RMOL. Komisi III DPR diwanti-wanti untuk tidak melakukan tawar-menawar politik dalam menentukan siapa calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasalnya, selain tidak menjamin kualitas pimpinan KPK, praktik semacam ini pun dikhawatirkan akan berimplikasi pada independensi pimpinan KPK.
Bisa jadi, partai-partai pendukung mereka meminta balas budi setelah mereka menjabat nantinya. Bila ini yang terjadi, berarti proses seleksi yang dilakukan telah rusak sejak dari awal.
Menurut Ketua Umum PP. Pemuda Muhammadiyah, Saleh P. Daulay, kepada Rakyat Merdeka Online petang ini (Kamis, 1/12), dugaan adanya tuntutan balas budi itu bisa saja terjadi. Sebab, wacana yang ada di media saat ini menunjukkan indikasi itu.
"Lihatlah, misalnya, beberapa partai mengekspos calon-calon mereka ke media dan juga mengkritisi calon-calon yang lain. Apa tujuan mereka mengekspos seperti itu? Bukankah di tingkat partai sudah ada badan-badan penelitian yang dapat dipergunakan untuk menelusuri rekam jejak calon?" jelasnya.
"Karena itu, DPR sudah semestinya serius terkait Capim KPK ini. Pilihlah calon yang betul-betul kapabel tanpa ada muatan politik sedikitpun," sambung Saleh seraya mengingatkan.
[zul]
