Berita

istimewa

Heboh Setelah Dibuka di DPR, Kasus Mesuji Diduga Ditutup-tutupi

MINGGU, 18 DESEMBER 2011 | 12:30 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Menko Polhukam Djoko Suyanto harus mempertanyakan sejumlah kejanggalan proses penanganan tragedi Mesuji kepada pejabat daerah dan pihak terkait di Jakarta. Sebab, kalau betul terjadi pelanggaran HAM berat di Mesuji pada April dan November 2011, mengapa Pemerintah Pusat terkejut beberapa bulan kemudian?

"Tragedi Mesuji terasa janggal karena tidak menimbulkan heboh segera setelah terjadinya peristiwa. Menjadi heboh setelah warga dan keluarga korban bersusah payah mencari akses di Jakarta untuk mengadukan nasib mereka ke Komisi III DPR," jelas anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo dalam keterangannya hari ini (Minggu, 18/12).

Bambang merupakan pimpinan sidang saat menerima warga Mesuji yang mengadukan hal tersebut ke Komisi Hukum DPR Rabu lalu, (14/12).
 

 
Bamsoet, demikian ia akrab disapa, menduga ada tiga kemungkinan kenapa kasus itu baru heboh di kemudian hari. Pertama, skala kasusnya memang tidak sedramatis yang dilaporkan kepada Komisi III DPR. Kedua, upaya menyederhanakan kasus. Dan ketiga, upaya menutup-nutupi tragedi pembantaian tersebut.
 
"Kita asumsikan benar bahwa telah terjadi tragedi kemanusiaan atau pelanggaran HAM berat di Mesuji pada pekan kedua November 2011. Kalau tragedi itu baru menjadi cerita yang menghebohkan di Jakarta pada pertengahan Desember 2011, itu adalah rentang waktu yang sangat panjang untuk mengungkap sebuah tragedi kemanusiaan. Jelas tidak wajar," sambung politikus Partai Golkar ini.
 
Karena itu, dalam konflik berdarah sengketa tanah 928 hektar di Mesuji, jelas Bamsoet, patut diduga ada pihak yang berusaha menutup-nutupi tragedi ini. Apalagi, warga setempat mengaku selalu dihantui rasa takut untuk melapor karena mendapat ancaman.

"Sebagaimana penjelasan Mayjen (Purn) Saurip Kadi yang mendampingi warga dan keluarga korban di Komisi III DPR. Kepala korban yang di atas truk, panggilannya Kalong dan Macan, cucu Haji Jalang. Tempat penggantungan juga sudah ditemukan Tim advokasi yang dipimpin Bob Hasan dan Ketua suku setempat, Mauli," demikian Bamsoet. [zul]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Sinopsis Bapak Paling Jujur, Film Komedi Satir Politik Dibintangi Andovi Da Lopez

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20:29

KPK Amankan Uang Rp1 Miliar saat OTT Bupati Klaten

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20:26

Profil Letjen Kristomei Sianturi, Kepala BNPB yang Baru Dilantik Prabowo

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20:13

Danantara Guyur Rp1,79 Triliun per Tahun untuk Beasiswa Dokter Spesialis

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20:06

Utang Subsidi Pemerintah ke PT Pupuk Indonesia Bengkak

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:55

20 Orang Terjaring OTT KPK, Ada Bupati Klaten hingga ASN BPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:45

Survei Adidaya Institute: Mayoritas Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:43

Jalur Darat dan Sumur Bor Disiapkan untuk Tangani Karhutla Tanjung Puting

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:34

JXB Perkuat Promosi Pariwisata Menuju 5 Abad Jakarta

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:26

Kopdes Merah Putih Pekerjaan Besar Lintas Kementerian dan BUMN

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:23

Selengkapnya