Berita

Pram Protes Kenapa Hanya Dugaan Korupsi di Banggar DPR yang Diobok-obok

RABU, 14 DESEMBER 2011 | 16:40 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

RMOL. Wakil Ketua DPR Pramono Anung tak mempermasalahkan bila Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki Badan Anggaran DPR terkait dugaan suap dalam pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah.

"Kan kita nggak bisa keberatan. Karena KPK memang dibuat untuk itu," jelas Wakil Ketua DPR Pramono Anung kepada wartawan di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (Rabu, 14/12).

Namun, Pram menegaskan, tindak pidana korupsi tidak hanya di Banggar. Tapi, di departemen-departemen juga ada tindak pidana korupsi. Tapi tidak pernah disentuh.


"Kenapa kemudian yang dicari isu yang secara politik, yang di teman-teman media, nama-namanya menggemaskan," protes Pram.

Dia mencontohkan kasus rekening gedung pegawai negeri sipil, dan yang sudah terbukti adalah kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan.

"Ini kan banyak peristiwa yang tak tersentuh. Yang seperti itu kenapa tidak menjadi sorotan penegak hukum. Karena wilayah korupsi kita yang paling besar di daerah seperti itu," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya