Di Ibukota Ada 2.500 Sekolah Rusak

RMOL. Pelaksanaan pendidikan di DKI Jakarta sepertinya tidak bisa lagi jadi contoh yang baik bagi provinsi lain. Kasus 2.531 gedung sekolah rusak di wilayah DKI Jakarta dinilai sebagai awal buruk bagi dunia pendidikan. Hal tersebut diyakini membuat pendidikan di ibu kota semakin melorot.

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi E DPRD DKI Ja­karta Jhonny Simanjuntak. Me­nurutnya, di kota metropolitan seperti Jakarta, gedung sekolah de­ngan kondisi rusak berat se­harusnya tidak lagi ditemukan. Alasannya, Jakarta me­rupakan ibu kota negara yang dekat deng­an pusat kekuasaan.

Jhonny mengungkapkan, sa­rana dan prasarana di Jakarta belum semuanya dalam kondisi baik. “Orang di daerah lain kan ba­nyak berkaca ke Jakarta. Jika Jakarta tertinggal dibanding provinsi lain, ini sangat tidak lucu. Bukan tidak mungkin ini menjadi preseden buruk terhadap dunia pendidikan secara umum,” kata Jhonny.

Politisi PDI Perjuangan ini me­nambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus belajar pada Kuala Lumpur da­lam pengelolaan pendidikan. Di negara tersebut, pembangunan sa­rana dan prasarana pendidikan menjadi prioritas.

“Pendidikan ini dianggap sum­ber pembangunan daerah dan ne­gara. Bila kurang maksimal, output pendidikan tidak tercapai terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM),” ujarnya.

Sebenarnya, ungkap Jhonny, nilai APBD DKI Jakarta 2012 se­banyak Rp 36 triliun meru­pakan yang paling besar dibanding pro­vinsi lainnya. Untuk itu, dia men­dorong agar alokasi anggaran un­tuk bidang pendidikan diting­katkan.

Jhonny mengungkapkan, sela­ma ini anggaran pendidikan 20 persen banyak tersedot pada gaji guru. “Jumlah gedung sekolah di Jakarta cukup banyak. Bahkan tidak sedikit juga gedung itu kondisinya sangat elit. Tapi tidak kalah banyak juga gedung sekolah dalam kondisi mem­prihatinkan,” terangnya.

Berkaitan hal ini, anggota Ko­misi E lainnya Iman Satria me­minta Pemprov DKI merespon cepat kasus sekolah rusak ini. Me­nurut dia, persoalan gedung se­kolah ini menjadi tanggung ja­wab pemprov memperbaikinya.

Sedangkan anggota Komisi E lainnya Firmansyah menilai, ba­nyaknya sekolah rusak itu tidak terlepas dari kualitas pengerjaan pro­yek.

“Bagi sekolah yang pernah direhab beberapa tahun lalu dan ternyata ada yang roboh, mesti dipertanyakan bagaimana kinerja kontraktornya,” katanya.

Firman mengakui, sejumlah gedung sekolah sudah berusia puluhan tahun. Untuk itu, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta harus mempercepat proses per­baikan sekolah yang dibangun sejak 1970 hingga 1980.  

“Tidak etis kiranya bangunan sekolah di ibu kota ini yang ber­usia puluhan tahun tidak pernah diperbaiki. Padahal, APBD DKI Jakarta tetap menganggarkan dana untuk pendidikan. Dalam item pendidikan itu termasuk ju­ga perbaikan bangunan sekolah,” terangnya.

Firman menyebutkan, tahun ini ada pengalokasian anggaran untuk rehab total 22 bangunan sekolah. Anggaran untuk rehab total itu sebanyak Rp 227,9 miliar. Selain itu, ada pula 60 ke­giatan penyelesaian rehab total de­ngan anggaran Rp 112,97 miliar. Rehab berat 11 kegiatan di tingkat Sudin Dikdas dan Dik­men 360 kegiatan dengan ang­garan Rp 427,32 miliar.

Dahulukan Perbaikan Sekolah Negeri

Kepala Dinas Pendidikan (Dis­dik) DKI Jakarta Taufik Yudi Mul­yanto membenarkan adanya 2.531 gedung sekolah di ibu kota yang rusak berat. Gedung sekolah yang rusak tersebut meliputi sekolah negeri dan sekolah swasta. Saat ini per­baikan sekolah lebih difokuskan pada sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta dengan skala prioritas.

Disdik DKI Jakarta, ungkap­nya, tidak mungkin mampu mem­perbaiki 2.531 gedung se­kolah rusak berat ini dalam waktu cepat. Perbaikan ini butuh waktu cukup lama. “Bila masih banyak sekolah negeri rusak belum diperbaiki, belum tentu kita dapat membantu perbaikan gedung sekolah swasta. Kita menggu­nakan asas skala prio­ritas. Arti­nya, lebih mem­prio­ritaskan sekolah negeri, karena sekolah itu menjadi tanggung jawab peme­rintah daerah,” kata Taufik.

Perbaikan itu, lanjutnya, dianggarkan dalam APBD, ada juga mendapat bantuan anggaran dari pemerintah pusat. Taufik menyebutkan masih banyak se­kolah di Jakarta ketika dibangun pada 1980-an, namun hingga kini belum diperbaiki.

Gedung sekolah lama ini terdiri atas SD, SMP, SMA, dan SMK, dilakukan bertahap. “Per­baikan­nya butuh waktu dan ang­garan cukup banyak. Ini diha­rapkan dapat membuat ketahanan gedung mencapai 5 sampai 10 tahun,” sambung Taufik.

Sebelumnya, Menteri Pendi­dikan dan Kebudayaan (Mendik­bud) M Nuh menyatakan, mayo­ritas sekolah rusak di Jakarta ter­dapat di Jakarta Utara. Sekolah rusak berat ini terdiri atas gedung SD sebanyak 1.198, sedangkan SMP 1.333 sekolah.

Di samping perbaikan untuk se­kolah rusak di DKI Jakarta, Mendikbud mengungkapkan, sekolah rusak terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, dengan rusak berat sebanyak 132.000, rusak sedang 180.000.

Pemerintah pusat mengalokasi­kan dana tersebut melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 800 miliar dan dana Kemen­terian Pendidikan Rp 700 miliar. Se­dangkan pada 2012, jumlah ruang kelas akan direhabilitasi me­ningkat menjadi lebih dari 173.000 ruang kelas dengan alokasi dana mencapai Rp 15,822 triliun, terdiri atas Kemendikbud Rp 8 triliun dan DAK Rp 7,8 triliun. [Harian Rakyat Merdeka]