Berita

denny indrayana/ist

Lebih Baik Darmono, Denny, dan Herman Berantas Mafia di Rumah Sendiri

KAMIS, 15 DESEMBER 2011 | 10:47 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Praktik mafia hukum ditengarai hanya terdapat di lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian serta juga di Kementerian Hukum dan HAM.

Karena itu disarankan, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, yang akan berakhir masa tugasnya bulan ini, tidak perlu diperpanjang lagi. Pasalnya, pentolan Satgas saat ini duduk di kursi strategis lembaga yang ditengarai ada praktik mafia hukum tersebut.

"Kalau saya melihat, tidak perlu diperpanjang. Karena masing-masing kan sudah berada di penegak hukum. Darmono menjabat Wakil Agung. Denny (Indrayana) Wamenkum HAM, Irjen Herman Effendy Polri," kata anggota Komisi III DPR Taslim kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Kamis, 15/12).


Karena sudah berada di lingkungan penegak hukum, menurut Taslim, lebih baik para pentolan Satgas itu fokus membersihkan dan memberantas mafia hukum yang ada di lingkungan masing-masing.

"Jadi kenapa mereka harus membuat Satgas lagi. Silakan bersihkan saja lingkungan masing-masing. Kan yang punya rumah yang paling tahu bagaimana borok rumah sendiri. Ya sudah tinggal dibersihkan saja. Nggak perlu ada lembaga dari luar," jelasnya.

Selain Denny, Darmono, dan Herman, pentolan Satgas lainnya adalah Kuntoro Mangkusubroto (Kepala UKP4), Yunus Husein (mantan Ketua PPATK) dan Mas Achmad Santosa. [zul]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya