Petani Sawit: Pembantaian Warga Mesuji Pelanggaran HAM, bukan Kriminal Biasa

RMOL. Sengketa lahan dan konflik sosial muncul karena kebijakan pemerintah yang berpihak kepada perusahaan besar baik asing maupun lokal, dan mengabaikan potensi Badan Usaha Milik Negara seperti PT Perkebunan Nusantara untuk melakukan ekspansi dengan cara yang lebih ramah kepada masyarakat dan petani.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Anizar Simanjuntak, dalam keterangannya kepada Rakyat Merdeka Online, (Jumat, 16/12), menanggapi sengketa lahan warga Mesuji dengan perusahaan kelapa sawit.

"Perilaku pemerintah seperti ini telah mengabaikan hak-hak ekonomi dan sosial petani kelapa sawit rakyat, yang banyak diambil alih oleh perkebunan besar. Sampai kapan pun, apabila pemerintah mengabaikan hak-hak petani kelapa sawit rakyat dan masyarakat sekitar, konflik serupa akan tetap terjadi," tegasnya.

Terkait pembantaian warga Mesuji, Apkasindo mengutuk keras adanya upaya pengalihan bahwa konflik sosial tersebut menjadi kasus kriminal murni. "Pembunuhan terhadap masyarakat/petani di Mesuji adalah perbuatan pelanggaran HAM berat dan patut mendapat hukuman yang berat pula," demikian Anizar. [zul]