Muhammadiyah: Hindari Politisasi Pemilihan Pimpinan KPK

RMOL. Meski wewenang pemilihan pimpinan KPK ada di tangan DPR, yang merupakan lembaga politik, namun aspek profesionalitas, integritas, dan rekam jejak calon harus lebih dikedepankan DPR untuk menentukan pilihan daripada aspek-aspek lainnya, terutama aspek politik.

Pasalnya, keberhasilan pemberantasan korupsi di negeri ini sangat terkait dengan aspek profesionalitas, integritas, dan rekam jejak para pimpinan KPK. Oleh karena itu, DPR diminta mengedepankan kepentingan bangsa daripada kepentingan partai dan kelompoknya.

"Saya mencium aroma tidak sedap dari proses pemilihan pimpinan KPK. Masing-masing partai kelihatannya cenderung memberikan nilai sesuai dengan 'kepentingan' partainya. Bahkan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pun ada yang terkesan menjebak sehingga menyulitkan posisi para calon," ungkap Ketua Umum PP. Pemuda Muhammadiyah, Saleh P. Daulay, kepada Rakyat Merdeka Online petang ini (Kamis, 1/12).

Selain itu, lanjut Saleh, pemilihan pimpinan KPK harus bebas dari tawar-menawar antarpartai politik. Tawar-menawar seperti ini dapat membawa dampak negatif karena calon yang akan terpilih adalah calon yang paling banyak ditawarkan partai. Sementara calon tersebut belum tentu memiliki kualifikasi sebagaimana diinginkan oleh masyarakat banyak.

"Biasanya, partai A mencalonkan calon X. Lalu partai B katakanlah, mencalonkan Y. Agar calon partai A lolos, maka biasanya mereka akan bargain dengan partai B untuk memilih calon Y. Tetapi sebagai imbalannya, partai B juga harus memilih calon X. Begitu seterusnya dengan calon-calon lainnya," demikian Saleh. [zul]