Minat Warga Bikin E-KTP Turun Drastis

RMOL. Hingga akhir 2011 masih banyak penduduk di 197 kabupaten/kota yang belum terdata untuk pembuatan KTP elektronik (e-KTP). Masa pendataan pun diperpanjang sampai akhir April 2012.

Pendataan e-KTP di Jakarta juga diperpanjang. Akankah se­mua warga ibu kota terdata saat batas waktu itu berakhir? Rakyat Merdeka pun mendatangi sejum­lah kantor kelurahan untuk me­lihat pendataan e-KTP ge­lom­bang kedua.  

Beberapa kelurahan di Jakarta Selatan yang didatangi terlihat lengang. Antrean panjang warga yang ingin membuat e-KTP se­perti tahun lalu tidak lagi terlihat.

Di Kelurahan Ciganjur, Keca­ma­tan Jagakarsa tak terlihat war­ga yang datang untuk membuat e-KTP, kemarin siang.

Halaman parkir kantor kelu­ra­han yang dilapisi cone block me­mang dipenuhi sepeda motor. Tapi, menurut petugas keamanan di situ, kendaraan roda dua itu bu­kan milik warga melainkan milik pegawai kelurahan.

Memasuki kantor kelurahan, meja informasi yang sebelumnya digunakan untuk pendaftaran warga yang hendak membuat e-KTP terlihat kosong. Tak ada pe­tugas yang menungguinya.

Di sebelah kanan pintu masuk terdapat ruangan yang bentuknya memanjang ke dalam. Di pintu­nya ditempel kertas yang mem­beritahukan di sinilah tempat pembuatan e-KTP.

Perlengkapan pengambilan data untuk pembuatan e-KTP se­perti kamera, pemindai sidik jari, pemindai retina dan komputer juga tak ditunggui petugas. Tiga staf kelurahan terlihat asyik ngob­rol di sudut ruangan.

Chaidir Yulianis, pegawai kelurahan mengatakan dirinya bisa santai lantaran tak ada warga yang datang untuk membuat e-KTP. Menurut dia, warga yang da­tang ke kelurahan untuk mem­buat e-KTP semakin sedikit. Ke­marin, dia hanya melayani 15 orang yang hendak membuat e-KTP.

Penduduk di Kelurahan Jaga­karsa yang wajib KTP berjumlah 24.840 orang. Namun yang sudah didata baru 19.531 orang. Sejak ge­lombang kedua pendataan di­buka, minat warga untuk mem­buat e-KTP sudah menurun drastis.

Chaidir mencoba memberi se­dikit gambaran. “Dulu, di ruang tung­gu ini, kami menyediakan beberapa kursi panjang untuk war­ga yang antre membuat e-KTP. Tapi kursi itu sudah kami angkat kembali, karena memang sudah tidak ada lagi antrean sejak gelombang kedua dibuka,” kata­nya sambil menunjuk kursi kayu di lobi kelurahan.

Tak hanya menyediakan tem­pat duduk, pihaknya juga mema­sang tenda di pintu masuk kantor kelurahan. Tenda ini menjadi tem­pat tunggu warga. Sebab, rua­ngan kantor kelurahan tak mam­pu menampung seluruh warga yang datang membludak untuk membuat e-KTP.

Chaidir menuturkan setiap hari, kantor kelurahan ini dida­ta­ngi warga. “Sejak kami buka hing­ga tutup pada malam hari­nya, perangkat pembuat e-KTP hampir tidak pernah istirahat. Tapi sekarang, perangkat itu lebih banyak nganggurnya daripada ker­janya,” katanya sambil tertawa.

Kendati warga yang membuat e-KTP mulai menurun, Chaidir yakin pada akhir April seluruh wajib KTP di kelurahan ini sudah berhasil didata. Sebab, warga yang belum didata sudah tak banyak.

“Kami tinggal sosialisasi kembali pada warga melalui RT dan RW setempat. Kami kasih undangan dan imbau, pasti warga yang belum datang akan segera datang,” ujarnya optimistis.

Suasana lengang juga terlihat di Kelurahan Cipedak, masih di wilayah Kecamatan Jagakarsa. Saat Rakyat Merdeka datang, Ari, staf kelurahan yang bertugas me­ngoperasikan perangkat pereka­man data untuk e-KTP terlihat meng­habiskan waktu dengan menonton televisi.

Tempat pembuatan e-KTP di Kelurahan Cipedak berada di lan­tai dua. Tak jauh dari tempatnya duduk, perangkat pengambilan data untuk e-KTP dibiarkan me­nganggur. Beberapa rekannya juga terlihat asyik ngobrol.

“Habis iseng, dari siang tidak ada kerjaan. Warga yang datang membuat e-KTP hari ini tidak le­bih dari lima orang,” ungkap Ari.

Menurut pria yang memakai se­ragam warna coklat ini, sejak ge­lombang kedua pendataan e-KTP dibuka awal 2012, warga yang datang tak lebih dari 10 orang.

“Warga yang datang lebih ra­mai saat hari libur kantor, Sabtu-Minggu. Itu pun masih kalah jauh dengan gelombang pertama lalu,” terang pria berambut cepak ini.

Ari mengungkapkan, pada gelombang pertama September hingga Desember 2011, warga yang datang ke kelurahan ini untuk membuat e-KTP sangat ba­nyak. Dalam sehari, dia bisa me­layani hingga 400 warga.

“Bahkan kelurahan buka sampai malam hari. Biasanya warga yang datang malam adalah mereka yang baru saja pulang kerja,” jelasnya.

Karena sudah tidak banyak warga yang datang malam hari, waktu pelayanan pembuatan e-KTP kembali mengikuti jam kerja normal. Yakni pukul 7.30 pagi sampai 4 sore.

Walaupun dibuka sampai sore, selepas istirahat makan siang sudah tak ada warga yang datang. “Makanya kalau kami tetap pak­sakan buka sampai malam, mau tunggu siapa lagi? Kecuali kalau warga mulai banyak lagi yang datang dan jam layanan yang disediakan sudah tidak cukup,” kata dia.

Warga di Kelurahan Cipedak yang wajib KTP berjumlah 19 ribu orang. Yang sudah terdata un­tuk e-KTP sekitar 15 ribu orang. Tinggal sekitar 4 ribu orang lagi yang belum didata.

“Makanya untuk menye­lesai­kan target di bulan April nanti, kelurahan sudah menyebarkan kembali undangan pada warga melalui RT dan RW yang ber­sang­kutan. Agar dengan unda­ngan yang baru, warga kembali antusias datang ke kelurahan,” jelasnya.

Tak hanya di kedua kelurahan tersebut, di Kelurahan Jaga­karsa-yang dulu sempat terjadi antrean panjang warga yang membuat e-KTP-juga terlihat lengang.

“Sepi sekarang. Hari ini saja ka­lau tidak salah hanya lima orang yang datang buat e-KTP,” tutur seorang petugas keamanan di kelurahan tersebut.

30 Persen Warga Jakarta Belum Ngurus Ke Kelurahan

Pemerintah DKI Jakarta ti­dak membantah bila minat war­ganya untuk datang ke kelurahan membuat e-KTP pada gelombang kedua menurun drastis.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Purba Hutapea menyalahkan Ke­menterian Dalam Negeri yang belum juga menerbitkan e-KTP ha­sil pengambilan data gelo­m­bang pertama.

Menurut dia, warga yang di­data jadi malas membuat e-KTP lantaran belum melihat wujud KTP elektronik itu. Untuk itu, Purba meminta segera membagi-bagikan e-KTP yang sudah jadi. “Sehingga orang akan terdorong untuk segera mendatakan dirinya ke e-KTP.”

Purba mengungkapkan, sepan­jang Agustus hingga 25 Januari 2012 sudah 5,1 juta warga Jakarta yang didata. Sementara total war­ga yang wajib memiliki KTP 7,4 juta orang. Artinya, warga yang su­dah didata baru 69,8 persen.

Berdasarkan data Dinas Ke­pendudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, jumlah paling ba­nyak yang melakukan pendataan ulang adalah wilayah Jakarta Barat sebanyak 1.790.729 warga.

Kemudian Jakarta Timur 1.319.978 orang, 1.053.332 war­ga di Jakarta Selatan, 761.002 war­ga di Jakarta Utara, 553.064 warga di Jakarta Pusat dan di Ke­pulauan Seribu mencapai 12.708 warga.

Padahal, menurut surat edaran Mendagri Nomor 471.13/5079/SJ tertanggal 20 Desember 2011,  proses rekam data E-KTP tahap kedua harus rampung pada April mendatang.

“Selama Kemen­dag­ri tak me­lakukan apa pun terkait e-KTP, target penyerapan data dari se­luruh penduduk pada tahap kedua ini bisa tak tercapai,” ujarnya.

Saat ini, DKI Jakarta memiliki sebanyak 619 perangkat pengam­bil data e-KTP, dan dua perangkat bergerak (mobile).

Awalnya, perangkat ini akan di­tarik oleh Kemendagri dan di­sebar ke daerah-daerah lain. Na­mun karena masih banyak warg yang didata, Kemendagri setuju memperpanjang hingga April.

