Berita

dipo-din

Dipo Alam Dituntut Proporsional Bila Ingin Minta Maaf kepada Din

SENIN, 28 NOVEMBER 2011 | 17:26 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Kalau memang mau serius meminta maaf kepada Din Syamsuddin, Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam harus proporsional. Dipo harus mengungkapkannya di forum apa dia dulu menyampaikan pernyataan keras terhadap Ketua Umum PP Muhammadiyah tersebut.

"Di forum apa dia memaki DS (Din Syamsuddin) dan Buya (Syafii Maarif), di forum yang sama dia harus meminta maaf," kata Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah Abdul Rohim Ghazali kepada Rakyat Merdeka Online (Senin, 28/11).

Selain itu, yang lebih penting, masih kata Rohim, Dipo harus belajar bagaimana merespons kritik secara baik dan elegan.


"Dia pikir, kritik terhadap pemerintah tidak bermanfaat, sehingga orang yang mengritik dicaci maki. Tanpa kritik, pemerintah akan menjadi otoriter," tegas peneliti The Indonesian Institute ini.

Rohim tak habis pikir kenapa Dipo tidak memahami substansi kritik yang dilontarkan Din Syamsuddin dan pemuka agama lainnya terhadap pemerintah SBY-Boediono. Padahal Dipo dulu kerap mengritik kebijakan rezim Orde Baru pada saat masih menjadi aktivis.

Dipo menyatakan keinginannya bertemu dengan Din pada saat menyampaikan kata sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pemuda Muhammadiyah di Jakarta Jumat malam.

"Saya siap bertemu dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Pak Din Syamsuddin. Dan (saya) minta maaf kepada beliau tentang kritik selama ini yang demikian keras," kata Dipo tanpa merinci apa pernyataan keras yang pernah ia tujukan kepada Din. [zul]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

MTI: Saatnya Pilih Pemimpin karena Kualitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:29

Korupsi Kredit Perbankan Rp629,8 Miliar Proyek Apartemen Bekasi Diusut

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:18

Ketika Hukum Konstitusi Berhadapan dengan Realitas Pertahanan Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:01

Kesaktian Nusron Terbukti Lagi, KPK Dibuat Tak Bergigi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:48

Masjid Apung An-Nur di Ancol jadi Landmark Baru di Pesisir Jakarta

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:20

Prabowo Pimpin Rapat Kabinet di Istana Bogor

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:07

KPK Jangan Gertak Sambal: Segera Jemput Paksa Nusron!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:35

Melampaui Efisiensi, Menemukan Peluang Baru

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:20

5 Jurnalis Hilang di Krakatau Dianugerahi Penghargaan Kemanusiaan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:02

Investor Jangan Gampang Panik soal Ancaman MSCI

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya