Berita

Persekongkolan Politik Tak Mampu Cegah SBY dari Kehancuran

SELASA, 15 NOVEMBER 2011 | 13:26 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Indonesia sangat mungkin mengambil keuntungan maksimal dari krisis yang tengah melanda kawasan Eropa dan Amerika Utara. Namun sayangnya, model pemerintahan yang dikembangkan SBY dan Boediono tidak memiliki kejelian untuk melakukan hal itu. Sebaliknya, pemerintahan SBY terlalu sibuk untuk mengurusi persoalan pencitraan yang membuat rakyat semakin tak percaya pada pemerintahan SBY.

“Presiden kita lebih senang membuat album dan mengatakan itu adalah komunikasinya dengan rakyat. Siapa di antara Anda yang merasa berkomunikasi dengan SBY setelah mendengar lagunya,” sindir anggota Komisi I DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lily Wahid dalam diskusi di Rumah Perubahan 2.0 di Duta Merlin, Jakarta, Selasa siang (15/11).

Krisis ekonomi yang tidak terkendali, sebutnya, memungkinkan seorang pemimpin yang tidak dapat membaca dinamika realita ekonomi dan politik nasional maupun global, akan terjungkal.

“Persekongkolan politik SBY dan Sekretariat Gabungan tidak akan mampu menyelamatkan SBY bila krisis ekonomi telah berubah menjadi krisis politik,” ujar Lily lagi.

Selain dipicu faktor ekonomi, krisis politik di Indonesia juga akan dipicu oleh faktor kepercayaan rakyat pada pemerintah yang semakin lemah. Kok menteri yang tersangkut kasus suap dibiarkan,” kata Lily lagi. [guh]


Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya