Berita

istimewa

Heboh Setelah Dibuka di DPR, Kasus Mesuji Diduga Ditutup-tutupi

MINGGU, 18 DESEMBER 2011 | 12:30 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Menko Polhukam Djoko Suyanto harus mempertanyakan sejumlah kejanggalan proses penanganan tragedi Mesuji kepada pejabat daerah dan pihak terkait di Jakarta. Sebab, kalau betul terjadi pelanggaran HAM berat di Mesuji pada April dan November 2011, mengapa Pemerintah Pusat terkejut beberapa bulan kemudian?

"Tragedi Mesuji terasa janggal karena tidak menimbulkan heboh segera setelah terjadinya peristiwa. Menjadi heboh setelah warga dan keluarga korban bersusah payah mencari akses di Jakarta untuk mengadukan nasib mereka ke Komisi III DPR," jelas anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo dalam keterangannya hari ini (Minggu, 18/12).

Bambang merupakan pimpinan sidang saat menerima warga Mesuji yang mengadukan hal tersebut ke Komisi Hukum DPR Rabu lalu, (14/12).
 

 
Bamsoet, demikian ia akrab disapa, menduga ada tiga kemungkinan kenapa kasus itu baru heboh di kemudian hari. Pertama, skala kasusnya memang tidak sedramatis yang dilaporkan kepada Komisi III DPR. Kedua, upaya menyederhanakan kasus. Dan ketiga, upaya menutup-nutupi tragedi pembantaian tersebut.
 
"Kita asumsikan benar bahwa telah terjadi tragedi kemanusiaan atau pelanggaran HAM berat di Mesuji pada pekan kedua November 2011. Kalau tragedi itu baru menjadi cerita yang menghebohkan di Jakarta pada pertengahan Desember 2011, itu adalah rentang waktu yang sangat panjang untuk mengungkap sebuah tragedi kemanusiaan. Jelas tidak wajar," sambung politikus Partai Golkar ini.
 
Karena itu, dalam konflik berdarah sengketa tanah 928 hektar di Mesuji, jelas Bamsoet, patut diduga ada pihak yang berusaha menutup-nutupi tragedi ini. Apalagi, warga setempat mengaku selalu dihantui rasa takut untuk melapor karena mendapat ancaman.

"Sebagaimana penjelasan Mayjen (Purn) Saurip Kadi yang mendampingi warga dan keluarga korban di Komisi III DPR. Kepala korban yang di atas truk, panggilannya Kalong dan Macan, cucu Haji Jalang. Tempat penggantungan juga sudah ditemukan Tim advokasi yang dipimpin Bob Hasan dan Ketua suku setempat, Mauli," demikian Bamsoet. [zul]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya