Kantor Pusat PT Insan Di Kebayoran Hanya Ditunggui Satpam

RMOL. PT Industri Sandang Nusantara (Insan) adalah salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang menderita rugi paling besar. Tahun 2010, perusahaan ini rugi hingga Rp 103,5 miliar.

Kementerian BUMN lalu me­masukkan PT Insan sebagai pasien Perusahaan Pengelola Aset (PPA) untuk dires­truk­tu­ri­sasi. Namun dalam perja­la­nan­nya, PPA mengaku kewalahan membedah penyebab masalah di PT Insan.

Untuk mencari “penyakit” di PT Insan, PPA melakukan sejum­lah kajian. Pertama khusus ma­sa­lah keuangan. Berikutnya ka­jian mengenai kondisi peru­sa­haan secara keseluruhan.

“PPA melakukan kajian sendiri kepada Insan. Tapi PPA juga me­nu­­gaskan auditor untuk me­ng­audit kondisi keuangan PT In­san,” kata Sekretaris PT PPA, Renny O Ro­rong kepada Rakyat Merdeka.

Dijelaskan Renny, PPA masih melakukan kajian secara kom­pre­hensif terhadap kondisi PT Insan. Bentuk kajian itu terbagi menjadi dua yaitu, kajian untuk melihat se­cara menyeluruh persoalan apa yang sebenarnya dialami PT In­san. Lalu melihat rencana mereka ke depan serta potensi yang dimiliki.

Kajian kedua, fokus pada masalah keuangan. Kegiatan ini dilakukan auditor. Hasilnya bisa berpengaruh pada proses bantuan yang akan diberikan kepada PT Insan dalam tahap restrukturisasi.

“Berdasarkan peraturan Ke­men­terian Keuangan, bantuan res­trukturisasi hanya bisa dikasih satu kali saja. Jadi kalau misalnya dua tahun setelah itu, Insan me­nyata­kan kekurangan dana, kita tidak bisa memberikannya. Ma­ka­nya kajiannya harus kom­pre­hensif. Na­ntinya diharapkan tidak ada ma­salah di kemudian hari,” jelasnya.

Menurut Renny, sebelumnya PPA telah mengucurkan dana bantuan kepada Insan. Bantuan itu sebagai dana awal untuk mem­­biayai kebutuhan operasio­nal Insan selama sekitar satu tahun.

Namun dia mengaku tidak ingat berapa jumlahnya. â€œSaya lupa berapa jumlahnya. Tapi su­dah ada dana untuk kebutuhan awal yang dikucurkan sekitar satu tahun lalu,” katanya.

Renny menolak kalau pena­nga­nan PT Insan yang dilakukan lembaganya dinilai lambat. Se­bab pihaknya sudah melakukan kajian secara bertahap sesuai de­ngan Peraturan yang dikeluarkan Kementerian BUMN. “Kita beru­sa­ha menyelesaikan scepatnya. Soalnya bagi PPA semakin cepat, semakin baik,” ungkapnya.

Untuk diketahui PPA pernah me­nyampaikan siaran persnya pada 14 Agustus 2009 bahwa telah menandatangani perjanjian kredit dengan PT Insan senilai Rp 25 miliar untuk kegiatan operasional.

Pemberian kredit ini bagian dari penugasan Menteri Negara BUMN kepada PPA untuk men­dukung program usaha BUMN. Dengan kucuran kredit ini, di­harapkan PT Insan akan menjadi semakin kompetitif di industri tekstil nasional.

Menteri BUMN yang baru, Dahlan Iskan menegaskan se­jum­lah BUMN rugi berskala kecil akan dilepas dari program res­truk­turisasi. Dengan demikian, jum­lah BUMN rugi yang dita­ngani PPA bakal menyusut.

“Saya sudah minta PPA untuk menangani BUMN yang besar-besar. Tidak perlu yang kecil,” kata Dahlan Iskan.

