Handoyo Sudradjat: Anggota DPR Punya Nurani Mencari Calon yang Terbaik

RMOL.Handoyo Sudradjat mendapat giliran keempat mengikuti fit and proper test calon pimpinan KPK. Ini berarti dia akan digarap DPR Kamis

(24/11).

“Saya percaya diri dites anggota DPR. Sebab, punya penga­laman dalam pemberan­tasan korupsi,’’ ujar calon Pim­pinan KPK, Han­doyo Sudradjat kepada Rakyat Merdeka, Rabu (16/11).

Saat diminta merinci apa saja konsepnya dalam pemberantasan korupsi, Handoyo enggan mem­beberkannya. Berkaitan dengan visi, misi dan strateginya ke de­pan, akan dia ungkapkan saat menjalani fit and proper test.

“Saya mencoba merumuskan  apa yang seharusnya dilakukan pimpinan KPK ke depan. Tapi ti­dak bisa saya ungkapkan seka­rang,” kata Deputi pengawasan internal dan pengaduan masya­rakat KPK itu.

Berikut kutipan selengkapnya:

Anda dikenal dekat dengan LSM, apakah mereka mem­be­ri­kan masukan terkait fit and proper test?

Kita harus saling bahu mem­bahu dalam pemberantasan ko­rupsi. Baik Lembaga Swadaya Ma­­syarakat (LSM), media mas­sa, atau siapa pun. Bila kita me­nganggap korupsi itu musuh bersama, maka usaha pembe­ran­­tasan korupsi itu harus di­lakukan bersama-sama.

Yakin Anda lolos dalam fit and proper test?

Saya ini paling unik. Apabila calon lain berlatarbelakang bi­dang hukum. Tapi saya ini auditor yang sudah menjalani berbagai pelatihan dan pendidikan anti korupsi. Biar nanti teman-teman Komisi III DPR menilai penge­tahuan, kemampuan, dan penga­laman saya dalam upaya pem­berantasan korupsi.

Bagaimana dengan intrik politik?

Saya hanya ber­doa ke­pada Tu­han agar mem­bimbing orang-orang yang me­nen­tukan pim­pi­nan KPK demi Indonesia lebih baik. Intinya saya tidak ter­lalu terpengaruh de­ngan isu seperti itu. Sebab, saya percaya anggota DPR punya nurani mencari calon yang ter­baik demi bang­sa dan negara ke depan.

Banyak kasus korupsi tidak tertangani KPK, apa Anda pu­nya gagasan?

Tidak mungkin KPK mena­ngani semua kasus korupsi. Perlu kerja sama dari penegak hukum lain­nya. Harus ada upaya kolek­tif dalam pembe­ran­tasan korupsi.

KPK dikritik hanya mena­ngani kasus korupsi kecil. Ka­lau Anda terpilih, bisakah mem­bongkar kasus korupsi kakap?

Saya pernah melakukan ka­jian sebuah kasus BLBI, apabila saya diberi kesempatan menjadi pim­pinan KPK, saya akan men­do­rong kasus tersebut dise­lesaikan, minimal satu atau dua kasus BLBI.

Untuk kasus Bank Century, KPK masih menunggu audit forensik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kenapa kasus BLBI tidak se­lesai?

Ada tiga hal penyebabnya. Pertama, waktu kejadian kasus BLBI sebelum berlakunya Un­dang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, kasusnya sudah lama, sehingga TKP-nya sudah diacak-acak. Ketiga, alat buktinya mungkin saat ini sudah tidak ada.

Bukannya kasus ini ditutup secara politis?

Kita sepakat hukum adalah panglima. Bukan politik dijadi­kan panglima. Menurut saya itu­lah tantangan bagi KPK.

Oh ya, bagaimana dengan pros­pek pemberantasan ko­rupsi se­telah kebijakan penge­ta­tan remisi?

Menurut saya kebijkan itu ba­gus. Selama ini hukuman yang diberikan kepada koruptor su­dah ringan, yakni dua tahun sampai empat tahun. Kemudian diberi remisi. Ini tidak menim­bulkan efek jera bagi koruptor. Maka­nya, hukumannya harus berat, dan pengetatan pembe­rian remisi.

Bila pemberian remisi tidak diketatkan, orang santai bila di­vonis. Karena diberpikir pasti akan mendapatkan remisi. Misal­nya vonis tiga tahun, lalu men­dapat remisi hukumannya men­jadi 1,5 tahun. [Harian Rakyat Merdeka]