Berita

RUHUT SITOMPUL

Ruhut Sitompul Malah Senang Mayoritas Fraksi Gunakan Hak Interpelasi Panggil SBY

JUMAT, 09 DESEMBER 2011 | 09:56 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL.  Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul tidak mempersoalkan 30 anggota DPR dari enam fraksi menggulirkan hak intepelasi mengenai kebijakan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin tentang pengetatan remisi bagi koruptor.

Bahkan, Ruhut senang bila hak meminta keterangan kepada Presiden SBY mengenai hal tersebut tembus. Hal itu dikatakan Ruhut kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini.

"Kalau itu jadi, aku senang. Biar kelihatan oleh rakyat partai-partai pembela koruptor. Aku dengan tegas mengatakan terlepas ada kesalahan Pak Amir dan Denny Indrayana, dia sudah berhasil melakukan shock therapy. Semua jadi jadi takut. Termasuk mereka-mereka yang kebakaran jenggot ini kan," beber Ruhut.


Ruhut mengaku sedih mendengar beberapa teman sejawatnya di Komisi III yang terus membala HAM para koruptor terus. Sementara, para polisi yang banyak mati dalam mengamankan Papua tak pernah dipersoalkan. Ruhut mengklaim selama ini tampil membela polisi.

"Jadi mereka hanya membela orang yang membayar, apalagi yang kalian bela adalah kader kalian yang terlibat koruptor. Kalau kader kami, kami serahkan ke penjara. Contohnya Nazaruddin," ungkap Ruhut.

Jadi Anda tidak khawatir kalau SBY dipanggil ke DPR?

"Ini menandakan bahwa kami nanti akan menang 50 persen lebih. Jadi bagus. Mereka mau menantang. DPR itu berapa persen sih. Tidak ada partai yang menang 50 persen plus satu. SBY dipilih 63 persen rakyat Indonesia. Jadi mereka mau menantang-nantang rakyat, melindungi koruptor, tunggu azabnya nanti," jawab Ruhut.

Secara pribadi, Ruhut mengaku tidak akan melobi partai lain untuk menggagalkan hak interpelasi tersebut. Tapi, kalau bagaimana sikap Fraksi Demokrat atau Partai Demokrat, Ruhut mempersilakan bertanya ke Jafar Hafsah dan Anas Urbaningrum. [zul]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

MTI: Saatnya Pilih Pemimpin karena Kualitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:29

Korupsi Kredit Perbankan Rp629,8 Miliar Proyek Apartemen Bekasi Diusut

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:18

Ketika Hukum Konstitusi Berhadapan dengan Realitas Pertahanan Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:01

Kesaktian Nusron Terbukti Lagi, KPK Dibuat Tak Bergigi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:48

Masjid Apung An-Nur di Ancol jadi Landmark Baru di Pesisir Jakarta

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:20

Prabowo Pimpin Rapat Kabinet di Istana Bogor

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:07

KPK Jangan Gertak Sambal: Segera Jemput Paksa Nusron!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:35

Melampaui Efisiensi, Menemukan Peluang Baru

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:20

5 Jurnalis Hilang di Krakatau Dianugerahi Penghargaan Kemanusiaan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:02

Investor Jangan Gampang Panik soal Ancaman MSCI

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya