyarakat meminta agar Dirut Telkomsel itu dicopot dan dihadapkan ke meja hijau sebagai pertanggungjawaban dia yang membiarkan pencurian pulsa sudah berlangsung lama, " demikian Gus Choi. [zul]


Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya