Berita

johnson panjaitan/ist

DEPO BALARAJA

Johnson Akui Punya Data yang Membuktikan Menteri Amir Syamsuddin Bermasalah

KAMIS, 08 DESEMBER 2011 | 23:24 WIB | LAPORAN:

RMOL. Tak ada pencemaran nama baik dalam pernyataan bahwa Amir Syamsuddin mafia kasus dan makelar peti es kasus Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) Balaraja.

Demikian disampaikan Johnson Panjaitan, si pelontar pernyataan dalam seminar 'Kilas Balik Penegakkan Hukum Indonesia Tahun 2011 dan Proyeksi 2012, Studi Kasus Depo BBM Balaraja' di Hotel Le Meridien, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (6/6).

Johnson yang juga penasihat Indonesia Police Watch menegaskan dirinya tidak mencemarkan nama baik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusis (HAM) Amir Syamsuddin.


Pernyataannya bahwa Amir Syamsudin sebagai mafia kasus sudah berdasarkan fakta dan bukti yang dimilikinya. Hal tersebut dikatakan Jhonson.

"Kalau ditanya masalah pencemaran nama baik, saya tidak tahu. Saya berbicara berdasarkan fakta dan data yang saya miliki," kata Johnson, di Mabes Polri Kamis (8/12).

Tuduhan pencemaran nama baik menjadi konsekuensi dalam perjuangan misi memberantas praktik mafia hukum. Apalagi, imbuh Johnson yang aktivis Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) ini, dia punya bukti dalam kasus Depo Pertamina di Balaraja.

"Saya punya bukti, Amir (Syamsuddin) menjadi pengacara dua pihak yang berseteru, yaitu Pertamina dan pengusaha Sandiaga Uno. Dan itu bisa menjadi konflik kepentingan dalam kasus tersebut. Amir seharusnya memilih salah satu untuk menjadi kliennya," lanjutnya.

Ia juga siap dengan tantangan kubu Amir Syamsuddin jika ingin memperkarakan pernyataannya. Johnson juga mengaku siap menerima resiko yang lebih parah seperti dipenjara atau bahkan dibunuh sekalipun. "Bisa saja ditembak atau digranat, itu komitmen saya dengan segala resikonya," ujarnya. [arp]

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya