Anggota Dewan Jarang Santap Makanan Katering

RMOL. Memasuki waktu makan siang, rapat kerja antara Komisi V DPR dengan Kementerian Perumahan Rakyat berakhir. Setelah bersalam-salaman, Wakil Ketua Komisi V DPR Yoseph Umar Hadi  mempersilakan mitra kerjanya untuk menyantap makan siang yang telah disediakan.

Makan siang diletakkan pada meja panjang yang berada di se­belah kiri ruangan, dekat pintu ma­suk. Sayur asem, ikan gurame dan karedok menjadi menu san­tap siang bagi Komisi V dan ja­jaran Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).

Belasan karyawan Kemenpera langsung menyerbu makanan yang ada di ruang rapat. Semen­tara ang­gota Komisi V terlihat masih sibuk berbincang dengan mitra kerjanya atau pun sesama anggota.

Mereka tidak ikut antre me­ngambil makanan. Bahkan, tidak sedikit dari anggota DPR yang jus­tru pergi meninggalkan rua­ngan komisi tanpa mencoba menu ma­kan siang yang sudah disiapkan.

Sekitar satu jam acara makan siang pun selesai dengan menyi­sakan sejumlah sampah di di meja rapat atau pun ruang tunggu komisi. Padahal setelah ini Ko­misi V DPR harus  menggelar ra­pat kerja dengan Dirjen Bina Mar­ga, Dirjen Jasa Marga, Ka­kor­lantas Polri, dirut perusahaan jalan tol untuk membahas masa­lah kemacetan lalu lintas.

Tiga orang dari perusahaan kate­ring sibuk mengambil tempat ma­kanan dari ruang rapat Komisi V. Barang-barang seperti piring, panci dan baskom kemudian diletakkan di depan sebelah kiri ruang komisi.

Setiap orang yang melintas me­nyempatkan diri untuk melihat aktifitas para petugas catering ter­sebut. Soalnya, barang-barang yang dipindahkan dari dalam komisi, diletakkan begitu saja di lantai tanpa alas apa pun.

Perangkat makan yang sudah terkumpul kemudian dibawa de­ngan semacam roda dorong me­nuju kamar mandi untuk dicuci. Setelah dicuci bersih peralatan ma­kan itu dikumpulkan kembali dan dibawa pulang dengan meng­gunakan mobil milik perusahaan katering. Kenapa peralatan ma­kan itu taruh di luar?

“Untuk komisi ini, memang makanan dan barang-barangnya setiap hari kami taruh di luar. Itu sudah dari dulu, sejak kami men­jalin kerja sama dengan komisi ini,” ujar seorang perempuan kar­yawan katering yang tidak mau disebut namanya.

Perempuan berkulit sawo ma­tang itu mengatakan, makanan dan barang-barangnya di luar bu­kanlah keinginan pihaknya me­lainkan keinginan dari sekretariat Komisi V sendiri.

“Katanya biar mudah diawasi oleh mereka (pihak sekretariat). Mi­salnya kalau makanan itu se­suai porsinya, tidak ada racun di dalamnya dan sebagainya. Kita sih ikut saja,” jelasnya.

Sebenarnya, kata perempuan itu, Komisi V memiliki  ruangan  yang bisa dipakai untuk tempat ma­kan. Tetapi dalam penyajian­nya, makanan yang siap disantap saat siang hari, selalu ditaruh di dalam ruang rapat.

“Sementara barang-barang untuk tempat makanan yang kami letakkan di luar sini. Dan selama ini tidak ada yang complain kok,” jelas perempuan yang saat itu sedang memakai seragam kerja berwarna merah dengan sedikit garis hitam dan putih.

Adi, rekan kerja perempuan tersebut menambahkan, urusan makanan dan penyajiannya itu bu­kanlah wewenang dari peru­sa­haan katering tempatnya bekerja.

“Kalau komisi ini memang dari dulu di luar ruangan. Tapi kalau di Komisi I, Komisi XI dan Ko­mi­si III, kami menyajikan dan me­nyimpan makanan di dalam rua­ngan. Kami tahu, karena me­mang komisi itu juga bagian dari kon­sumen kami,” jelas pria ter­se­but sambil merapikan piring kotor.

Bagaimana mengenai me­nu­nya? Menurut Adi, urusan menu makanan, pihaknya hanya mene­rima permintaan yang disam­pai­kan pihak sekretariat komisi.

“Kami  hanya  menyajikan ma­kanan makan siang kepada ko­misi dan juga tamunya dalam ra­pat. Nanti untuk yang menyajikan snack, itu bagian lain lagi dari katering kami termasuk urusan pembayaran,” ungkap pria ber­postur kurus tinggi ini.

Ninda, petugas catering lain­nya juga mengatakan pihaknya menyajikan menu berbeda setiap hari. Menu itu ditentukan sek­retariat komisi.

“Kalau sekarang gurame, be­sok bisa ikan mas atau ayam go­reng. Pokoknya beda-beda se­tiap hari. Begitu juga untuk snack, isi­nya pun berbeda-beda ter­masuk buah yang ada di da­lamnya,” tegasnya.

Berapa harga satu porsi?  Nin­da menolak menyebutkan har­ga­nya. Alasannya, itu diluar we­we­nangnya dan dia pun juga tidak tahu persis untuk urusan tersebut.

“Saya hanya tahu kalau pemba­ya­rannya dilakukan secara lang­sung selama satu bulan. Jadi se­lama sebulan kami drop ma­ka­nan, nanti tinggal dihitung ke­se­luruhan dan dibayar pihak se­k­retariat,” jelasnya.

Untuk jumlah porsi, kata Nin­da, biasanya pihak sekretariat hanya meminta untuk 50 orang saja. Ka­lau sehari ada dua rapat, maka bisa dua kali lipatnya. Tapi kalau tidak, maka makanan berat hanya sekali, sementara snack disajikan dua kali.

”Selama ini cukup-cukup aja, bahkan lebih kalau untuk nasi dan sayur. Setahu saya, kalau untuk makan siang, hanya sedikit ang­gota yang ikut menyantap, ke­ba­nyakan tamu. Kecuali snack, se­tiap ang­gota yang datang akan kebagian ja­tah satu orang satu,” tuturnya.

Malu Dong Ribut Urusan Kudapan

Kelakuan anggota DPR yang me­ributkan soal makanan men­dapatkan respons negatif dari ber­bagai kalangan. Bahkan internal DPR pun mengaku malu dengan masalah yang sedang diributkan tersebut.

“Saya heran kenapa teman-te­man ada yang meributkan soal ma­kanan. Kalau ada dimakan, tapi ka­lau tidak ada yang tidak usah diri­butkan,” ujar anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB Marwan Jafar.

Menurutnya, masih banyak hal penting yang harus dikerjakan oleh dewan, ketimbang urusin soal makanan. Apalagi, tugas-tu­gas legislasi belakangan ini me­nurutnya, menuntut ekstra cepat untuk segera diselesaikan.

“Kalau memang yang diri­but­kan soal penyimpangan anggaran makanannya, silakan itu diproses. Tapi kalau pada menu makanan yang harus lezat, itu mema­lu­kan,” kritiknya.

Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Moe­loek mengatakan tingkah ang­gota DPR membicarakan soal kudapan itu menunjukkan perila­ku yang tidak terpuji.

“Tugas anggota dewan ialah mengurus kepentingan rakyat. Snack itu urusan kecil yang tidak harus didiskusikan di ruang pub­lik. Itu tidak pantas diurus ang­go­ta dewan,” ujarnya, kemarin.

Membicarakan enak atau ti­dak­nya snack juga mencer­min­kan kualitas DPR yang anjlok. Seharusnya, lanjut Hamdi, DPR membahas persoalan publik yang melilit kehidupan rakyat seperti soal kemiskinan

Pengamat politik UI Ibe­ram­sjah juga heran dengan sikap ang­gota DPR yang masih menge­luh­kan soal makanan. Menurutnya, keluhan itu membuktikan kalau kualitas anggota DPR buruk ka­rena gemar meributkan hal yang remeh-temeh.

“Seharusnya tidak perlu, ini buk­ti kualitas berfikir anggota de­wan tidak cerdas. Pernyataan ini justru akan semakin membuat cit­ra DPR sebagai lembaga le­gislatif semakin buruk,” ujarnya.

Anggaran Terus Naik, Menunya Itu-itu Saja

Konflik antara Kesetjenan dan kalangan anggota DPR kembali mencuat. Setelah  po­lemik renovasi ruang rapat Ba­dan Anggaran mereda, kini Set­jen  dikecam soal anggaran ja­muan makan rapat alat keleng­kapan dewan.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dari Fraksi PKS DPR Refrizal yang menyampaikan kekesalannya atas kinerja Setjen DPR dalam soal jamuan makan.

Menurutnya, anggaran yang digelontorkan pihak BURT pada Setjen DPR untuk biaya makan, tidak sebanding dengan menu santap yang ada.

“BURT kan sudah kasih ang­garan bagus tapi kok itu tidak bagus. Anggota DPR banyak me­ngeluh snacknya itu-itu te­rus. DPR kan hanya jadi korban sistem,” ujarnya.

Selama ini, lanjutnya, BURT sudah bosan mendengar kelu­han dari banyak anggota soal jajanan rapat yang itu-itu saja. Padahal setiap tahunnya, kata dia, anggaran yang disetujui BURT pada Setjen DPR itu selalu naik.

“Seperti harga konsumsi ringan untuk anggota DPR yang mencapai Rp 20 ribu rupiah, yang berisi 3-4 potong makanan ringan, menurut saya tidak pan­tas. Dulu harganya itu Rp 7.500, tahun lalu Rp 15.000 dan tahun ini kita naikkan sampai Rp 20.000, tapi makanannya selalu sama tidak ada yang berubah atau ditingkatkan.”

“Saya sudah bilang sama Bu Sekjen, anggaran Rp 20 ribu itu empat jenis paling dimakan dua. Dua lagi tidak dimakan. Kata teman-teman itu paling tinggi harganya Rp 10 ribu. Ini yang harus kita perbaiki. Ya paling isinya buah, roti, kacang dan mi­numan. Kadang-kadang ada lontong,” beber Refrizal.

Memang, kalau untuk rapat BURT, menurut Refrizal, ja­ja­nannya cukup lezat. Se­hing­ga tak ada anggota BURT yang menge­luhkan kualitas jajanan rapatnya. Tapi kalau di ko­mi­si, kata dia, banyak anggota DPR yang me­ngeluh soal ja­muan makan.

“Kalau di BURT bagus. Yang mengeluhkan itu teman-teman di komisi-komisi. Padahal uang snack itu sudah ada standar naik setiap tahun. Ya tolong difung­sikan. Ini bagian yang akan kita perbaiki. Kemarin kita sepakat BURT supaya di rolling sekre­ta­­riat yang ada di komisi. Ja­ngan terlalu lama di komisi A di­pin­dah ke komisi B,” papar Refrizal.

Sekretaris FPKS DPR RI KH Abdul Hakim juga menyam­pai­kan kalau jamuan yang ada se­lama ini terlalu mewah dan ber­lebihan sehingga memboroskan anggaran. Apalagi, tegasnya, anggota DPR datang ke Sena­yan bukan untuk menikmati ma­kanan dan jajanan. Tapi un­tuk memecahkan dan me­ru­mus­kan solusi masalah-masa­lah ke­b­angsaan yang semakin hari tantangannya semakin besar.

“Jika ada perjamuan, masih bisa dilakukan dengan menya­jikan makanan yang sederhana dan tidak perlu mewah seperti se­karang,” kata Abdul Hakim.

Dia mengungkapkan untuk ja­muan 10 fraksi di DPR, pada ta­hun 2012 dialokasikan ang­ga­ran sekitar Rp 4 miliar. Pem­berian alokasi perjamuan di­sesuaikan dengan jumlah ang­gota dewan di masing-masing fraksi.

Selain fraksi, sekretariat alat kelengkapan DPR seperti pimpinan DPR, Komisi, Ban­mus, Baleg, BURT juga me­nyediakan perjamuan untuk peserta rapat.

Koordinator Forum Masya­ra­kat Peduli Parlemen Indone­sia (Formappi) Sebastian Sa­lang mengingatkan bahwa pe­nga­daan makanan kecil untuk DPR merupakan ladang bisnis yang besar. Karena itu, soal ter­sebut ha­rus transparan. ‘’Bisnis snack itu harus diawasi karena rawan ko­rupsi,’’ kata Salang. [Harian Rakyat Merdeka]