Penerapan e-KTP yang se­mes­tinya dimulai Juli 2011 menga­lami keterlambatan dan baru efektif per­tengahan Agustus.  Hal terse­but di­rasa cu­kup berat oleh Dinas Kepen­du­du­kan dan Cata­tan Sipil DKI Ja­karta,  me­ngi­ngat  pelak­sa­naan di lapangan kerap terkendala.

Gamawan Mundur Bila Target Meleset

Diragukan, E-KTP Selesai 2012

Menteri Dalam Negeri (Men­dagri) Gamawan Fauzi ber­janji akan menyelesaikan pelaksa­naan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) pada April 2012. Lam­ban­nya pelaksanaan e-KTP ka­rena la­ma­nya proses lelang pe­ngadaan perangkat sampai pe­nan­da­ta­nganan kontrak.

“Sisanya 197 kabupaten/kota akan diselesaikan paling lambat April 2012,” kata Gamawan da­lam rapat kerja dengan Komisi II DPR, di Gedung DPR, Se­nayan, Senin lalu.

Menurut Gamawan, lamanya proses lelang sampai penan­da­tanganan kontrak lantaran pi­haknya berhati-hati dalam as­pek teknis dan aspek yuridis.

“Maka lelang e-KTP dilak­sa­nakan dalam waktu 4,5 bulan, se­hingga kontrak baru ditan­da­tangani 1 Juli 2010,” jelasnya.

Gamawan mengatakan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, proses kontrak dimungkinkan disele­saikan dalam dua bulan.

Selain itu penyelesaian pe­ngadaan barang, mulai dari pemesanan sampai pengiriman barang ke daerah membutuhkan waktu yang lama. “Oleh karena itu, untuk kebutuhan tahun 2012 sudah diantisipasi melalui pemesanan lebih awal pada tahun 2011,” ucapnya.

Untuk mengejar tenggat wak­tu, Mendagri akan menga­da­kan rapat konsolidasi ulang dengan pemerintah daerah. Gamawan bertekad mengun­dur diri bila e-KTP tak selesai se­suai tenggat waktu.

“Kita akan buat komitmen lagi. Kalau mereka masih ing­kar, saya tidak mengerti lagi. Apa memang sudah nasib saya yang harus mundur 2012?” ujar bekas gubernur Sumatera Barat itu.

Karena itu, Mendagri menga­ku pihaknya sudah menyurati 197 bupati/walikota agar me­ram­pungkan pelaksanaan e-KTP sebelum April 2012.

Pihaknya juga memulai pe­laksanaan e-KTP di 300 ka­bu­paten/kota akhir Januari 2012. Ditargetkan rampung akhir 2012.  Namun, janji Gamawan un­tuk menyelesaikan e-KTP pada 197 kabupaten/kota pada April 2012 disikapi dingin kalangan DPR.

Anggota Komisi II DPR Ab­dul Malik Haramain pesimistis Mendagri akan memenuhi target waktu itu. “Saya pesimis­tis selesai 2012, apalagi ini ha­nya sampai April 2012,” kata dia.

“Saat menyampaikan la­po­ran, Mendagri tidak ada pen­jelasan rinci apakah itu gagal karena waktu atau apa. Ke­mu­dian berapa daerah yang gagal capai target, berapa yang sudah mencapai target, itu tidak dij­e­laskan,” kata politisi PKB itu

Menurut Malik, pada 2011 saja 197 kabupaten/kota gagal merampungkan pendataan. Tapi Mendagri malah memulai 300 kabupaten/kota lagi untuk pendataan e-KTP.

Kata dia, boleh saja Men­dag­ri beralasan kekurangan dana dan akan mengajukan anggaran tambahan. “Tapi, harus trans­paran dan akuntabel. Dan juga be­nar-benar dihitung untuk Ap­ril selesai,” tegasnya.

Malik menuding Gamawan salah perhitungan dalam pelak­sanaan e-KTP. Perangkat pem­bautannya di semua daerah di­samaratakan.

“Kesalahan Kemendagri itu hitung tidak pakai kuota karena setiap kecamatan disama­ra­ta­kan dua mesin, padahal popu­la­si penduduk pasti beda,” kata Malik. “Daerah gemuk atau pen­­duduk besar harus ditambah.”

Sebab itu, ia meminta Ke­men­dagri harus benar-benar eva­luasi konsorsium yang me­ngerjakan e-KTP. “Pastikan mesin itu tidak telat. Menurut saya sebenarnya harus diberi sanksi. Karena itu dampaknya juga ditanggung Kemendagri, target meleset semua,” kata Malik. [Harian Rakyat Merdeka]