Berita

fadli zon/ist

Fadli Zon: Ada Syarat untuk Pergantian Pemerintah di 2012

SELASA, 15 NOVEMBER 2011 | 13:46 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Ada persamaan antara krisis sektor keuangan di level global yang kemudian berubah menjadi krisis ekonomi dan krisis politik di banyak negara pada kurun 1997-1998 dengan hal serupa di tahun ini.

Di pertengahan 1997, Presiden Soeharto ketika itu mengatakan bahwa pondasi ekonomi Indonesia masih kuat. Analis ekonomi internasional pun menyampaikan hal yang sama. Namun di bulan Januari 1998, tanda-tanda krisis semakin kuat dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS jeblok ke titik 18 ribu.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, ketika berbicara dalam diskusi di Rumah Perubahan, Duta Merlin, Harmoni, Jakarta, Selasa siang (15/11). Menurut Fadli Zon, kini pun rakyat dininabobokan dengan jargon dan propaganda yang sama. Padahal keadaan di kalangan rakyat sudah sedemikian sulit.

Anehnya, sambung Fadli, ada kesan rakyat masih merasa nyaman dan sabar. Hanya segelintir saja yang turun ke jalan dan menyampaikan protes dengan terbuka. Hal ini karena propanda pemerintah berhasil membuat rakyat merasa keadaan masih biasa-biasa saja. Dari survei yang dilakukan Gerindra beberapa waktu lalu pun diperoleh hasil yang menyebutkan hampir 50 persen responden menganggap pemerintahan SBY masih tergolong berhasil.

“Sulit meggerakkan masyarakat, kecuali ada trigger. Di tahun 1998, IMF mendesak pemerintah menaikkan BBM hingga 70 persen,” ujarnya.

Di tahun 2012 yang akan datang, sebut Fadli, ada kondisi yang sulit dihindarkan pemerintah. Krisis ekonomi dan krisis pangan akan bertemu dengan krisis politik. Inilah syarat yang dibutuhkan oleh sebuah trigger.

“Bila itu terjadi, barulah kita bisa berharap pergantian pemerintahan akan terjadi di tahun 2012,” demikian Fadli sambil menambahkan tanpa itu perubahan hanya bisa terjadi tahun 2014 lewat pemilihan umum. [guh]


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya