Truk Distop, Ditanya Surat Sampai Tutup Pentil

RMOL.Persoalan pungutan liar (pungli) di negeri ini seolah tak pernah berakhir. Pelabuhan Tanjung Priok adalah salah satu tempat yang marak pungli. Pelaku pungli mulai dari preman, aparat pemerintah daerah sampai polisi.

“Kita dipusingkan pungli di Jakarta, tertinggi 46 persen itu dilakukan oleh polisi. Di mulai dari masuk tol dan keluar-masuk Tanjung Priok,” aku Kapolri Ti­mur Pradopo saat bertemu de­ngan para pengusaha, Selasa lalu.

Lantaran praktik pungli di Tanjung Priok ini sudah mere­sah­kan, menurut Kapolri, Provinsi Jawa Barat berencana membuat pelabuhan sendiri. Kapolri ber­janji akan menindak polisi yang menarik pungli. Juga oknum apa­rat pemerintah yang kedapatan me­ngutip pungutan tidak sah ini.

“Semua harus ditertibkan dan diurus. Setelah polisi sudah me­nunjukkan teladan baik, baru yang lain ditangkap. Kalau ma­salahnya polisi, ya kita urus polisinya dulu,” katanya.

Sasaran pungli adalah supir truk kontainer dan pengangkut barang. Berkunjung ke kawasan pelabuhan terlihat lalu lalang truk kontainer. Juga mudah ditemui ken­daraan-kendaraan besar pe­ngangkut peti kemas yang parkir di pinggir jalan.

Asta, 53 tahun, menepikan truk kontainer yang dikemudikannya di Jalan Cilincing Raya tak jauh dari pintu masuk pelabuhan. Dibantu kernet yang masih remaja, Asta membongkar salah satu ban bela­kang yang kempes tertusuk paku.

Kunci kunci roda ukuran besar diarahkan ke empat baut pengun­ci ban yang kempes. Bersama ker­netnya, Asta lalu memutar kun­ci roda untuk mengendurkan baut.

“Kendaraan ini mau dipakai mengangkut barang dari Tanjung Priok ke daerah Cikampek. Jadi, sekarang segala kerusakan sam­pai ban yang kempes harus segera diselesaikan biar di jalan nanti tidak merepotkan,” ujar Asta sambil membongkar ban.

Sambil mengisap asap dari ro­kok kretek, Asta mengaku se­be­nar­nya malas melakukan perjala­nan ke Cikampek. Alasannya se­dang tak pegang uang banyak.

Ia khawatir menghadapi ma­sa­lah selama perjalanan sehingga harus mengeluarkan uang ba­nyak. Mulai dari ban kempes se­perti ini sampai mogok.

Belum lagi, Asta harus meng­hadapi berbagai pungli. “Ja­ngan­kan sampai Cikampek, baru ke­luar pelabuhan saja sudah ada pungli sampai jalan menuju tol. Nanti saat di tol masih ada juga pungli lagi,” tuturnya.

Siapa yang mengutip pungli-pungli itu? Pria yang mengaku sudah 20 tahun jadi supir me­nyebut ada dua kelompok. Yakni preman dan polisi.

Biasanya, preman mengutip dari supir saat truk berada di sim­pang jalan maupun putaran. Para supir itu menyebut preman-pre­man itu polisi cepe. Uang diminta preman dari para supir tak banyak.

“Tapi kalau yang ada di jalan tol, itu petugas polisi yang biasa dinas di jalan raya. Tarifnya, dari Rp 10 ribu hingga 20 ribu untuk pungli yang alasannya tidak jelas,” tutur Asta.

 Ia mengungkapkan jalur yang ba­nyak terjadi pungli yakni mu­lai tol Cakung sampai Cawang dan sebaliknya. Di jalur To­mang-Tanjung Priok juga kerap terjadi pungli.

“Biasanya mereka meng­hen­tikan kendaraan kita di tengah ja­lan. Bagi supir yang sudah paham langsung memberikan uang se­puluh sampai dua puluh ribu. Se­telah itu, bisa melanjutkan per­jalanan,” jelasnya.

 Para supir khawatir bila tidak memberi uang bakal ditilang. Kalau sampai ditilang, uang yang harus dikeluarkan lebih banyak.

“Namanya petugas, bisa saja men­cari-cari kesalahan supir. Mi­salnya ban yang sudah gundul, ban serep bahkan sampai tutup pen­til bisa diperkarakan walau­pun surat-surat kita lengkap,” kata Asta.

Supir lainnya yang mengaku bernama Ucok membenarkan apa yang disampaikan Asta. Pria asal Medan ini kerap jengkel dengan kebiasaan buruk polisi mengutip uang dari para supir truk.

“Kita ini bukan orang banyak duit. Terkadang kita harus me­makai uang pribadi hanya untuk bayar pungli yang tidak jelas. Men­ding perusahaan ganti. Kalau tidak, kita kan yang rugi,” kata Ucok yang sedang duduk tidak jauh dari truk Asta.

Apalagi, kata dia, kalau malam hari. Polisi yang ada di jalan tol tidak ragu untuk memberhentikan dan meminta uang. “Kita ini kan serba salah, di­kasih kita yang men­jerit. Tidak di­kasih nanti kita yang kesu­sa­han. Jadi tolonglah ini dise­le­saikan. Sudah lama kita alam ini,” pintanya.

Tak Beri Uang, Truk Digedor-gedor

Selain mengeluhkan pungli yang dilakukan aparat, para su­pir juga resah dengan aksi pre­man yang meminta uang kepada mereka.

Para preman itu memanfaatkan kemacetan di jalan jalan-jalan di sekitar pelabuhan. Mereka mun­cul sebagai pengatur lalu lintas dan meminta uang dari pe­nge­mu­di. Mereka sering disebut pak ogah.

“Kesel saja kalau ada pak ogah, mereka cuma mau me­ngatur ka­lau si pengemudinya memberi uang. Bahkan kalau akses jalan lagi macet mereka kesempatan un­tuk mencari uang dengan pak­sa kepada pengendara,” kata So­mad, supir kontainer yang me­ngang­kut tekstil ke Cikarang, Bekasi.

“Kalau tidak dikasih mereka tak segan-segan menjahili ken­daraan,” sambung dia.

Somad menyebutkan di pe­rempatan Jalan RE Martadinata tepat di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara banyak pak ogah yang beroperasi.

Mereka bergerombol terdiri dari pemuda berusia tanggung. Me­reka meminta uang jasa dari pe­ngendara terutama supir kon­tainer karena mengatur lalulintas di lampu merah tersebut.

“Mereka tak segan-segan meng­­gedor-mengedor maupun menggores kendaraan jika pe­nge­mudi tidak memberi uang,” tutur­nya.  “Saya berharap petugas se­cepatnya menertibkan mereka, karena keberadaannya sangat mengganggu bagi pengendara,” pinta Somad.

Somad pernah menggertak pak ogah yang mencoba meminta uang kepadanya. “Saat kita an­cam akan lapor pada petugas jus­tru mereka bilang katanya tidak ta­kut. Katanya mereka tidak per­nah takut, ditangkap petugas, nanti juga ada pengurus yang mengurusi kami jika tertangkap” tutur Somad.

Kapolres Jakarta Utara Kom­bes Andap Budi Revianto berjanji secepatnya akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk me­nertibkan keberadaan pak ogah.

“Keberadaan mereka memang sudah sangat mengganggu,” kata­nya. Kapolres mengimbau pe­ngendara untuk tidak mem­be­ri­kan uang kepada pak ogah.

Ketahuan Ngutip Pungli, Dipecat

Gara-gara kerap kena pung­­li, para supir yang berga­bung da­lam Serikat Buruh Trans­por­tasi Perjuangan Indo­nesia (SBTPI) sempat me­la­kukan unjuk rasa di sekitar ka­wa­san terminal peti kemas Jakarta International Contai­ner Terminal (JICT), Koja, Ja­karta Utara.

Ratusan buruh supir pela­bu­han menuntut dihapuskannya pu­ngutan liar (pungli) yang ter­jadi di sekitar kawasan pela­bu­han peti kemas tersebut. Mere­ka juga menuntut diberikannya fa­silitas yang memadai dan ma­nusiawi kepada para buruh supir yang beroperasi di sekitar JICT.

Dalam aksinya, ratusan buruh berseragam merah itu melaku­kan long march di sekitar ka­wa­san tersebut untuk menyam­paikan tuntutan mereka secara khusus kepada pihak pengelola pelabuhan dan secara umum kepada pemerintah.

Aksi long march itu me­ngam­bil rute mulai dari Sekretariat SBTPI, Jalan Jampea Raya-Ja­lan Sulawesi-Pos 8-Pos 9-JICT-UPTK Koja-kembali ke Sek­retariat SBTPI.

Ketua Umum SBTPI Ilham­syah mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan sekaligus tuntutan dihapus­kan­nya pungli yang sangat mem­be­bani para buruh supir trans­portasi itu.

“Kami menuntut dihapus­kan­nya semua pungli mulai yang terjadi di jalan-jalan sampai di da­lam kawasan pelabuhan peti kemas,” ujarnya.

Ia mengeluhkan, banyaknya pungli semakin menambah be­ban buruh supir yang selama ini sudah sangat minim kesejah­teraannya.

Ilham menjelaskan, berbagai pungli biasa diminta dari supir mu­lai dari jalan raya hingga di da­lam pelabuhan. Di dalam ter­minal pelabuhan peti kemas, lan­jutnya, supir bisa dikenai hingga lebih dari enam macam pungutan ilegal.

Padahal, semestinya buruh su­pir itu hanya dikenai sekali res­tribusi pada saat masuk pe­labuhan sebesar Rp 5.000.

“Di dalam terminal, kami para supir setidaknya harus me­ngeluarkan minimal Rp 30.000 untuk pungli. Belum lagi pungli di jalan-jalan oleh DLLAJ dan polisi patroli,” katanya.

Staf pekerja di JICT Irma Sur­yani mengklaim saat ini su­dah tak ada lagi pungli di dalam areal terminal peti kemas. Se­bab, sudah diberlakukan mene­rapkan kebijakan anti pungli.

“Kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh karyawan di JICT. Semua karyawan apa pun bagiannya, tidak boleh me­min­ta uang pada supir di luar yang ditetapkan oleh perusahaan,” katanya kepada Rakyat Mer­deka, kemarin.

Petugas yang diketahui me­na­rik pungli, kata Irma, akan di­jatuhi sanksi pemecatan. Sanksi tegas ini diharapkan bisa me­nimbulkan efek jera. “Al­ham­dulillah itu efektif,” katanya.

Mengenai pungli yang terjadi di luar area terminal peti kemas, menurut Irma, bukan lagi men­jadi tanggung jawab pihaknya.

“Kalau yang terjadi di luar pelabuhan, seperti di jalan tol dan pelakunya adalah petugas kepolisian. Tentu itu bukan ba­gian dari tanggung jawab kami,” tegasnya. [Harian Rakyat Merdeka]