Pengawasan terhadap Sistem Pembayaran di Indonesia

BANK Indonesia (BI) melakukan pengawasan terhadap sistem pembayaran dengan maksud untuk menjaga kemanan dan kelancaran sistem pembayaran. Pengawasan terhadap sistem pembayaran dilakukan baik terhadap sistem yang diselenggarakan oleh BI.

BI juga mengawasi pengawasan terhadap sistem yang diselenggarakan oleh pihak lain, seperti penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) yang meliputi kartu kredit, kartu ATM dan kartu debet, uang elektronik, dan kegiatan usaha pengiriman uang.

Pengawasan dilakukan dengan cara monitoring, antara lain berdasarkan laporan yang disampaikan oleh penyelenggara kepada Bank Indonesia. Selain itu, pengawasan juga dilakukan dengan assessement. Ini dilakukan untuk menilai kondisi penyelenggaraan sistem pembayaran oleh penyelenggara terutama aspek kelancaran dan keamanan sistem. Pengawasan dilakukan dengan upaya-upaya untuk mendorong perubahan atau inducing change, antara lain menyelenggarakan pertemuan dengan penyelenggara dan industri, pembinaan terhadap penyelenggara dan industri, pengenaan sanksi apabila terjadi pelanggaran serta memberikan masukan terhadap pegembangan dan pengaturan sistem pembayaran.

Dalam melakukan pengawasan, Bank Indonesia dapat melaksanakan kunjungan langsung atau onsite visit ke penyelenggara yang didasarkan pada tingkat risiko penyelenggaraan sistem pembayaran, hasil monitoring dan assessment terhadap penyelenggara sistem pembayaran.

Terkait dengan perkembangan instrumen APMK, berbagai upaya peningkatan pengawasan terhadap penyelenggara APMK dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

1. Melakukan onsite visit ke penerbit APMK.

2. Mengingatkan prinsipal atau sebagai pengelola sistem dan jaringan, untuk senantiasa meningkatkan keamanan sistem yang dimiliki serta mengawasi pihak-pihak yang bekerja sama dengan prinsipal.

3. Melaksanakan pertemuan konsultatif dengan industri APMK, dan setiap saat apabila diperlukan dengan individu penyelenggara.

*) Pengawas sistem pembayaran muda senior