Ikuti Jejak Pendahulu, Ogah Tempati Rumdin

RMOL. Lima sedan Toyota Camry hitam berjejer di basement kantor pusat PLN di Blok M, Jakarta Selatan. Mobil-mobil berkapasitas 2.400 cc itu adalah tunggangan para direksi perusahaan negara itu.

Tak sembarang orang bisa ma­suk lokasi parkir mobil-mobil itu. Untuk masuk harus melalui pa­lang pintu yang dibuka dengan me­mencet tombol khusus. Pintu akan tertutup secara otomatis setelah mobil berlalu.

Camry dan tempat parkir khu­sus itu merupakan fasilitas untuk direksi. “Kendaraan dinas Camry itu sudah lama,” kata Asisten Manajer Public Relation PLN, Wis­nu Yulianto.

Mobil Camry ini sudah digu­na­kan sejak Fahmi Mochtar me­mim­pin PLN. Fahmi menjadi di­rektur utama (dirut) sejak 10 Ma­ret 2008. Ia lalu digantikan Dah­lan Iskan. Nur Pamudji, direktur energi primer PLN kemudian naik menjadi dirut menggantikan Dahlan yang ditarik ke kabinet untuk menempati posisi Menteri BUMN.

Semasa menjadi dirut PLN, Dah­lan memilih menggunakan ken­daraan pribadi. Ia juga me­no­lak menempati rumah dinas (rumdin).  

 Menurut Wisnu, para direksi memang mendapat fasilitas ru­mah dinas. Mengikuti langkah pen­dahulunya, Nur Pamudji yang dilantik menjadi dirut PLN di Gardu Induk Karet, Jakarta Pusat juga ogah menggunakan fasilitas rumah dinas itu. “Pak Dirut sam­pai saat ini masih menempati ru­mah pribadinya di Cinere,” kata dia.

 Di luar itu, kata Wisnu, tak ada fasilitas istimewa yang diberikan kepada direksi ini. Ia mencon­toh­kan, di kantor pusat PLN tak me­nyediakan lift khusus bagi direksi. “Mereka bercampur dan ber­desak-desakan dengan kar­yawan,” tutur Wisnu.

Dengan memakai lift yang sa­ma, kata dia, bisa me­mun­culkan sikap egaliter. “Tidak membeda-be­dakan direksi dengan bawahan.”

 Menurut Wisnu, sikap ini di­tanamkan sejak Dahlan Iskan menjadi dirut PLN. “Pak Dahlan meminta direksi untuk bekerja dengan keras dan selalu menjaga kesederhanaan,” ujarnya.

Bila melakukan kunjungan dinas ke luar kota, direksi hanya ditemani segelintir staf. “Tak ada ajudan maupun pasukan penga­walan yang mendampingi,” kata Wisnu.

 Menteri BUMN Dahlan Iskan sempat menyinggung soal fasili­tas mewah direksi BUMN. Fa­si­litas itu tak haram asalkan pe­la­yan­an kepada masyarakat juga prima.

Ia mencontohkan, ruang tung­gu tamu direksi PT Kereta Api In­donesia (KAI) maupun PT Ang­kasa Pura II tak boleh lebih baik dari ruang tunggu pe­numpang di stasiun kereta maupun bandara.

Dahlan bertekad menurunkan fasilitas direksi BUMN jika ki­nerja perusahaan maupun pela­yan­an kepada masyarakatnya tak bagus. Ini juga berlaku bagi PLN yang pernah dipimpinnya.

Kemarin, Rakyat Merdeka ber­kunjung ke kantor pusat PLN ke­marin. Setiap tamu yang hendak masuk harus melalui peme­rik­saan metal detector. Bila tamu mem­bawa tas, petugas keamanan me­minta dibuka dan diper­li­hatkan isinya.

 Lolos dari sini, masih harus me­nemui petugas keamanan lain­nya yang tak jauh dari pintu masuk. Di meja ini pengunjung me­nyerahkan kartu identitas un­tuk ditukar dengan kartu tamu. Juga mengisi buku tamu.

 Rakyat Merdeka lalu menuju ruang Humas di lantai tiga meng­gunakan lift. Di kantor ini adalah enam lift. Semuanya bisa men­jang­kau hingga lantai tiga.   

 Tiba di lantai yang dituju, kami lalu ke ruang tunggu. Ruang ini berukuran 4x15 meter. Pu­luh­an kursi kayu yang dilengkapi busa ditata rapi mengeliling din­ding ruangan. Lantainya dibalut dengan karpet yang cukup tebal. Cukup empuk saat diinjak.

 Di dinding ruangan dipajang dua pigura besar yang berisikan foto sembilan direksi PLN. Dirut Nur Pamudji berpose duduk di kursi. Beberapa direktur berdiri di belakangnya.

 Jendela ruangan yang terbuat dari kaca ditutupi dengan korden se­hingga suasananya di sini se­dikit gelap. Penerangan ruangan ini berasal dari lampu downlight yang dipasang di langit-langit. Dari langit-langit ini pula berem­bus udara sejuk yang dipompa mesin pendingin ruangan (AC).

Menurut Wisnu, PLN memak­nai pernyataan Menteri BUMN itu sebagai instruksi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

 Wisnu menjelaskan, saat ini PLN wilayah Jawa-Bali telah membuat gebrakan membuka pendaftaran tambah daya secara online.

“Pelanggan tidak perlu susah payah mendatangi kantor PLN. Tinggal mengisi registrasi online, seminggu kemudian petugas ka­mi akan mendatangi rumah me­reka,” jelasnya.

Wisnu menjelaskan, di website www.pln.co.id ada menu untuk me­ngajukan pasang listrik baru, tambah daya ke 1300 volt atau 2200 volt dan permintaan sam­bung­an sementara. “Mereka ting­gal mengisi saja. Semua la­yanan tidak dipungut biaya sama sekali,” katanya.

Dengan sistem online ini, pe­langgan bisa melakukan re­gistrasi kapan dan dimana saja. “Yang penting terdapat sam­bungan internet di daerah pelang­gan,” katanya.

Sistem online, lanjut dia, untuk mengurangi keluhan pelanggan yang ingin melakukan pema­san­gan baru maupun tambah daya. “Umumnya, mereka menge­luh­kan mahalnya tambah daya. De­ngan cara ini semuanya gratis. Ka­lau ada oknum yang me­la­kukan penarikan bisa langsung lapor ke kami,” katanya.

Wisnu menjelaskan, sampai dengan November 2011 ada 1 juta pelanggan yang melakukan tam­bah daya dari 450 volt dan 900 volt ke 1300 volt atau 2200 volt.

Wisnu menambahkan, rasio penduduk Indonesia yang telah mendapatkan aliran listrik sudah se­makin membaik hampir 70 persen. “Sisanya kami akan tun­taskan pada tahun depan,” kata­nya.

Pegawai PLN Disebar Jadi Sales

Warga Jakarta dan Ta­nge­rang jangan kaget bila didatangi pegawai PLN yang bertugas se­bagai sales. Mereka akan me­nawarkan tambah daya listrik secara gratis.

Ratusan pegawai PLN Dis­jaya dikerahkan untuk men­da­tangi dari rumah ke rumah (door to door) di area kerjanya ma­sing-masing.

Kepala Hubungan Ma­sya­rakat (Humas) Komunikasi PLN Disjaya Irwan Darwin me­nga­takan, langkah tersebut dila­kukan untuk jemput bola bagi pe­langgan yang belum me­mi­liki kesempatan untuk tambah daya.

Saat ini, menurutnya, PLN Disjaya sengaja melakukan eks­pansi ke rumah-rumah war­ga. Tujuannya menjalin ko­mu­nikasi yang lebih intens dan lang­s­ung dengan pelanggan listrik di Jakarta dan Tangerang.

Selain menawarkan tambah daya gratis, para pegawai PLN itu datang ke rumah-rumah u­n­tuk memberikan penjelasan me­ngenai instalasi yang aman. Juga bahaya kelebihan beban listrik.

Kelebihan beban bisa me­mi­cu arus listrik. Cukup banyak peristiwa kebakaran yang dise­babkan arus pendek listrik.

 â€œKesadaran pihak pelanggan ini sangat penting. Sebab akan merugikan banyak kalangan kalau sudah terjadi kebakaran,” kata Irwan.

Padahal, lanjut dia, itu bisa dian­tisipasi secara aman sejak awal. Yakni dengan melakukan penyambungan secara benar. Pe­ngecekan instalasi atau sam­bungan juga tidak kalah penting dilakukan, utamanya di ka­wasan padat pendu­duk,” jelas­nya.

Karenanya, pihaknya ber­usa­ha secara maksimal untuk me­nyampaikan bahayanya pe­nyam­bungan yang tidak benar tersebut. Terlebih jika ada be­ban yang melebihi kapasitas.

“Kalau pelanggan sadar ter­hadap usaha dan upaya yang dila­kukan pihak Disjaya ini, tentu mereka akan pro aktif,” katanya.

Irwan menjelaskan, program sambungan gratis ini juga me­ru­pakan salah satu cara praktis gu­na mengecek kebenaran ins­talasi, termasuk mengecek beban yang melebihi kapasitas.

Sambungan gratis ini tidak dikenakan pungutan sedikitpun. Pelanggan listrik yang masih menggunakan 450 atau 900 VA diharapkan segera beralih pada daya 1300 atau 2200 VA.  “Ka­lau ada warga yang ma­sih me­ne­mukan petugas ka­mi me­min­ta pungutan, la­porkan saja ke call center 123,” kata­nya.

Listrik Padam 4 Hari, Mahasiswa Unjuk Rasa

Listrik merupakan kebutuh­an masyarakat sehari-hari. Tan­pa aliran setrum ini banyak akti­vitas yang terganggu. Pro­ses per­kuliahan di Universitas Is­lam Sultan Agung (Unissula) Se­marang terganggu akibat listri padam berhari-hari.

 Ratusan mahasiswa kampus itu lalu menggelar unjuk rasa di kantor PT PLN Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Semarang, kemarin.

Menurut Ketua Senat Maha­sis­wa Unissula Anjar Prasetyo listrik di kampusnya padam se­jak empat hari lalu sehingga se­gala aktivitas perkuliahan oto­matis terhenti karena tidak adanya suplai listrik.

“Kami menuntut PLN me­min­ta maaf secara terbuka ke media cetak dan elektronik atas pemadaman listrik yang tidak dikonfirmasi terlebih dahulu, dan segera mengaktifkan kem­bali listrik di kawasan kampus,” katanya.

Senada dengan itu, Wakil Rek­tor II Unissula Dr Gunarto yang mendampingi mahasiswa me­lakukan unjuk rasa menga­ta­kan, listrik di kampus sudah pa­dam sejak Jumat (25/11) hing­ga 28 November 2011 se­hingga mengganggu perkuliahan.

Gunarto menjelaskan, kegiat­an perkuliahan mahasiswa, sam­pai dengan praktik labo­ra­torium terpaksa harus terhenti aki­bat tidak adanya pasokan lis­trik. Sementara genset yang dimiliki terbatas dayanya untuk bisa menyuplai listrik guna keperluan di kampus ini.

 â€œBayangkan, ruang kuliah me­mang didesain ‘ber-air con­ditioner’ (AC) yang cenderung tertutup. Kalau tidak ada AC tentu panas sekali. Kami juga punya laboratorium, semuanya tidak bisa difungsikan karena listrik padam,” katanya.

Gunarto mengakui, listrik di kampus saat ini sebenarnya su­dah menyala, sesaat men­je­lang mahasiswa melapor akan meng­gelar demo di Kantor PLN Semarang, namun pihak­nya tetap datang untuk meminta penjelasan dan pertang­gungj­a­waban.

Asisten Manager Distribusi PT PLN APJ Semarang Heru En­dhi Arjanto yang menemui ma­hasiswa mengatakan, pe­madaman listrik sebenarnya diakibatkan kerusakan kabel kontrol di Gardu Induk (GI) Tambaklorok Semarang.

“Memang ada pemadaman di kawasan Kaligawe Semarang, ter­masuk Unissula. Namun ber­dasarkan monitoring sistem kami hanya dua hari, bukan em­pat hari. Karena itu, kami akan segera melakukan pengecekan ke lokasi,” katanya.

Terkait tidak adanya infor­masi pemadaman, Heru men­je­laskan, pemadaman listrik ter­bagi dua yakni padam terencana yang pasti diinformasikan ke­pada masyarakat dan padam aki­bat gangguan peralatan. [Harian Rayat Merdeka]