Kemenakertrans Belum Terima Hasil Survei KPK

RMOL. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai saat ini belum menerima salinan hasil survei yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi tentang integritas layanan dari lembaga publik. Pihaknya baru mendengarnya dari media.

"Sampai sekarang kita belum dapatkan," kata Jurubicara Kemenakertrans Suhartono kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 29/11).

Soal KPK akan yang memanggil Kementerian yang bernilai jeblok pada 6 Desember mendatang, Suhartono tidak bisa memastikan apakah Menakertrans Muhaimin Iskandar akan memenuhinya. Tapi yang pasti, katanya, akan ada utusan dari kementeriannya.

"Jajaran Kemenakertrans atas nama lembaga siapapun bisa kesana. Bisa Sekjen, Dirjen, yang menangani langsung pembinaan terhadap pegawai," ujarnya.

Dia memastikan pihaknya telah melakukan perbaikan dan pengawasan agar kasus suap tidak kembali terjadi di lingkungan Kemenakertrans. Faktor suap ini juga turut membuat Kementerian tersebut mendapatkan nilai jeblok, selain karena proses izin menggunakan tenaga kerja asing atau MTA.

Kemarin KPK merilis hasil integritas terhadap layanan publik dari lembaga publik. Hasilnya, Kementerian Agama, Kemenakertrans serta Kementerian Koperasi dan UKM menempati ranking terendah dalam pelayanan publik dan rawan terjadinya praktik korupsi. Masing-masing kementerian tersebut mendapat nilai indeks integritas 5,37,  5,44 dan 5, 52. [zul]