Berita

ilustrasi

Sutan Bhatoegana: Jenis Kelamin Koalisi Tidak Jelas!

SELASA, 13 DESEMBER 2011 | 12:03 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

RMOL. Rencana Interpelasi DPR terhadap kebijakan pemerintah mengetatkan remisi dan pembebasan bersyarat dikritik keras oleh petinggi Partai Demokrat. Partai binaan SBY itu marah besar pada rekan-rekannya di Sekretariat Gabungan yang ikut mendukung interpelasi.
 
"Bagi kami, silakan saja interpelasi itu, nanti masyarakat yang menilai," kata Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana kepada wartawan di lantai 3 Gedung Nusantara II, Senayan, Selasa (13/12).

Menurut Sutan, pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat koruptor sangat ditunggu masyarakat karena selama ini narapida korupsi selalu dapat keringanan hukuman. Maka itulah Kementerian Hukum dan HAM membuat kebijakan tersebut. Sutan mempertanyakan rekan-rekan koalisinya di Sekretariat Gabungan yang malah menggugat kebijakan itu.


"Kami perlu mempertanyakan koalisi, bayangkan saja menteri kita juga dihajar orang disana. Mestinya ini harus dibicarakan di Setgab terlebih dahulu. Kritiklah di Setgab itu, di luar tetap kompak kita," kata Sutan.
 
"Sudah saatnya Partai Demokrat berkoalisi dengan rakyat saja, itu yang terbaik," imbuh dia kesal.
 
Pengamatan Sutan, koalisi Setgab saat ini cuma basa-basi sudah tidak jelas lagi, terutama sejak reshuffle kabinet.

"Saya kira koalisi ini antara ada dan tiada, tidak jelas barang itu jenis kelaminnya apa, laki-laki enggak, perempuan enggak. Campur barang itu. Kalau opisisi kan jelas. Ini (koalisi) basahnya mau, basinya enggak mau," tutupnya.[ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya