Dicarikan Solusi, Rakyat Papua yang Kian Merana dan Freeport yang Tak Tersentuh

RMOL. Meski UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua telah ada sejak sepuluh tahun lalu, sejumlah kemelut persoalan dan harapan keadilan yang diimpikan warga Papua belum juga terjawab. Sebaliknya, konflik berikut tuntutan yang terus mengemuka guna menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat di bumi Cendrawasih tersebut.

Tapi sayangnya hal ini jarang direspons pemerintah pusat dengan agenda pembangunan yang mampu menyentuh permasalahan pokok. Hal itu dikemukakan Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle Syahganda Nainggolan di Jakarta hari ini (Senin, 28/11).

"Inilah akibat rangkaian konflik dan pemicu utamanya tidak mampu dijawab dengan tepat oleh pemerintah pusat. Sehingga setiap saat menimbulkan jurang antara keinginan warga Papua dengan Jakarta. Dengan demikian pembangunan yang di-design untuk Papua tak pernah menghasilkan dukungan yang berarti," jelas Syahganda.

Syahganda sependapat dengan pernyataan banyak kalangan bahwa pemerintah pusat dari tahun ke tahun lamban dalam mengupayakan kesejahteraan untuk masyarakat Papua. Hal ini tentu saja berdampak pada munculnya ketidakpuasan warga Papua hingga kini. "Bisa dikatakan pemerintah tidak melaksanakan azas demokrasi untuk menerapkan pembangunan di Papua," tegasnya.

Sementara itu, Syahganda menambahkan, kehadiran pihak asing seperti PT Freeport yang bergelimang kenikmatan dari kekayaan Papua, justru dibiarkan mendapatkan kemewahan tanpa menawarkan kemudahan pada hajat hidup orang Papua sendiri.

Akar pokok permasalahan Papua inilah yang harus digali secara mendalam agar membuka ruang dialog yang semakin intens ke arah pencapaian reformasi strategi dan pembangunan yang berkeadilan untuk Papua. "Jadi, seminar ini untuk menjembatani ruang dialog yang lebih luas, selain akan memberikan berbagai rekomendasi terhadap pelaksanaan pembangunan di Papua," ujarnya.

Besok, pukul 12.00-17.00 (Selasa, 29/11) di Hotel Le Meridein, Jakarta, SMC akan menggelar seminar nasional bertajuk, Reformulasi  Strategi Pembangunan yang Berkeadilan di Papua.

Seminar ini akan menghadirkan pembicara utama Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Sementara yang akan menjadi narasumber adalah Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo, Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edi, Dekan FISIP Universitas Indonesia, Bambang Shergi Laksmono, Sekda Provinsi Papua, Constant Karma, serta Direktur Riset Ekonomi dan Keuangan SMC, Perdana Wahyu Santoso. [zul]