SEBULAN lalu, 25 November, Kerajaan Maroko menggelar pemilihan umum. Bukan yang pertama, ini adalah pemilihan umum kesembilan yang digelar sejak negara di ujung barat Afrika Utara itu lepas dari perlindungan Prancis di tahun 1956. Pemilu pertama di Maroko digelar di tahun 1963, lalu berturut-turut di tahun 1970, 1977, 1984, 1993, 1997, 2002, 2007 dan 2011.
Lebih dari 30 partai politik mengikuti pemilu 2011 yang seperti telah diprediksi banyak kalangan dimenangkan Partai Keadilan dan Pembangunan. Partai Islam moderat itu menguasai 107 kursi dari 395 kursi yang di parlemen Maroko. Jumlah ini dua kali lipat dari jumlah kursi yang mereka peroleh dalam pemilu 2007.
Sementara Partai Istiqlal yang selama ini berkuasa hanya memperoleh 60 kursi, diikuti Partai Nasional Independen (52 kursi), Partai Otentisitas dan Modernitas (47 kursi), Persatuan Sosialis Kekuatan Rakyat (39 kursi), Gerakan Rakyat (32 kursi), Persatuan Konstitusi (23 kursi), Partai Progres dan Sosialisme (18 kursi), dan Partai Buruh (4 kursi). Adapun partai-partai kecil lainnya secara keseluruhan memiliki 13 kursi.
Ini bukan kali pertama PKP "memenangkan" pemilu di Maroko. Dalam pemilu sebelumnya di tahun 2007, partai ini pun sebenarnya memperoleh suara terbanyak, yakni 503 ribu suara, mengungguli Partai Istiqlal yang memperoleh 494 ribu suara. Namun sistem penghitungan kursi di parlemen membuat PKP hanya memperoleh 46 kursi, sementara Partai Istiqlal menguasai 52 kursi.
Kendati memenangkan pemilu 2011, namun PKP harus membentuk pemerintahan koalisi yang dipimpin Abdelillah Benkirane, sekretaris jenderal partai itu.
Terlepas dari hasil pemilu 2011, hal lain yang patut digarisbawahi adalah, pemilu 2011 itu telah mempertegas posisi Maroko sebagai sebuah pengecualian di tengah gelombang ketidakpuasan rakyat yang menghumbalang Afrika Utara dan kawasan Timur Tengah.
Dari lima Afrika Utara, hanya Maroko yang melewati Arab Spring Uprising dengan damai. Sementara empat negara Afrika Utara lainnya, Mesir, Libya dan Tunisia, serta Aljazair harus melewati masa-masa yang sulit.
Presiden Ben Ali terusir dari Tunisia di awal tahun 2001. Diikuti Hosni Mubarak yang kini sedang menjalani proses pengadilan di Mesir. Nasib paling tragis dialami Muamar Khadafi yang tewas ditembak mati kaum pemberontak Libya.
Adapun rezim militer di Aljazair berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi badai perubahan politik di kawasan itu. Praktik demokrasi di Maroko yang berbatasan langsung di sebelah barat dengan negara ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Abdelaziz Bouteflika untuk membuktikan bahwa rezim yang dipimpinnya dapat menyesuaikan diri dengan agenda demokratisasi di kawasan itu.
Pemilu 2011 di Maroko adalah pemilu pertama setelah pada Juli lalu Maroko menggelar referendum untuk mengamandemen konstitusi mereka. Itu pun bukan referendum pertama sejak negara ini bebas dari kekuasaan negara Eropa.
Referendum dilaksanakan pertama kali pada 1962. Disusul pada tahun-tahun 1970, 1972, 1980 (sebanyak dua kali), 1984, 1989, 1992, dan 1996 serta yang paling akhir adalah referendum di awal Juli 2011.
Dalam referendum itu disetujui amandemen konstitusi yang antara lain menegaskan bahwa Perdana Menteri diangkat Raja dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Sebelumnya, Raja dapat mengangkat Perdana Menteri tanpa memperhatikan komposisi perolehan suara dan kursi di parlemen.
Dengan demikian, bila ada pertanyaan mengapa Maroko bisa selamat dari gelombang ketidakpuasan rakyat di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah, jawabannya adalah karena di negeri yang berdiri sejak abad ke-8 itu prinsip-prinsip dasar demokrasi sudah biasa dipraktikkan.
Partai politik dan organisasi masyarakat sipil adalah pondasi paling penting dalam perjuangan Maroko mendapatkan kembali kemerdekaannya setelah diduduki negara Eropa pada dekade pertama abad ke-20. Partai politik dan organisasi masyarakat sipil juga mengawal format monarki konstitusional.
Sukses pemilu 2011 juga membuktikan bahwa Maroko adalah negara demokrasi yang kredibel. Ini juga memberikan sumbangan signifikan dalam diplomasi untuk mendapatkan pengakuan utuh atas kedaulatan Maroko di Sahara Barat.
Konflik Sahara Barat masih diperbincangkan di PBB. Bulan September lalu, Komite Empat Majelis Umum PBB kembali menggelar pertemuan untuk mendengarkan petisi dari banyak pihak atas kasus ini. Dan dalam rapat paripurna Komisi Empat itu, penulis telah menyampaikan bahwa hanya pengakuan terhadap prinsip-prinsip demokrasi konflik dan ketegangan di Sahara Barat antara Maroko dan Polisario yang didukung Aljazair dapat diselesaikan.
Pun, hanya pihak yang memiliki komitmen kuat terhadap demokrasi lah yang layak diakui sebagai pemilik sah Sahara Barat. Dari dua kelompok yang mengklaim wilayah itu, Maroko dan Polisario-Aljazair, dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa adalah pihak pertama yang terbiasa dengan demokrasi.
Adapun pihak kedua terkesan alergi mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi. Aljazair menggunakan Polisario sebagai alat untuk membayangi Maroko di kawasan Afrika Utara. Sementara reputasi Polisario sudah catat sejak lama. Organiasi yang dipimpin Mohamed Albdelaziz belakangan malah terlibat dalam berbagai tindak kriminal lintas negara di kawasan Sahel, mulai dari perdagangan dan penculikan manusia, penyelundupan senjata dan obat terlarang, sampai keterlibatan dalam aksi terorisme bersama jaringan Al Qaeda di kawasan itu (AQIM). [***]
Penulis adalah Presiden Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Maroko