Salah satu opsi untuk me­nge­luarkan BUMN sakit dari pro­g­ram restrukturisasi PPA adalah dengan diakuisisi. Perusahaan ne­gara yang sehat diminta mengam­bil alih BUMN yang selama ini merugi. Rencananya, PT Insan bakal diambil alih PT Pemba­ngu­nan Perumahan (PP).

PT Insan memiliki kantor di Jalan Wolter Monginsidi 88K, Ke­bayoran Baru, Jakarta Selatan. Kantornya menempati sebuah ruko berlantai tiga dan diapit dua bank swasta.

Seperti perusahaannya, kondisi kantor di sini juga mem­pri­ha­tin­kan. Dinding luar kantor ini di­poles dengan warna merah muda. Warnanya sudah luntur. Cat yang menutupi dinding sudah meng­e­lupas. Sehingga cat putih yang menjadi warna dasar dinding ini bisa terlihat jelas.

Kaca gelap yang menutupi lan­tai dua dan tiga kantor PT Insan terlihat kotor. Tampaknya sudah lama tak dibersihkan. Papan nama perusahaan dipasang di dinding bawah lantai dua.

Tak ada satupun kendaraan yang parkir di depan kantor ini. Kondisi berbeda dengan halaman kantor-kantor di sebelahnya yang disesaki kendaraan roda empat maupun roda dua.

Rolling door yang melindungi pintu masuk di lantai dasar terbuka penuh. Pintu maupun din­ding lantai dasar terbuat dari kaca warna gelap.

Rakyat Merdeka mengamati tak terlihat aktivitas orang yang keluar-masuk kantor ini. Masuk ke kantor tersebut, di bagian de­pan terdapat meja resepsionis yang dijaga seorang petugas ke­amanan paruh baya.

Di lantai satu kantor ini ter­dapat tiga ruangan yang disekat de­ngan menggunakan papan tebal. Sekat pertama untuk rua­ngan penerima tamu sekaligus tempat petugas keamanan berjaga.

Terbatas oleh lorong tak ber­pintu, ada ruangan lagi. Se­per­tinya berfungsi sebagai ruang tunggu tamu dan tempat beristi­rahat. Di ruangan ini, terdapat sofa besar berwarna merah muda, lengkap dengan meja besar beralas kaca.

“Kalau ruangan yang paling belakang, itu biasa digunakan untuk rapat para karyawan. Rapat biasa dipimpin salah satu di­rek­si,” kata Edi, petugas keamanan yang berjaga di ruang depan.

Walaupun ruko ini menjadi kantor pusat PT Insan tapi tak ter­lihat aktivitas kerja. “Memang di sini ditulis sebagai kantor pusat, tapi untuk seluruh operasional dan kerja karyawan ada di kantor yang berada di Jalan Agus Salim, Bekasi,” tutur Edi.

“Saya di sini hanya sendirian setiap harinya, karena memang operasional bukan di sini,” tan­dasnya lagi. Menurut dia, kantor ini lebih difungsikan sebagai tem­pat persinggahan bagi karyawan dan direksi yang sedang ada ke­perluan di Jakarta. Sebab itu, Edi lebih sering sendirian bila tak ada direksi maupun karyawan yang singgah.

Sekitar 15 menit berada di sini, sebuah Kijang Innova warna abu-abu parkir persis di depan kantor. Dari dalam kendaraan itu, turun dua orang berseragam coklat. Me­reka bergegas memasuki rua­ngan. Salah satunya menenteng map kertas.

Edi dengan sigap membukakan pintu. Dari gaya petugas ke­ama­nan itu membukakan pintu, se­pertinya kedua orang itu meru­pakan tamu penting bagi perusahaan.

“Yang tadi itu adalah Pak Leo dan anak buahnya. Pak Leo itu salah satu dari empat direksi yang menjadi pimpinan perusahaan. Kadang-kadang, kalau siang begini pimpinan memang selalu menyempatkan diri untuk da­tang,” ujarnya.

Tanpa banyak bicara, orang yang disapa Pak Leo langsung ma­suk ke dalam ruangan di ba­gian tengah yang diisi meja dan sofa.

Ia terlihat berbicara dengan se­se­orang lewat handphone. Tak je­las apa isi pembicaraannya kare­na ruangan itu kedap suara. Leo Pramuka adalah direktur utama PT Insan. Ia menjabat posisi itu sejak 2007 lalu. Leo tak bersedia diwawancarai Rakyat Merdeka.

Lewat Edi, dia menyampaikan sebaiknya membuat janji lebih dulu. Wawancara pun dilakukan di kantor operasional di Bekasi.

“Kalau mau ada perlu silakan datang ke kantor yang ada di Bekasi. Di sini tidak melayani wawancara,” kata Edi. Ditunggu lebih satu jam lebih, Leo tak juga keluar ruangan.

Aroma Korupsi Di Penjualan Aset PT Insan

PT Industri Sandang Nusantara adalah perusahaan yang ber­gerak dalam produksi benang tenun, kain dan karung plastik.

Perusahaan ini memiliki tu­juh pabrik pemintalan, satu baril ter­padu (pemintalan dan per­te­nu­nan) dan satu pabrik karung plas­tik. Dasar hukum pendirian PT In­dustri Sandang Nusantara ada­lah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90 Tahun Tahun 1999 tertanggal 13 Oktober 1999.

Peraturan Pemerintah me­nga­tur mengenai penggab­u­ngan PT Industri Sandang II ke dalam PT Industri Sandang I. Perusahaan gabungan ini lalu memiliki nama baru yakni PT Industri Sandang Nusantara (Insan).

Selain itu, ada Surat Kep­u­tu­san Menteri Hukum dan Pe­r­un­dang-undangan No C-10721.­HT.01.04. th.2000 tanggal 25 Mei 2000 perihal Persetujuan Atas Perubahan Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 4 Anggaran Dasar Peseroan Terbatas: Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang Nu­santara atau di­singkat PT Insan.

Dalam menjalankan usaha­nya PT Insan memiliki tujuan turut melaksanakan dan me­nun­jang kebijakan dan program peme­rin­tah di bidang ekonomi dan pem­bangunan nasional pada umum­nya, di bidang teks­til dan industri se­jenisnya, de­ngan menerapkan prinsip-prin­sip perseroan terbatas.

Kondisi keuangan yang bu­ruk membuat perusahaan ini me­lepaskan sejumlah aset yang dimilikinya. Salah satunya, Unit Patal di Cipadung, Bandung.

Komisi Pemberantasan K­o­rup­si (KPK) mencium pele­pa­san aset lahan berikut bangunan milik PT Insan yang terjadi pada 2004 itu berbau korupsi. Ni­lai jual obyek pajak (NJOP) tanah diturunkan. Akibatnya perusahaan dan negara rugi hingga puluhan miliar.

KPK lalu menyeret Kuntjoro Hendrartono, dirut PT Insan ke Pengadilan Tindak Pidana Ko­rupsi (Tipikor). Kuntjoro di­nyatakan bersalah melakukan korupsi dan divonis 10 tahun penjara. Putusan ini sudah me­miliki kekuatan tetap. Lim Kian Yin, rekanan dalam pelepasan aset ini juga dinyatakan ber­sa­lah dan dijatuhi hukuman de­la­pan tahun penjara.

Pelepasan aset PT Insan di Se­nayan, Jakarta juga diduga ber­ma­salah. Adalah Indonesian Cor­ruption Watch (ICW) yang men­cium aroma korupsi dalam tukar guling lahan PT Insan de­ngan PT Graha Delta Citra (GDC) ini. Du­gaan korupsi ini lalu dila­por­kan ke KPK. Tukar guling ini dite­ngarai merugikan negara hingga Rp 121,628 miliar.   [Harian Rayat Merdeka]