Berita

fadli zon/ist

Fadli Zon: Ada Syarat untuk Pergantian Pemerintah di 2012

SELASA, 15 NOVEMBER 2011 | 13:46 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Ada persamaan antara krisis sektor keuangan di level global yang kemudian berubah menjadi krisis ekonomi dan krisis politik di banyak negara pada kurun 1997-1998 dengan hal serupa di tahun ini.

Di pertengahan 1997, Presiden Soeharto ketika itu mengatakan bahwa pondasi ekonomi Indonesia masih kuat. Analis ekonomi internasional pun menyampaikan hal yang sama. Namun di bulan Januari 1998, tanda-tanda krisis semakin kuat dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS jeblok ke titik 18 ribu.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, ketika berbicara dalam diskusi di Rumah Perubahan, Duta Merlin, Harmoni, Jakarta, Selasa siang (15/11). Menurut Fadli Zon, kini pun rakyat dininabobokan dengan jargon dan propaganda yang sama. Padahal keadaan di kalangan rakyat sudah sedemikian sulit.

Anehnya, sambung Fadli, ada kesan rakyat masih merasa nyaman dan sabar. Hanya segelintir saja yang turun ke jalan dan menyampaikan protes dengan terbuka. Hal ini karena propanda pemerintah berhasil membuat rakyat merasa keadaan masih biasa-biasa saja. Dari survei yang dilakukan Gerindra beberapa waktu lalu pun diperoleh hasil yang menyebutkan hampir 50 persen responden menganggap pemerintahan SBY masih tergolong berhasil.

“Sulit meggerakkan masyarakat, kecuali ada trigger. Di tahun 1998, IMF mendesak pemerintah menaikkan BBM hingga 70 persen,” ujarnya.

Di tahun 2012 yang akan datang, sebut Fadli, ada kondisi yang sulit dihindarkan pemerintah. Krisis ekonomi dan krisis pangan akan bertemu dengan krisis politik. Inilah syarat yang dibutuhkan oleh sebuah trigger.

“Bila itu terjadi, barulah kita bisa berharap pergantian pemerintahan akan terjadi di tahun 2012,” demikian Fadli sambil menambahkan tanpa itu perubahan hanya bisa terjadi tahun 2014 lewat pemilihan umum. [guh]


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

KPK Tak Gentar Hadapi Praperadilan Mantan Waka PN Depok

Minggu, 03 Mei 2026 | 20:19

Ordal, pada Perspektif Rawls

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:54

KPK Telusuri Duit Panas Cukai ke Pengusaha Rokok

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:23

DPR Geram Ada PRT Tewas: Negara ke Mana?

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:17

Spirit Airlines Jadi Maskapai AS Pertama yang Bangkrut akibat Perang Iran

Minggu, 03 Mei 2026 | 17:03

Renault Triber 2026, Sensasi Mobil Keluarga Rasa Eropa Harga Rp 106 Jutaan

Minggu, 03 Mei 2026 | 17:01

Trump Ragu Terima 14 Syarat Damai Baru dari Iran

Minggu, 03 Mei 2026 | 16:33

DPR Ungkap Ada Skenario Damai di Balik Kasus PRT Tewas di Jakpus

Minggu, 03 Mei 2026 | 16:09

Andi Arief Ingatkan Militer Masuk Pemerintah karena Sipilnya Koruptif

Minggu, 03 Mei 2026 | 15:59

Menlu AS Sambangi Vatikan usai Perseteruan Trump dan Paus Leo XIV

Minggu, 03 Mei 2026 | 15:26

Selengkapnya