Abraham Samad: Saya yang Pertama Dites Agak Grogi Juga Sih...

RMOL.Mendapat giliran pertama menjalani fit and proper test calon pimpinan KPK, Abraham Samad mengaku tenang. Dia mengaku sedikit agak grogi.

“Agak grogi sih. Tapi saya ber­doa kepada Tuhan agar saya di­berikan kekuatan dalam men­jalankan seleksi tersebut,” ung­kap calon pimpinan KPK Abra­ham Samad kepada Rakyat Mer­deka di Jakarta, Selasa (15/11).

Uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK dilakukan Komisi III DPR mulai Senin (21/11) hingga Kamis (30/11). De­la­pan calon dites berlainan hari. Satu orang tiap hari.  

Abraham Samad selanjutnya menjelaskan, sudah memper­siap­kan mental menjalani seleksi ter­sebut. Apabila ditanya menge­nai agenda pemberantasan ko­rupsi ke depan, itu tidak terlalu sulit. Se­bab, dirinya sudah lama bergelut dengan urusan pembe­rantasan korupsi.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa jawaban Anda kalau di­tanya strategi pemberanta­san korupsi?

Kita lihat saja nanti. Bila saya cerita sekarang, itu namanya se­sumbar. Intinya, saya jauh datang dari Makassar, tentu harus ber­buat banyak bagi bangsa dan negara. Lebih baik saya tidak masuk ke KPK bila keberadaan saya tidak berguna. Semangat pem­berantasan korupsi Baha­ruddin Lopa yang saya bawa.

Apa sudah ada partai yang mem­berikan dukungan kepada Anda?

Saya biasa saja. Biarkan pro­ses ini berlangsung secara alami.  Sa­ya tidak terpengaruh dengan ma­salah dukung-dukungan itu. Yang jelas saya lebih fokus mem­­per­siapkan diri dalam mengikuti pro­ses fit and proper test.

Sudah adakah yang menghu­bungi Anda?

Sampai saat ini tidak ada yang menghubungi. Mungkin karena saya orang daerah, sehingga ti­dak terlalu dipantau. Atau saya di­anggap calon yang tidak ter­lalu kuat, sehingga tidak perlu dihu­bungi, ha-ha-ha. Intinya saya ingin proses ini berjalan secara alami, supaya hasilnya alami.

Tanggapan Anda terkait Pe­ngadilan Tipikor di daerah?

Saya melihat bukan masalah kelembagaannya. Tapi kompo­sisi hakimnya yang masih men­jadi masalah. Di Pengadilan Ti­pikor daerah komposisi ha­kim­nya ter­diri dari tiga hakim karier dan dua hakim non karier. Kon­disi ini ber­beda dengan Penga­dilan Tipikor di Jakarta.

Apa­­bila ada masalah dalam pu­tusan de­ngan menggu­nakan mus­ya­wa­rah tidak ter­ca­pai, ma­ka meng­­­gu­na­kan voting. Tentu hakim non karier yang kalah.

Berdasarkan analisa saya se­lama ini, susah sekali kita menda­patkan hakim karier yang bagus dari segi integritas. Itu berpe­nga­ruh pada putu­san­nya.

Apa ini bukan soal kemam­puan hakim?

Saya tidak setuju dengan pen­da­pat itu. Para hakim pasti paham apa yang harus dilakukan. Tapi ini se­mua kembali pada integritas hakim yang mengadili kasus korupsi.

Barangkali dakwaan jaksa yang lemah?

Bisa jadi seperti itu. Banyak faktor yang membuat vonis be­bas. Menurut saya perlu ada eva­luasi dan pengawasan yang ke­tat. Perlu direvitalisasi kembali Pe­ngadilan Tipikor di daerah, bukan dibubarkan.

Ada yang berpendapat Pe­nga­dilan Tipikor daerah tidak efektif?

Menurut saya harus ada eva­lua­si mendalam. Apa penyebab Pengadilan Tipikor di daerah bermasalah. Nanti bisa tahu apa penyebabnya. Lalu kita tahu mau diapakan Pengadilan Tipi­kor itu.

Setelah itu dilakukan perbaik­an dan evaluasi. Namun Pe­nga­di­l­an Tipikor di daerah tetap tidak bisa melahirkan putusan-putu­san yang berwibawa dan adil, suka atau tidak suka dibu­barkan saja. [Harian Rakyat Merdeka]