Bambang Widjojanto: Kami Pertimbangkan Nunun Diperiksa Di Tempat Nyaman

RMOL. KPK terus menggali semua informasi terkait kasus cek pelawat pemilihan Deputi  Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom.

“Terutama donator yang berada di belakang Ibu Nunun Nurbaeti,” ujar Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, di Jakarta, kemarin.

Nunun Nurbaeti, tersangka kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia diduga menyebarkan 480 lembar cek pelawat senilai Rp 24 miliar.

Cek tersebut diberikan kepada sejumlah anggota DPR periode 2004-2009 untuk memenangkan Miranda Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia.  

Bambang Widjojanto  men­jelaskan, pihaknya  se­dang mela­kukan proses penyi­dikan semua fakta yang didapat. KPK tidak mungkin membuka trik­nya kepada publik. Sebab akan mengganggu  proses penyi­dikan.

Berikut kutipan selengkapnya:

Siapa saja yang diusut?

Posisi KPK tidak mau me­nyebut siapa saja yang terlibat. Sebab, ini akan mempengaruhi proses yang sedang berjalan. Yang jelas kami sedang mela­kukan semua proses penyidikan agar terungkap secara utuh.

Apa orang-orang yang didu­ga terlibat itu sudah dicegah ke luar negeri?

Intinya, semua yang sedang dilakukan KPK merupakan bagian dari kehendak kuat masyarakat dan seluruh unsur penegak hukum untuk mene­gakkan keadilan.

Bagaimana soal permintaan agar Nunun diperiksa di tem­pat nyaman?

Posisi KPK akan memper­tim­bangkan semua usulan itu. Kami berpandangan yang penting itu adalah out come dari proses tersebut. Tapi terkait permintaan tersebut belum diputuskan.

Nunun kabarnya minta diperik­sa di dalam Rutan, bagaimana?

Itu nanti akan kami per­tim­bangkan. Saya tidak bisa mem­berikan pernyataan sekarang ini. Nanti saya kena pasal ko­legial pimpinan KPK.

Apa penyidikannya di lantai 7 Gedung KPK saja?

Pertanyaannya sangat teknis. Ya, nanti akan kami diskusikan dengan penyidiknya.

O ya, bagaimana efektifitas  penanganan kasus korupsi ke depan?

Kalau mau efektif, KPK harus punya rencana mengenai apa saja yang harus dilakukan. Pem­be­ran­tasan korupsi harus dilakukan di semua lini, dengan mem­bangun zona-zona anti korupsi secara terus menerus.

Bagaimana efek pem­be­rantasan korupsi itu?

Ya, itu yang saya tanyakan. Apakah benefit dari pem­berantasan korupsi bagi ma­syarakat miskin. Apakah kese­jahteraan meningkat. Seharusnya pemberantasan korupsi fokus pada satu sektor. Misalnya agrikultur. Apabila kita lihat APBN, sektor pertanian itu por­sinya kecil, tapi kalau ditambah dengan perikanan, perternakan, pupuk, infrastruktur dan lain-lain, porsinya bisa sampai 20 persen. Apabila itu disentuh, bisa me­nyen­­tuh 70 persen penduduk Indo­ne­sia yang berada di pedesaan.

Ya, itu yang saya tanyakan. Apakah benefit dari pem­berantasan korupsi bagi ma­syarakat miskin. Apakah kese­jahteraan meningkat. Seharusnya pemberantasan korupsi fokus pada satu sektor. Misalnya agrikultur. Apabila kita lihat APBN, sektor pertanian itu por­sinya kecil, tapi kalau ditambah dengan perikanan, perternakan, pupuk, infrastruktur dan lain-lain, porsinya bisa sampai 20 persen. Apabila itu disentuh, bisa me­nyen­­tuh 70 persen penduduk Indo­ne­sia yang berada di pedesaan.

Di sektor lain bagaimana?

Di Sumber Daya Alam, khu­susnya ketahanan energi, terfokus pada hutan, minyak, tambang dan gas. diperkirakan 15 tahun lagi Indonesia mengalami krisis ketahanan energi. Pem­beran­trasan korupsi penting untuk mengatasi itu.

Untuk itu harus dibuat road map dan national interest pem­berantasan korupsi. Apabila pem­berantasan korupsi bisa me­ning­katkan kesejahteraan masyarakat,  artinya kita bisa mengontrol penggunaan sumber daya alam kita.  [Harian Rakyat Merdeka]