Berita

pramono anung/ist

Pram: Rekening Gendut PNS Muda Tidak Perlu Diwacanakan, KPK Harus Bertindak

KAMIS, 08 DESEMBER 2011 | 11:37 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

RMOL. Bila memang ada pegawai negeri sipil yang mempunyai rekening dengan jumlah tidak wajar, pasti asal muasalnya juga diterima dengan tidak wajar.

Karena itu, temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)sebenarnya  tidak perlu terlalu diwacanakan. Sebab PPATK memang dibentuk untuk melacak semua rekening yang mencurigakan.

Hal itu dikemukakan Wakil Ketua DPR Pramono Anung kepada wartawan di gedung parlemen, Senayan, Jakarta (Kamis, 8/12).


"Makanya, KPK harus menelusuri. Harus ada dorongan dari semua kalangan, terutama Komisi III (DPR). Sudah banyak temuan PPAKT. PPATK sendiri sudah menyurati. Namun sampai sekarang belum ada tindakan. Itu yang kami khawatirkan," ujarnya.

Dia kembali menegaskan, KPK segera menelusuri temuan PPATK itu. Kalau memang terbukti para PNS itu bersalah, KPK harus memberikan efek jera. "Sebab kalau dibiarkan begitu, ini kan menular sama yang lain. Ini bukan yang muda saja. Yang muda yang tua sama saja," tandas mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya