Berita

Lion Air Masih Ditoleransi Sekali Lagi

RABU, 08 FEBRUARI 2012 | 07:40 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Penangkapan kembali pilot Lion Air karena mengkomsumsi narkoba pada Sabtu dini hari lalu di Surabaya disayangkan banyak kalangan. Pihak Lion Air pun dituding tidak serius dalam membina pilotnya. Pasalnya, belum sampai sebulan, tepatnya pada Selasa, (10/1) lalu, pilot Lion Air tertangkap tangan karena melakukan hal yang sama di Makassar.

"Kita melihat disini ketidakseriusan Lion itu," kata anggota Komisi Perhubungan DPR, H.A Bakri, kepada Rakyat Merdeka Online tadi malam (Selasa, 7/2).

Meski begitu, politikus PAN ini masih memberi toleransi kepada maskapai tersebut. Menurutnya, Lion Air harus diberi peringatan keras, meski tak sampai pada pencabutan ijin penerbangan. Ijin penerbangan dicabut kalau pilot Lion Air masih juga tertangkap tangan mengkonsumsi narkoba.

"Lion harus diingatkan. Kalau sekali lagi terjadi seperti itu, ya sudah dicabut saja ijinnya," tegas Bakri.

"Saya takutnya nanti kalau yang ketiga kalinya nanti bukan lagi sebelum (terbang) tertangkap basah, tapi pesawat jatuh penyebabnya karena pilot mengkonsumsi narkoba. Itukan bahaya. (Kalau seperti itu) langsung tutup itu (Lion Air). Itu risiko. Supaya mereka serius. Jangan mereka main-main. Karena bagaimana pun juga ini menyangkut nyawa," tegasnya.

Bakri memang menyadari bahwa Lion Air maskapai besar di Tanah Air. Tapi tetap saja, kalau pilotnya tetap tidak disiplin, Lion Air harus ditutup. "Lion Air ini kan maskapai yang besar. Tapi kalau mengabaikan keselamatan penumpang dengan gaya pilot seperti ini, nggak ada urusan," tandasnya.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Herry Bakti memastikan tidak ada sanksi untuk Lion Air. Karena kasus narkoba yang menjerat dua pilotnya itu merupakan masalah pribadi tak ada hubungannya dengan maspakai Lion Air, tempat pilot tersebut bekerja.zul


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya