Imam Prasodjo: Terserah DPR Sajalah, Itu Kan Putusan Politik­­

RMOL. Komisi III DPR tidak mengindahkan daftar ranking yang sudah dibuat Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK. Hanya Bambang Widjojanto yang dipilih. Sedangkan tiga lainnya didepak.

Delapan calon pimpinan KPK berdasarkan ranking ada­lah Bam­bang Widjojanto, Yunus Husein, Abdullah Hehamahua, Handoyo Sudradjat, Abraham Sa­­mad, Zul­karnain, Adnan Pan­du Pradja, dan Ariyanto Sutadi.

Pilihan Komisi III DPR adalah Abraham Samad, Bambang Wi­djojanto, Adnan Pandupradja, dan Zulkarnain.  Abraham Sa­mad menjadi Ketua KPK meng­ganti­kan Busyro Muqoddas.

Menanggapi hal itu, bekas anggota Pansel Calon Pimpinan KPK, Imam Prasodjo kecewa. Sebab, DPR tidak memperhati­kan daf­tar ranking yang sudah dibuat Pansel.

“Terserah DPR sajalah. Itu kan keputusan politik DPR. Pansel menentukan berdasarkan standar dan kriteria yang obyektif, se­perti kepemimpinan, inte­gritas, kapa­sitas serta independensi yang me­liputi beragam ke­ahli­an,’’ papar Imam Prasodjo ke­pada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa komentar Anda dengan pilihan DPR itu?

Pimpinan KPK yang terpilih cenderung homogen. Ini tentu­nya menjadi kelemahan dalam mem­berantas korupsi ke depan.

Bagaimana solusinya?

Para direktur atau deputi KPK harus bisa menutupi kelemahan itu. Yang penting jangan sampai KPK disandera  DPR.

Maksudnya?

Begini, yang memilih pimpi­nan KPK adalah DPR. Tapi hen­daknya jangan mau ditekan atau disetir.

Apabila KPK terlalu banyak mendengarkan tekanan partai politik, maka KPK bisa menjadi alat pembunuh bagi kepentingan politik fraksi tertentu di DPR.

Mana tahu pimpinan KPK itu mau membalas budi?

Tidak ada istilah balas budi. Harus diingat, KPK adalah lem­baga independen. KPK jangan mau didikte DPR. Masukan dan kritik DPR terima saja. Tapi pu­tuskan sendiri. Jangan sampai KPK menjadi tukang pukul untuk kepentingan DPR.

Apabila KPK mendapatkan bukti yang cukup mengenai kasus Bank Century, ya teruskan saja penanganannya. Jangan takut, bongkar saja.

Bagaimana dengan adanya dugaan deal politik dengan parpol?

Justru itu, lebih baik pimpinan KPK mendengarkan masya­rakat, se­hingga outputnya efektif. Pokok­nya di mana ada koruptor yang mem­baha­yakan kemasla­hatan masyarakat, ya tang­kap saja. Banyak orang yang curiga, ja­ngan-jangan ada deal, KPK di­dorong untuk melindungi pi­hak tertentu dan didorong meng­­ung­kap kasus tertentu.

Justru itu, lebih baik pimpinan KPK mendengarkan masya­rakat, se­hingga outputnya efektif. Pokok­nya di mana ada koruptor yang mem­baha­yakan kemasla­hatan masyarakat, ya tang­kap saja. Banyak orang yang curiga, ja­ngan-jangan ada deal, KPK di­dorong untuk melindungi pi­hak tertentu dan didorong meng­­ung­kap kasus tertentu.

Ketua KPK Abraham Samad diragukan bisa membuat ga­rang KPK, tanggapan Anda?

Saya tidak ikutan mengha­kimi Pak Abraham saat ini. Se­bab, ka­lau saya ikut mengkri­tik, itu namanya memperlemah KPK.

Anda punya formasi yang te­pat bagi KPK ke depan?

Paling utama Pak Abraham kerja sama dengan Pak Bambang Widjojanto. Sebab, beliau paling banyak berhubungan dengan civil society yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Mereka menjadi dwi tunggal. Sementara yang lain mem-back up menjadi pasukan preventif.

Bagaimana memperkuat ins­ti­tusi KPK?

Kepemimpinan KPK kolektif kolegial. Pak Abraham harus jadi solidarity maker. Jangan jadi bintang sendirian. Ketika berha­dapan dengan koruptor harus berdiskusi dengan pimpinan KPK lainnya. Untuk menyiapkan penyerangan dan pertahanan harus berlima.

Kenapa Anda menyarankan seperti itu?

Kalau Pak Abraham jalan sen­dirian, gampang dijorokin.  Yang kecemplung institusi KPK. Saya rasa itu tujuan orang-orang ter­tentu yang ingin membubarkan KPK. Mereka memilih orang yang bisa dijorokin. Para pim­pinan KPK harus hati-hati.

Abraham pernah bilang akan mundur bila gagal dalam satu tahun?

Pak Abraham jangan gegabah berbicara. Saya berharap jangan seperti itu lagi. Sebab, itu maka­nan empuk bagi politisi. Berpres­tasi atau tidak kan relatif. Bisa saja sebuah prestasi dianggap ber­hasil oleh Partai A. Tapi bagi Partai B, prestasi itu dianggap ke­gagalan. [Harian Rakyat Merdeka]