Berita

dipo-din

Dipo Alam Dituntut Proporsional Bila Ingin Minta Maaf kepada Din

SENIN, 28 NOVEMBER 2011 | 17:26 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Kalau memang mau serius meminta maaf kepada Din Syamsuddin, Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam harus proporsional. Dipo harus mengungkapkannya di forum apa dia dulu menyampaikan pernyataan keras terhadap Ketua Umum PP Muhammadiyah tersebut.

"Di forum apa dia memaki DS (Din Syamsuddin) dan Buya (Syafii Maarif), di forum yang sama dia harus meminta maaf," kata Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah Abdul Rohim Ghazali kepada Rakyat Merdeka Online (Senin, 28/11).

Selain itu, yang lebih penting, masih kata Rohim, Dipo harus belajar bagaimana merespons kritik secara baik dan elegan.


"Dia pikir, kritik terhadap pemerintah tidak bermanfaat, sehingga orang yang mengritik dicaci maki. Tanpa kritik, pemerintah akan menjadi otoriter," tegas peneliti The Indonesian Institute ini.

Rohim tak habis pikir kenapa Dipo tidak memahami substansi kritik yang dilontarkan Din Syamsuddin dan pemuka agama lainnya terhadap pemerintah SBY-Boediono. Padahal Dipo dulu kerap mengritik kebijakan rezim Orde Baru pada saat masih menjadi aktivis.

Dipo menyatakan keinginannya bertemu dengan Din pada saat menyampaikan kata sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pemuda Muhammadiyah di Jakarta Jumat malam.

"Saya siap bertemu dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Pak Din Syamsuddin. Dan (saya) minta maaf kepada beliau tentang kritik selama ini yang demikian keras," kata Dipo tanpa merinci apa pernyataan keras yang pernah ia tujukan kepada Din. [zul]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya