Berita

jimly/ist

Patrialis: Jangan Samakan Busyro dengan Jimly yang Mundur Setelah Dikalahkan Mahfud

SENIN, 05 DESEMBER 2011 | 07:43 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Patrialis Akbar tidak mempermasalahkan Komisi III DPR yang memilih Abraham Samad sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan Busyro Muqoddas ketua lembaga anti korupsi selama setahun ini.

"Tentu DPR punya pilihan sendiri," kata Patrialis kepada Rakyat Merdeka Online kemarin.

Tapi yang jelas, sambung mantan Menteri Hukum dan HAM ini kehadiran Busyro di pimpinan KPK untuk masa mendatang ini secara formal karena dipertahankan oleh pemerintah. Sehingga Busyro tidak lagi diajukan pemerintah ke DPR sebagai calon baru untuk dipilih.


"Tapi ditetapkan oleh Presiden untuk melanjutkan tugas-tugasnya sampai sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Busyro itu sudah diselamatkan oleh pemerintah agar tetap jadi pimpinan KPK," jelas politikus PAN ini.

Karena itulah, Patrialis tidak mempermasalahkan bila pemerintah harus membentuk Pansel Capim KPK lagi pada tahun 2013 untuk mencari pengganti Busyo. Busyro lebih cepat setahun habis masa jabatannya dibanding Abraham Samad Cs karena memang menjabat di KPK juga lebih dahulu setahun.

"Tidak apa-apa (dibentuk Pansel). Pokoknya dia menjabat empat tahun," imbuh Patrialis.

Karena itulah, Patrialis tidak sepakat dengan saran sebagian kalangan agar Busyru Muqoddas sebaiknya mundur dari pimpinan KPK setelah tidak lagi menjadi ketua karena Komisi III DPR lebih memilih Abraham Samad daripada dirinya.

"Kehadiran Pak Busyro sah secara hukum. Jadi tidak ada alasan hukum untuk meminta mundur. Jadi saya sepakat Pak Busyro dipertahankan," tegas Patrialis.

Karena Busyro tidak bisa disamakan dengan Jimly Asshiddiqie yang mundur dari hakim konstitusi setelah dikalahkan Mahfud MD dalam pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi. Jimly sebelumnya adalah Ketua MK. "Lain dong. Agak sulit kita membandingkannya," demikian Patrialis.[zul]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

MTI: Saatnya Pilih Pemimpin karena Kualitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:29

Korupsi Kredit Perbankan Rp629,8 Miliar Proyek Apartemen Bekasi Diusut

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:18

Ketika Hukum Konstitusi Berhadapan dengan Realitas Pertahanan Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:01

Kesaktian Nusron Terbukti Lagi, KPK Dibuat Tak Bergigi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:48

Masjid Apung An-Nur di Ancol jadi Landmark Baru di Pesisir Jakarta

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:20

Prabowo Pimpin Rapat Kabinet di Istana Bogor

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:07

KPK Jangan Gertak Sambal: Segera Jemput Paksa Nusron!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:35

Melampaui Efisiensi, Menemukan Peluang Baru

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:20

5 Jurnalis Hilang di Krakatau Dianugerahi Penghargaan Kemanusiaan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:02

Investor Jangan Gampang Panik soal Ancaman MSCI

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya