Berita

taslim/ist

Komisi III DPR Tak Puas dengan Penjelasan Kapolri

KAMIS, 15 DESEMBER 2011 | 09:46 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Komisi III DPR bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat Mesuji, Lampung tentang adanya pembantaian yang diduga melibatkan aparat Kepolisian yang mereka terima kemarin pagi. Pada malam harinya, Komisi III DPR mempertanyakan hal tersebut ke Kapolri Jenderal Timur Pradopo.

Anggota Komisi III DPR Taslim menerangkan, memang mestinya tadi malam itu adalah agenda raker dengan Kapolri. Tapi, tidak ada agenda pembahasan tentang pembantaian warga Mesuji. Namun, karena membahas masalah pembantaian itu dianggap lebih urgen, Komisi Hukum memfokuskan menanyakan masalah tersebut.

"(Jadi kita) sudah mulai (bergerak). Tadi malam kita mempertanyakan masalah itu," kata Taslim kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Kamis, 15/12).


Polri sendiri sudah mengusut kasus pembantaian yang terjadi di kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan dan di Kabupaten Mesuji, Lampung. Bahkan, berdasarkan keterangan Kapolri  tadi malam, jelas Taslim, sudah ada satu tersangka masing-masing dari insiden di dua daerah tersebut.

"Tentu kita tidak puas dengan itu. Kami khawatirkan ada rekayasa. Makanya, kita akan mengundang pihak terkait, perusahaan yang terlibat akan dimintai keterangan. Pemda juga akan diundang," jelasnya.
 
Tak hanya itu, Komisi Hukum juga mengagendakan akan memanggil para korban lainnya. Dan tentu saja akan melakukan tinjauan langsung ke lapangan. Namun, untuk soal waktunya, Taslim melihat, kemungkinan akan dilakukan setelah reses. Karena pada 19 Desember ini, DPR sudah mulai masuk masa reses.

"(Pembantaian) itu kan pelangaran HAM. Masak Indonesia yang sudah merdeka masih ada tindakan barbar. Komnas HAM harus menyelidikinya. Mana pelanggaran HAM dan pidananya. Tidak bisa satu saja," jelasnya. [zul]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya